Masuk tirto.id
tirto.id - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto buka suara terhadap nilai anggaran yang diajukan Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk 2026, yakni Rp187 triliun. Anggaran itu dinilai wajar, mengingat senjata yang canggih disebut memiliki harga yang tinggi.
Menurut dia, anggaran pertahanan negara Indonesia termasuk masih rendah. Sebab, anggaran pertahanan negara lain disebut tergolong lebih tinggi daripada anggaran pertahanan negara dalam negeri.
"Karena senjata yang canggih itu mahal, sangat mahal. Di negara-negara lain itu pertahanan lebih besar, anggarannya. Contoh, Pakistan, pertahanan di negara-negara lain besar," sebutnya di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (21/9/2025).
Agus mengklaim dengan anggaran pertahanan tersebut, TNI dapat menjaga kawasan Indonesia termasuk masyarakatnya. Ia mengakui TNI telah menggunakan peralatan canggih untuk menjaga kawasan tanah air, utamanya di kawasan Tanah Air yang terluar atau terpencil.
Agus menilai Indonesia dapat kalah saat peperangan terjadi, jika pertahanan negara tak dilengkapi peralatan canggih. Sebab, katanya, peperangan antarnegara saat ini telah melibatkan peralatan yang lebih canggih.
"Kedaulatan negara kita harus dipegang supaya masyarakat juga aman, bekerja dengan nyaman," ucapnya.
"Kalau kita lihat peperangannya sekarang dunia itu sudah sangat canggih sekali. kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman bagaimana kita mau melindungi masyarakat," lanjut Agus.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa Komisi I DPR RI telah menyetujui usulan anggaran untuk Kementerian Pertahanan tahun 2026 sebesar Rp187,1 triliun. Hal ini disampaikan Sjafrie usai rapat tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2025).
“Anggaran Kemhan dan TNI tahun 2026 yang sudah disetujui oleh Komisi I untuk dibawa ke Badan Anggaran, sejumlah Rp187,1 triliun," kata Sjafrie kepada wartawan.
Sjafrie mengatakan bahwa anggaran itu akan digunakan untuk kepentingan pembangunan kekuatan TNI dan juga membayar gaji pegawai. Termasuk juga, katanya, digunakan dalam rangka kewaspadaan nasional terhadap situasi yang berkembang dari waktu ke waktu.
Sjafrie menegaskan bahwa kedaulatan negara tidak bisa diukur dengan nominal anggaran. Karena itu, pemerintah meminta DPR terus memperhatikan kebutuhan Kemhan dan TNI guna menjaga kedaulatan Indonesia.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
