Pemanggilan Aktivis Buruh karena Demo Dinilai Diskriminatif

Nining disangka melanggar Pasal 169 KUHP dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 KUHP dan/atau Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena dianggap memicu kerumunan dalam demonstrasi Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret lalu.

Dalam aksi tersebut KASBI bersama beberapa organisasi lain menyerukan agar buruh perempuan tetap berjuang dan melawan berbagai kebijakan yang menindas. Dalam keterangan resmi mereka menuntut: berikan hak dan lindungi buruh perempuan; setop diskriminasi; hentikan pelecehan seksual; hingga sahkan Rancangan Undang-undang Penghapus Kekerasan Seksual (PUU PKS) dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai pemanggilan Nining ganjil. Tak cukup alasan bagi polisi untuk memanggilnya dengan alasan melanggar UU Karantina Kesehatan karena dalam pasal 93 disebutkan bahwa seseorang dapat dihukum jika perbuatannya "menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat." Harus ada bukti bahwa demonstrasi yang dipimpin Nining mengakibatkan itu.

"Itu namanya delik materil, bukan formil. Kalau formil sudah bisa dipidana jika dilakukan, tidak perlu ada akibat," kata Asfin kepada reporter Tirto, Jumat (12/3/2021).

Ia juga bilang Nining tak bisa dipanggil karena pemerintah memberlakukan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang tak dikenal dalam UU Karantina Kesehatan. Jenis pembatasan sosial yang dikenal di peraturan itu adalah karantina rumah sakit, rumah, wilayah, dan PSBB.

Lebih lanjut, mengingat yang dipanggil adalah aktivis buruh yang beroposisi terhadap pemerintah, Asfin memandang kasus ini sebagai bukti bahwa indeks demokrasi Indonesia di bawah Jokowi memang terus memburuk sebagaimana ditunjukkan sejumlah lembaga. Ia menduga pemolisian semacam ini merupakan upaya aparat untuk membungkam suara oposisi.

Demonstrasi KASBI berlangsung di Kementerian Ketenagakerjaan pukul 10-12. Lantas mereka menuju Istana Negara, tapi aparat mengadang di kawasan Patung Kuda. Massa hanya diperkenankan beraksi di Taman Monas.

Kegiatan itu semestinya selesai pukul 17, namun polisi membubarkan demonstran 90 menit sebelumnya.

Ia sepakat dengan Asfin, bahwa ini adalah upaya pembungkaman atas nama karantina kesehatan. Oleh karena itu ia mengajak seluruh jaringan federasi serikat buruh seluruh dunia atau World Federation of Trade Unions (WFTU) di berbagai negara dan seluruh organisasi sekawan untuk bersolidaritas menolak pembungkaman kebebasan menyampaikan aspirasi di muka umum, represivitas, kriminalisasi, dan bersama menyuarakan tuntutan-tuntutan KASBI.

"Ternyata mereka arahnya tidak ke sana, tapi ke Istana atau Patung Kuda," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat.

Sementara dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang diperkirakan diikuti 300an orang itu terjadi saat long march ke Istana Merdeka. "Akan kami klarifikasi hari Senin," tuturnya.