Masuk tirto.id
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google
tirto.id - FX Sintia Widhiatmoko, Ketua Bidang Hukum Pemuda Katolik sekaligus kuasa hukum pelapor terkait laporan terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, mengaku sangat menghormati peran dan kontribusi Jusuf Kalla dalam upaya perdamaian di berbagai daerah di Indonesia.
Namun demikian, FX Sintua mengingatkan agar respons yang disampaikan JK tetap berada dalam koridor menyejukkan dan tidak memperluas polemik di ruang publik.
"Kami sangat menghormati kontribusi Bapak Jusuf Kalla dalam penyelesaian konflik di Poso dan Ambon. Namun sebagai tokoh bangsa, tokoh politik dan tokoh ekonomi, beliau juga diharapkan dapat memposisikan diri secara arif dan tidak emosional dalam merespons situasi ini. Saran kami, klarifikasi Pak JK harus efektif dan efisien," kata Sintua dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026), dilansir dari Antara.
Apalagi, dalam konferensi persnya, JK sempat menyebut bahwa Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau GusDur dan jenderal-jenderal saat itu tidak bisa menyelesaikan konflik tersebut.
"Tidak perlu berulang kali menggelar konferensi pers, apalagi sampai membawa atau menyeret nama tokoh-tokoh lain seperti mantan Presiden Joko Widodo, atau seakan-akan menihilkan peran tokoh-tokoh lain dalam perjalanan sejarah bangsa ini,” sambungnya.
Menurut Sintua, apa yang disampaikan JK sama sekali tak menyinggung soal pelaporan yang dilakukan Pemuda Katolik bersama GAMKI dan sejumlah organisasi kemasyarakatan.
Pelaporan tersebut terkait dengan isi ceramah JK di UGM yang justru memicu beragam interpretasi dan kegaduhan.
“Perlu kami tegaskan bahwa laporan ini merupakan bagian dari mekanisme hukum yang sah dalam merespons kegaduhan publik. Oleh karena itu, akan lebih bijak jika seluruh pihak menahan diri dan tidak membangun opini yang berlebihan sebelum tahapan hukum memberikan kejelasan,” ucapnya.
Pernyataan yang disampaikan JK saat ceramah di UGM, kata Sintua terlewat batas alias over talk. Ia menyayangkan apabila konferensi pers yang dilakukan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dengan menyeret pihak-pihak lain di luar substansi persoalan.
"Di konferensi pers yang kedua, kami melihat dalam tayangan TV juga dilibatkannya pejabat kementerian agama selevel eselon 1 mungkin sebagai peserta atau undangan. Ini justru semakin tidak efektif dan tidak fokus. Apa maksud dari semua ini hanya Pak JK yang tahu," tuturnya.
Sebelumnya, sebuah potongan video ceramah Jusuf Kalla di mimbar Masjid Kampus UGM viral di internet. Dalam potongan video ini, Jusuf Kalla tampak membicarakan isu konflik SARA yang pernah terjadi di Indonesia.
Video wakil presiden ke-10 itu mulanya adalah rekaman utuh ceramah Jusuf Kalla di Masjid Kampus UGM pada 5 Maret 2026 lalu. Setelah beberapa waktu berjalan, muncul video tersebut yang viral di internet namun telah dipotong sebagian.
Menanggapi respons keras publik atas materi ceramahnya, Jusuf Kalla menyebut bahwa ceramah yang kini dipersoalkan tidak memuat pesan hasutan menuju konflik. Justru, katanya, ceramahnya bicara tentang perdamaian.
"Acara di UGM itu acara ceramah pada bulan puasa, seperti dilakukan di mana-mana, di masjid. Saya diundang datang karena temanya adalah perdamaian. Jadi, temanya tentang langkah-langkah ke perdamaian," kata Jusuf Kalla dalam konferensi pers pada Sabtu (18/4/2026).
Menurutnya, isi ceramahnya di UGM itu adalah tentang pandangannya dalam melakukan upaya penghentian konflik. Oleh karenanya, ia lalu mencontohkan konflik-konflik yang pernah terjadi di Indonesia dan langkah yang dilakukan untuk mendamaikannya.
"Ada konflik karena ideologi kayak Madiun, ada konflik karena wilayah kayak Timtim, ada konflik karena ekonomi kayak di Aceh. Saya jelaskan satu per satu," katanya.
