tirto.id - Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengevaluasi kembali tingkat penggunaan transaksi nontunai di jalan tol. Berdasarkan hasil laporan dari tim gabungan antara BI dengan Kementerian PUPR, pengguna e-Toll sampai saat ini baru sebesar 28 persen.
“Dari adanya (penawaran) diskon pada mudik kemarin, berhasil mencapai 33 persen. Tapi yang top up lagi sampai hari ini ada 28 persen. Saya kira dari perlambatan itu ada beberapa hal yang harus dilakukan, yakni soal kampanye dan time schedule, terutama tentang kesepakatan dari bank-bank pelaksana,” jelas Basuki di kantornya pada Senin (7/8) sore.
Adapun untuk mendorong jumlah pengguna, Menteri PUPR akan mengeluarkan Peraturan Menteri PUPR yang menegaskan tentang penggunaan transaksi nontunai di jalan tol.
“Peraturan Menteri itu hanya untuk mendasari bahwa kita akan menuju ke cashless. Terus jadwalnya mungkin, pembuatan ETC (Electronic Toll Collection) pun harus ada perintah dari saya,” ungkap Basuki.
Saat disinggung mengenai perkembangan dari pembuatan Peraturan Menteri tersebut, Basuki mengaku masih melakukan pembicaraan dengan sejumlah bank yang terlibat.
Tak hanya menyusun regulasi terkait, Basuki juga mengungkapkan bahwa BI dan Kementerian PUPR akan menggelar kampanye dan sosialisasi lanjutan per 17 Agustus mendatang.
Dengan dilakukannya kampanye yang kembali berupa pemberian diskon, diharapkan jumlah pengguna e-Toll dapat mencapai 100 persen di akhir tahun ini.
Masih dalam kesempatan yang sama, Gubernur BI Agus Martowardojo sempat mengungkapkan perlu adanya perhatian khusus terhadap industri perbankan dan juga Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
“Kami sudah arahkan juga kepada bank-bank baru yang akan bergabung menjadi pelaku sistem pembayaran di jalan tol agar bisa merealisasi kehadirannya lebih cepat, tidak kemudian baru dilakukan di awal 2018,” ucap Agus.
Lebih lanjut, Agus mengatakan saat ini masih terus berkoordinasi dengan sejumlah bank yang ikut terlibat dalam Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
“Kita akan meyakinkan sistem operasinya sudah bisa berjalan, sehingga nanti nasabah-nasabah dari bank-bank yang tergabung dan pemasaran bisa dibuat menjadi lebih luas. Tetapi kita juga harus yakinkan, penerbitan kartu itu bisa berada di mana-mana dan kalau mau menambah dana di dalam kartu harus dimungkinkan,” jelas Agus.
Lebih lanjut, Agus menyatakan BI akan mendorong industri perbankan supaya memiliki sistem operasi yang baik serta mampu untuk melakukan transaksi lintas operasi dan lintas koneksi. “Diharapkan itu bisa dilakukan dengan efisien, dalam artian tidak ada rantai ekonomi dan juga bisa dinikmati masyarakat luas,” tutur Agus.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Agung DH