Merunut Sebab Harga Beras Terus Naik dari Hulu ke Hilir

tirto.id - Harga beras premium dan medium masih menunjukkan kenaikan pada Agustus 2026. Kondisi ini menjadi paradoks dari klaim pemerintah bahwa cadangan pangan nasional, khususnya beras, berada dalam kondisi aman dan mampu memenuhi kebutuhan hingga beberapa bulan ke depan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga beras di berbagai tingkat perdagangan pada Agustus 2026. Contohnya, harga beras di tingkat penggilingan mengalami kenaikan 1,32 persen secara bulanan dan meningkat 5,52 persen secara tahunan.

Jika dirinci berdasarkan kualitas, harga beras premium di tingkat penggilingan naik 1,22 persen secara bulanan dan 10,07 persen secara tahunan. Sementara itu, beras medium meningkat 1,48 persen secara bulanan dan 4,03 persen secara tahunan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengatakan kenaikan harga beras di tingkat grosir dan eceran juga mengalami inflasi pada Agustus 2026.

“Jadi, secara year-on-year, untuk beras premium kenaikannya lebih tinggi dibandingkan dengan beras medium,” kata Ateng dikutip dari Antara, Selasa (1/9/2026).

Tren kenaikan tersebut bukan baru terjadi pada Agustus. BPS mencatat harga beras medium maupun premium telah mengalami kenaikan sejak Februari 2026.

Pada Agustus, kenaikan harga di tingkat grosir tercatat 0,80 persen secara bulanan dan 4,28 persen secara tahunan. Sementara itu, harga beras di tingkat eceran naik 0,42 persen secara bulanan dan 2,77 persen secara tahunan.

Stok Banyak, tetapi Tidak Otomatis Masuk Pasar

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, sebelumnya memastikan cadangan pangan nasional, terutama beras, berada dalam kondisi aman meski pemerintah menghadapi ancaman fenomena El Nino Godzilla.

Dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto, Amran menyebut stok beras pada Juni 2026 mencapai 5,2 juta ton. Angka tersebut kemudian ditambah dengan standing crop sekitar 10 hingga 11 juta ton serta cadangan beras yang berada di sektor hotel, rumah tangga, dan restoran sekitar 12,5 juta ton.

“Artinya, dengan cadangan ini, tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan. Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April (2027). Juli sampai April itu 10 bulan ke depan,” ujar Amran usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Pemerintah juga mengklaim produksi dalam negeri cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Kementerian Pertanian menyebut berbagai program—seperti pembangunan embung, irigasi pompa, sumur dalam, pompanisasi, hingga optimalisasi lahan rawa—dilakukan untuk menjaga produktivitas.

Namun, jumlah stok nasional tidak serta-merta menentukan harga yang dibayar masyarakat. Ada persoalan mengenai lokasi stok, waktu pelepasan, kualitas beras, serta jalur distribusinya.

Guru Besar dan pakar ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menjelaskan stok dan pasokan yang tersedia di pasar merupakan dua hal berbeda.

“Klaim stok beras cukup tidak otomatis berarti harga konsumen harus turun. Karena, stok adalah besaran persediaan, sedangkan harga ditentukan oleh arus pasokan yang benar-benar masuk ke pasar pada waktu, lokasi, dan kualitas yang dibutuhkan,” kata Syafruddin kepada Tirto, Rabu (2/9/2026).

Menurutnya, kondisi ini justru menunjukkan tekanan harga sudah muncul sebelum beras mencapai pasar grosir dan ritel. Kenaikan harga di tingkat penggilingan sebesar 1,32 persen lebih tinggi dibandingkan dengan grosir sebesar 0,80 persen dan eceran sebesar 0,42 persen.

“Data Agustus memberi petunjuk kuat bahwa impuls kenaikan terbesar terjadi di sisi hulu-menengah, bukan di meja kasir ritel,” ujarnya.

Artinya, persoalan kenaikan harga beras tidak cukup dijelaskan dengan dugaan adanya kenaikan margin pedagang eceran. Tekanan telah muncul ketika gabah menjadi bahan baku beras di tingkat penggilingan.

Harga Gabah Menjadi Titik Tekanan

Sekretaris Jenderal Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI), Burhanuddin, mengatakan salah satu faktor utama kenaikan harga beras adalah siklus panen.

Menurutnya, panen terbesar biasanya terjadi pada Maret hingga April. Setelah memasuki Mei, produksi mulai menurun. Kondisi tersebut berlanjut pada Juni dan Juli yang menjadi periode dengan panen relatif rendah. Agustus dan September kemudian menjadi puncak panen kedua, tetapi volumenya tidak sebesar Maret dan April.

“Jadi, memang kami khawatirkan harga akan terus melonjak. Itu yang pertama. Apalagi, di lapangan itu kan sekarang terjadi rebutan gabah,” kata Burhanuddin saat dihubungi Tirto, Rabu (2/9/2026).

Burhanuddin mengatakan kondisi tersebut terjadi karena produksi gabah nasional tidak sebanding dengan kapasitas penggilingan padi. Penggilingan membutuhkan pasokan gabah secara rutin, sementara ketersediaan bahan baku mengikuti musim panen.

Di tengah pasokan gabah yang mulai menurun, Bulog juga tetap melakukan penyerapan. Kondisi ini membuat penggilingan swasta harus berkompetisi dengan pemerintah untuk mendapatkan gabah.

“Sekarang, Bulog hampir terus beli. Padahal, produksi gabah sekarang menurun. Menurun memang karena musim panen. Kalau Bulog itu terus membeli, harga pasti akan naik. Jadi rebutan juga dengan penggilingan padi yang swasta,” ujarnya.

Burhanuddin menjelaskan harga gabah memiliki pengaruh sangat besar terhadap biaya produksi beras. Menurut dia, sekitar 90 persen biaya operasional penggilingan padi berasal dari pembelian gabah.

“Kalau harga gabah itu meningkat, maka akan berpengaruh terhadap harga beras yang dihasilkan oleh penggilingan padi,” katanya.

Pemerintah sendiri telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Namun, menurut Burhanuddin, harga gabah di lapangan bisa saja jauh di atas angka tersebut.

Dia memperkirakan harga gabah yang masuk ke penggilingan, setelah memperhitungkan ongkos angkut dan biaya pengumpul, idealnya berada sekitar Rp6.700 hingga Rp6.800 per kilogram, atau paling tinggi sekitar Rp7.000.

Masalah muncul ketika harga gabah meningkat hingga Rp8.500 bahkan mendekati Rp9.000 per kilogram di tingkat penggilingan. Dengan kondisi tersebut, penggilingan akan kesulitan menjual beras sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

“Kalau dikaitkan dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, sulit untuk dicapai itu. Pasti rugi penggilingan padi itu,” ujarnya.

Siapa Yang Menikmati Kenaikan Harga?

Kenaikan harga beras tidak serta-merta berarti seluruh pelaku dalam rantai perdagangan memperoleh keuntungan yang sama. Ada petani, pengumpul, penggilingan, pedagang grosir, hingga pengecer yang memiliki struktur biaya dan posisi tawar berbeda.

Burhanuddin menilai petani termasuk pihak yang memperoleh manfaat ketika harga gabah meningkat. Terlebih, jika harga jual gabah berada di atas HPP yang ditetapkan pemerintah.

Namun, pengumpul atau middleman justru berpotensi mendapatkan margin lebih besar karena terdapat jarak harga yang cukup lebar antara harga gabah di tingkat petani dan harga ketika sampai di penggilingan.

“Kalau kita kaitkan, misalnya, harga di tingkat petani itu Rp6.700 sampai Rp7.000, sekarang di tingkat penggilingan padi saja sudah Rp8.500. Harganya juga sangat jauh antara harga di tingkat petani dan harga di tingkat penggilingan padi,” katanya.

“Middlemen ini yang mungkin lebih banyak menikmati dengan kenaikan harga beras ini sekarang,” lanjut Burhanuddin.

Sementara itu, penggilingan padi belum tentu menjadi pihak yang paling diuntungkan. Ketika harga bahan baku tinggi tetapi HET beras tidak ikut menyesuaikan, ruang margin penggilingan semakin sempit.

Syafruddin juga mengingatkan bahwa kenaikan harga gabah tidak otomatis dapat dimaknai sebagai peningkatan kesejahteraan petani. Untuk mengetahui siapa yang benar-benar memperoleh margin terbesar, biaya produksi harus diperhitungkan.

“Margin bersih harus memperhitungkan biaya produksi, rendemen, bunga modal, kehilangan pascapanen, transportasi, dan posisi tawar. Pengumpul atau penggilingan yang memiliki stok, modal kerja, dan akses pasar juga dapat memperoleh keuntungan,” ujarnya.

Data BPS mengenai Nilai Tukar Petani (NTP) pada Agustus menunjukkan kenaikan 1,05 persen. Indeks harga yang diterima petani meningkat 1,14 persen, dengan gabah menjadi salah satu komoditas pendorong.

Masalahnya Bukan Hanya Produksi

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian, menilai produksi beras 2026 secara agregat memang diproyeksikan lebih tinggi daripada kebutuhan nasional. Stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog juga berada pada level tinggi.

Namun, lagi-lagi, persoalan ketersediaan pangan tidak berhenti pada jumlah produksi atau stok nasional.

“Secara agregat, memang proyeksi produksi beras 2026 kita menunjukkan angka yang lebih tinggi dari kebutuhan nasional dan stok CBP di gudang Bulog berada di level tinggi sekitar 5,4 juta ton. Namun, faktanya harga di tingkat konsumen di wilayah terpencil kerap kali masih bisa melonjak tajam. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan di gudang pusat atau di tingkat nasional tidak otomatis sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkannya,” kata Eliza kepada Tirto, Rabu (2/9/2026).

Menurut Eliza, persoalan tersebut terutama terlihat dalam distribusi antarwilayah. Produksi beras terkonsentrasi di sejumlah sentra produksi, terutama Jawa dan sebagian Sulawesi. Sementara itu, kebutuhan beras juga tersebar di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

Perbedaan lokasi produksi dan konsumsi menciptakan biaya tambahan. Beras yang tersedia di sentra produksi harus dipindahkan ke daerah defisit melalui jalur distribusi antarpulau.

“Masalah utamanya itu terletak pada rantai distribusi antar pulau, biaya logistik yang tinggi, keterbatasan fasilitas penyimpanan lokal, serta struktur pasar yang tipis di daerah-daerah terpencil,” ujar Eliza.

Kondisi tersebut menjelaskan bagaimana surplus nasional dapat berjalan bersamaan dengan tekanan harga di tingkat regional.

Eliza mengatakan produksi beras Indonesia tidak berlangsung serentak di seluruh daerah. Musim panen berbeda antarwilayah sehingga ketersediaan beras juga bersifat temporal dan spasial.

Proses membeli beras dari daerah surplus kemudian mendistribusikannya ke wilayah defisit atau kepulauan membutuhkan biaya besar. Akibatnya, surplus secara nasional tidak otomatis menghilangkan kelangkaan atau harga tinggi di pasar lokal.

“Stok yang besar di tingkat nasional, misalnya, cadangan Bulog yang mencapai 5,25 juta ton tidak otomatis berarti beras tersebut tersedia di pasar setempat dengan biaya yang relatif murah,” kata Eliza.

Pemerintah telah menggunakan berbagai intervensi untuk menahan kenaikan harga, salah satunya melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Berdasarkan data yang disampaikan Syafruddin, sekitar 1,9 juta ton CBP telah disalurkan melalui SPHP dan bantuan pangan.

Intervensi tersebut menunjukkan hasil. Inflasi beras bulanan turun dari 0,49 persen pada Juli menjadi 0,42 persen pada Agustus. Inflasi tahunan juga melambat dari 3,10 persen menjadi 2,77 persen.

Namun, penurunan tersebut belum cukup untuk mengembalikan harga beras ke tren penurunan. Harga di tingkat penggilingan masih meningkat lebih cepat daripada tingkat grosir dan eceran.

“Intervensi pemerintah bekerja, tetapi efektivitasnya masih bersifat menahan laju kenaikan, bukan mengembalikan harga ke tren turun,” kata Syafruddin.

Eliza juga menilai SPHP belum optimal menjadi jangkar harga secara nasional. Salah satu masalahnya adalah volume dan ketepatan sasaran distribusi.

“SPHP bisa membantu menahan laju kenaikan harga di titik-titik tertentu, tetapi belum cukup kuat untuk menjadi jangkar harga secara nasional,” ujar Eliza.

Eliza menilai pemerintah perlu melakukan realokasi stok Bulog secara lebih cepat ke daerah yang mengalami tekanan harga dan pasokan. Operasi pasar juga harus lebih rutin di daerah dengan biaya logistik tinggi.

Selain itu, desain SPHP dinilai perlu disesuaikan dengan kemampuan membeli masyarakat. Eliza mencontohkan kemasan 5 kilogram yang menurutnya dapat menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat berpendapatan rendah yang membeli beras dalam jumlah lebih kecil untuk kebutuhan harian.

“Harusnya dibuat eceran 1 kilograman disesuaikan dengan kemampuan membeli masyarakat menengah bawah yang biasa membeli untuk kebutuhan harian,” katanya.

Persoalan harga beras akhirnya mempertemukan beberapa kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan berbeda.

HPP gabah dibutuhkan untuk menjaga harga di tingkat petani. Bulog perlu menyerap gabah untuk membentuk cadangan pemerintah. Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan beras tersedia dengan harga yang terjangkau melalui HET dan operasi pasar.

Ketiga kepentingan tersebut dapat menciptakan tekanan apabila tidak berjalan dalam satu mekanisme yang sinkron.

Syafruddin mengatakan HPP GKP Rp6.500 per kilogram memberikan perlindungan penting kepada petani. Namun, ketika Bulog melakukan penyerapan dalam jumlah besar pada saat pasokan gabah mulai menurun, penggilingan swasta dapat menghadapi kompetisi yang lebih ketat dalam memperoleh bahan baku.

“Pemerintah juga mempertahankan HPP GKP Rp6.500 per kilogram dan Bulog menyerap besar-besaran untuk memperkuat cadangan, sehingga kebijakan yang melindungi harga petani sekaligus dapat menahan penurunan harga bahan baku penggilingan,” ujar Syafruddin.

Setelah puncak panen raya berlalu, pasokan gabah harian ikut menurun. Pada saat yang sama, stok Bulog yang besar belum seluruhnya berubah menjadi pasokan komersial yang tersedia di pasar.

Situasi inilah yang Syafruddin sebut sebagai mismatch antara stok nasional dan arus pasokan.

“Persoalan utama saat ini lebih tepat dibaca sebagai kombinasi harga gabah, tata niaga, dan distribusi, bukan kekurangan produksi nasional semata,” katanya.

Menurut Syafruddin, pemerintah perlu mengubah fokus dari sekadar menghitung jumlah stok menuju kemampuan melepas stok secara tepat waktu, lokasi, dan kualitas.

“Fokus kebijakan harus bergeser dari sekadar menghitung tonase stok menuju kecepatan pelepasan, kualitas beras, lokasi distribusi, dan waktu intervensi,” ujarnya.

Pemerintah sendiri berencana mengolah sekitar 300 ribu ton CBP menjadi beras premium. Kebijakan tersebut berpotensi membantu menambah pasokan pada segmen premium, yang kenaikan tahunannya di tingkat penggilingan mencapai 10,07 persen.

Namun, Syafruddin mengingatkan agar kebijakan tersebut dilakukan secara transparan dan tetap memperhatikan keberlangsungan penggilingan swasta.

Distribusi Menjadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Eliza menilai ketahanan pangan seharusnya tidak hanya diukur berdasarkan availability atau ketersediaan. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pangan dengan harga yang terjangkau serta pasokan yang stabil.

“Dalam kerangka ketahanan pangan yang utuh itu, kita indikatornya bukan cuma ketersediaan aja (availability). Penting juga akses, affordability, dan stabilitas,” katanya.

Karena itu, Eliza mendorong pembangunan infrastruktur distribusi secara sistematis, mulai dari penambahan gudang di kabupaten terpencil, operasi pasar yang lebih terukur, hingga perbaikan konektivitas antarwilayah.

“Surplus produksi yang sesungguhnya baru bermakna kalau berhasil bikin harga yang terjangkau dan pasokan yang stabil di setiap pelosok, termasuk di pulau-pulau kecil dan wilayah pedalaman,” ujarnya.

Eliza juga menilai pemerintah perlu berhati-hati dalam membuka peluang ekspor beras. Menurutnya, ekspor sebaiknya menjadi langkah sekunder setelah distribusi dan stabilitas harga dalam negeri benar-benar terjamin.

“Selama masih ada warga yang harus makan umbi karena beras terlalu mahal, prioritas utama kebijakan sudah seharusnya tertuju pada perbaikan distribusi dan akses domestik, bukan pada pembukaan pasar ekspor,” katanya.

Burhanuddin dari PERPADI memiliki penekanan lain. Menurut dia, pemerintah tidak cukup hanya melakukan operasi pasar beras. Intervensi juga perlu menyasar harga gabah sebagai bahan baku utama penggilingan.

“Memang seharusnya pemerintah lebih intervensinya lebih banyak lagi lah, operasi pasar beras itu dilakukan, seharusnya lebih, karena harga beras sudah terlalu tinggi,” ujar Burhanuddin.

Dia juga mengusulkan adanya operasi pasar gabah untuk membantu penggilingan yang kesulitan memperoleh bahan baku dengan harga yang sesuai.

“Kalau ada operasi pasar gabah, saya kira akan lebih bagus juga. Jadi, tidak hanya operasi pasar beras, jadi operasi pasar gabah, karena gabah sekarang kan tinggi harganya,” kata Burhanuddin.

Dengan demikian, persoalan harga beras pada 2026 tidak sesederhana pertanyaan apakah Indonesia kekurangan beras atau tidak. Perjalanan beras dari sentra produksi hingga konsumen melibatkan sejumlah titik yang dapat menciptakan tekanan harga.

Mulai dari siklus panen, harga gabah, persaingan memperoleh bahan baku antara Bulog dan penggilingan swasta, biaya pengeringan dan penggilingan, modal kerja, pengemasan, transportasi, hingga distribusi antarpulau.

Syafruddin menyebut persoalan tersebut sebagai masalah desain tata niaga yang belum sepenuhnya menyatukan kepentingan petani, penggilingan, pemerintah dan konsumen.

“Akar persoalannya adalah desain tata niaga yang belum menyinkronkan perlindungan harga petani, kebutuhan bahan baku penggilingan, pelepasan stok pemerintah, dan stabilisasi harga konsumen dalam satu koridor harga yang konsisten,” katanya.