tirto.id - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menjelaskan, wacana amandemen terbatas UUD 1945 bukan soal menghilangkan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) langsung.
Hasto mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah dengan tegas tak menyetujui soal pemilihan presiden oleh MPR seperti apa yang tertulis dalam UUD 1945 sebelum diamandemen.
"Yang ditolak itu pemilihan Presiden karena ada persepsi seolah-olah dengan amandemen terbatas pilpres akan dilaksanakan oleh MPR padahal prinsip kedaulatan rakyat tetap dijalankan sebaik-baiknya. Amandemen terbatas tidak termasuk dalam ranah pilpres langsung oleh rakyat," kata dia di kawasan Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2019).
Ia menjelaskan, amandemen terbatas harus dilakukan untuk memberikan haluan kepada negara kepulauan terbesar untuk mensinergikan melalui rencana keseluruhan terhadap kinerja seluruh lembaga tinggi negara.
"Secara over all planing. Semangat ini kita perlukan," terang dia.
Wakil Ketua MPR sekaligus politikus PDIP Ahmad Basarah menyatakan partainya tidak keberatan kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat diduduki kader partai lain. PDIP mempersilakan jika ada partai lain yang berminat untuk mengincar posisi tersebut.
"Tidak masalah, sekali lagi stressing-nya itu pada apa agenda MPR," kata dia di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (13/8/2019).
Basarah menegaskan PDIP berfokus mengingatkan para anggota MPR untuk mengamandemen UUD 1945 dan menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sebab, agenda tersebut merupakan program MPR periode 2014-2019.
"Tentu kita ingin mengingatkan, ini MPR periode 2014-2019 punya pekerjaan besar, karena ada pemilu masa enggak mau dilanjutkan," ujar dia.
"PDIP dalam kongres kemarin mengingatkan kembali, ayo agenda besar yang sudah disepakati MPR periode sekarang, lanjutkan pada periode yang akan datang," tambah Basarah.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Maya Saputri
