MPR Tak Permasalahkan Gubernur Aceh Terima Bantuan dari Malaysia

tirto.id - Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menanggapi kabar Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, yang menerima bantuan kemanusiaan dari Malaysia.

Menurut Eddy, hal tersebut adalah tindakan yang sah saja dilakukan, terutama dalam kondisi darurat yang terjadi di wilayah Aceh. Apalagi, katanya, Indonesia belum memiliki fasilitas bantuan lengkap untuk mengevakuasi korban bencana

“Saya kira begini, apa yang dilakukan oleh Gubernur Aceh saat ini adalah bantuan karena kita tidak memiliki teknologinya untuk mengidentifikasi para korban yang mungkin sekarang ini masih tertimbun di bawah lumpur,” ucap Eddy kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Ia menegaskan langkah yang dilakukan Gubernur Aceh semata-mata dilakukan untuk menyelamatkan nyawa manusia.

“Karena akibat banjir dan lain-lain sehingga dibutuhkan penanganan yang khusus dalam upaya untuk melakukan penyelamatan jiwa manusia. Jadi saya kira apa yang dilakukan itu tidak salah, tidak menyalahi,” tutur Eddy.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mendukung dibukanya keran bantuan dari pihak asing untuk penanganan bencana Sumatra. Lasarus menilai semestinya Pemerintah RI tak perlu malu apabila menerima bantuan dari luar negeri, terutama jika kondisinya merasa kewalahan.

“Ya, nggak perlu malu, memang ada di luar kemampuan kita. Mari kita lihat bersama, subjektifitas ini ada di pemerintah, tidak di DPR, kami hanya melihat, karena setelah 14 hari, kita kan berdiskusi juga diam-diam dengan seluruh stakeholder,” ucap Lasarus.

Ia mengaku Komisi V DPR RI mendapatkan banyak keluhan dari para pemerintah daerah yang menyatakan ketidaksanggupannya dalam menangani bencana yang terjadi di tiga wilayah Sumatra.

“Pemerintah Daerah nggak kuat, bupati, wali kota sudah banyak menghubungi kami, ya bahwa kondisi fiskal mereka tuh tidak kuat untuk menangani bencana ini,” katanya.

Dia juga mengatakan berdasarkan pernyataan dari beberapa pihak, mulai dari Kementerian PU, Basarnas, dan pihak lainnya di lapangan, penanganan bencana tak bisa dilakukan sendirian, terutama dalam penyediaan peralatan yang dibutuhkan.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, menjadi sorotan setelah bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Aceh. Ia menjadi perhatian terkait keputusannya untuk membuka pintu bantuan dari negara lain. Hal ini bertolak belakang dengan sikap Pemerintah Pusat yang belum membuka ruang untuk bantuan bencana dari luar negeri.

Mualem menjelaskan bahwa daerahnya tidak menutup pintu atas bantuan dari negara asing untuk penanganan bencana. Hal itu disampaikan melalui video keterangan pers yang dia unggah di Instagram @muzakirmanaf1964.

‎“Mereka tolong kita kok kita persulit? Kan bodoh,” jelasnya saat diwawancarai awak media usai rapat terbatas bersama presiden di Posko Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, (Minggu, 7/12/2025) malam.

‎Menurut Mualem, bantuan asing sah-sah saja diterima dalam kondisi pascabencana. Dia berkata tidak ada larangan untuk menerima bantuan dari luar negeri, baik dari lembaga nonprofit atau pemerintah, salah satunya bantuan dokter dan obat-obatan dari Kuala Lumpur, Malaysia.

"Tersalurkan semuanya bahkan tidak cukup, dan mereka bahkan dalam beberapa hari ini, hari Rabu (10/12) akan datang membawa obat sebanyak 3 ton lagi, bersamaan dengan dokter," ucapnya.

‎Pernyataan Mualem yang membuka pintu bantuan negara asing bertolak belakang dengan sikap Pemerintah Pusat. Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menyatakan kapasitas pemerintah masih kuat dalam penanganan bencana di Sumatra, sehingga bantuan dari pihak luar belum dibutuhkan.

"Kita masih kuat, ngapain? Kita masih kuat kok," ujar Muhaimin Iskandar di Jakarta, Senin (08/12).