Masuk tirto.id
tirto.id - Belakangan ini ramai di media sosial unggahan dari artis Syahrini yang mengklaim mendapat penghargaan dari ‘UNESCO’. melalui platform bernama “Listen To Her Parole”. Dalam unggahan tersebut, ia menyertakan unggahan sebuah poster bertuliskan “Cannes Award is Presented to Mrs Syahrini for Outstanding Achievement in Entertainment, Influence, & Global Cultural Impact.”
Unggahan tersebut lantas menjadi perdebatan di masyarakat. Sebagian mengira lembaga UNESCO yang memberi penghargaan tersebut adalah United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - organisasi khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bergerak di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
Sebagian masyarakat lain melakukan penelusuran dengan melakukan fact-checking terkait klaim ini. Hasil penelusuran yang dilakukan Tirto menemukan bahwa lembaga UNESCO yang berada di bawah naungan PBB tidak pernah mengeluarkan penghargaan tersebut. Di kanal resmi milik UNESCO tidak ditemukan sama sekali informasi soal adanya penghargaan tersebut.
Media Tempo telah melakukan konfirmasi langsung melalui perwakilan PBB di Indonesia pada Selasa (20/5/2025). Hasilnya, Siska Widyawati, National Information Officer, Pusat Informasi PBB (United Nations Information Center), menyebut penghargaan tersebut bukan berasal dari UNESCO.
Saat Tirto memperhatikan ulang unggahan yang disertakan, kami menemukan dalam poster penghargaan yang disertakan memang tertulis United Society Council (USC) bukan UNESCO. Kami lantas menelusuri apa itu United Society Council (USC) tersebut. Kami menemukan situs resmi dengan nama yang serupa dengan lembaga tersebut.
Berdasarkan informasi yang tertera pada situs itu, United Society Council (USC), adalah sebuah organisasi independen yang bermarkas di Dublin Irlandia. USC mengklaim sebagai sebuah organisasi internasional yang berfokus pada pembangunan masyarakat terbuka, inklusif, dan adil dan mengedepankan nilai-nilai seperti pluralisme, transparansi, pemerintahan partisipatif, keadilan sosial, dan kerja sama internasional .
Hingga saat ini, tidak ditemukan informasi resmi mengenai akun media sosial USC. Namun, USC diketahui kerap mengadakan acara di kota-kota besar eropa seperti gala tahunan di Festival Film Cannes, yang menggabungkan kesenian dengan tujuan sosial.
Hal ini kemudian ramai mendapatkan sorotan dari warganet yang menganggap bahwa klaim penghargaan dari UNESCO itu tak sesuai dengan konteks aslinya. Fenomena serupa pernah mencuat ke permukaan beberapa tahun lalu ketika seorang sineas Indonesia mengklaim karyanya mendapat pengakuan dari industri film internasional, termasuk disebut-sebut masuk dalam perhelatan Academy Awards. Namun, setelah ditelusuri karyanya hanya memenuhi syarat submisi di ajang tersebut.
Lalu, mengapa seseorang atau khususnya figur publik melakukan fake recognition (pengakuan palsu)? Serta, bagaimana psikologi sosial menjelaskan fenomena ini?
Recognition Sebagai Kebutuhan Dasar Manusia
Peneliti Psikologi Sosial dari Universitas Indonesia, Wawan Kurniawan, menjelaskan kebutuhan akan pengakuan publik sejatinya merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia. Dari sisi psikologi sosial ia menjelaskan, berdasarkan Self-Determination Theory (Deci & Ryan), manusia memiliki tiga kebutuhan psikologis utama: kompetensi, otonomi, dan keterkaitan (relatedness).
Menurutnya, dalam konteks selebritas, pengakuan dari publik berperan penting untuk memenuhi aspek kompetensi dan keterkaitan tersebut—sebagai bentuk validasi sosial bahwa seseorang dianggap berharga dan eksis dalam lingkungannya.
“Status sosial dan pengakuan publik merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia akan afiliatif dan pengakuan (recognition),” ujarnya saat dihubungi Tirto, Selasa (21/5/2025).
Lebih lanjut, Wawan menjelaskan, pada level figur publik, kebutuhan ini bukan hanya psikologis, tapi juga ekonomis.
“Bagi selebritas, pengakuan adalah modal simbolik yang bisa dikonversi menjadi nilai ekonomi, seperti kontrak iklan atau posisi dalam industri,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam lanskap budaya digital yang diwarnai kapitalisme visual dan ekonomi perhatian (attention economy), identitas selebritas dibentuk dan dijaga lewat impresi publik. Maka dari itu, pencitraan berlebihan bisa menjadi bentuk “kerja” untuk mempertahankan status dan relevansi.
Dalam konteks selebritas atau figur publik tekanan terhadap eksistensi di media sosial dinilai sangat mempengaruhi perilaku seperti ini. Kehadiran media sosial menciptakan lingkungan sosial yang memperkuat budaya performative self—di mana eksistensi ditentukan oleh seberapa terlihat dan diakui seseorang.
Hal ini sesuai dengan teori Impression Management dari Erving Goffman, di mana individu berperilaku layaknya aktor yang terus tampil di “panggung depan” demi membentuk persepsi tertentu dari publik. Dalam hal ini, simbol prestasi seperti penghargaan internasional atau gelar kehormatan berfungsi sebagai alat bantu impresi.
Lantas, apakah penggunaan simbol-simbol tersebut bisa dianggap manipulatif?
Wawan menjawab bahwa hal itu bergantung pada niat dan konteks. Ia menggarisbawahi bahwa simbol status dapat dipahami sebagai bagian dari adaptasi sosial—seperti dijelaskan oleh Symbolic Interactionism (Mead & Blumer). Di mana individu bertindak sesuai norma sosial yang menempatkan nilai tinggi pada simbol prestasi.
“Individu berpartisipasi dalam sistem sosial yang sudah menempatkan nilai tinggi pada simbol, sehingga mengikuti aturan main dianggap sebagai bentuk conformity dan impression management untuk menavigasi struktur sosial yang ada,” ujarnya.
Di sisi lain, sebagai manipulasi sosial, simbol status dapat digunakan secara strategis untuk menciptakan dominasi simbolik atau ilusi kompetensi, padahal tidak selalu mencerminkan kualitas atau substansi. Dalam konteks ini, masyarakat sering kali tidak memverifikasi substansi atau makna dibalik simbol dan cenderung membentuk penilaian berdasarkan peripheral cues seperti piagam atau titel.
“Ini sejalan dengan Elaboration Likelihood Model (Petty & Cacioppo), di mana individu menggunakan peripheral cues seperti gelar atau penghargaan untuk membentuk persepsi tanpa analisis kritis,” ujarnya.
Lalu, dari sisi psikologi sosial, apa pendekatan yang bisa dilakukan untuk memperkuat literasi simbolik di masyarakat agar publik lebih kritis terhadap pencapaian yang ditampilkan di media sosial?
Perkuat Literasi Masyarakat
Menurut Wawan, dari perspektif psikologi sosial, fenomena pencitraan selebritas melalui simbol-simbol prestasi yang belum tentu terbukti dengan benar menunjukkan pentingnya membangun literasi simbolik di masyarakat. Ia menyebut, di kalangan masyarakat masih kerap terkesan oleh simbol-simbol seperti gelar, penghargaan, atau pencitraan mewah di media sosial, padahal belum tentu semua itu mencerminkan prestasi yang nyata.
“Untuk itu, kita perlu memperkuat literasi simbolik—yaitu kemampuan untuk memahami dan mempertanyakan makna di balik simbol-simbol tersebut,” ujarnya.
Pendekatannya bisa dimulai dari edukasi kritis, yaitu mengajak masyarakat untuk tidak hanya melihat ‘apa yang ditampilkan’ tapi juga ‘siapa yang menampilkan’ dan ‘untuk tujuan apa.’
Lalu, dengan melatih cara kita menilai orang, kita bisa menghindari bias seperti langsung menganggap orang sukses karena usahanya sendiri tanpa melihat faktor lingkungan.
“Kita juga perlu membangun norma sosial baru yang lebih menghargai kejujuran dan proses daripada sekadar hasil simbolik. Dengan pendekatan-pendekatan ini, kita bisa menjadi masyarakat yang lebih kritis, adil, dan tidak mudah dimanipulasi oleh pencitraan semu,” ujarnya.
Lalu, bagaimana fenomena ini jika dianalisis dari sisi media sosial dan komunikasi publik?
Pakar digital dan media sosial, Enda Nasution, menilai bahwa tidak ada pendekatan tunggal dalam strategi komunikasi publik figur di media sosial. Ia menjelaskan bahwa secara umum, terdapat dua pendekatan utama dalam membangun eksistensi digital. Di satu sisi, ada figur publik yang memilih untuk tidak hadir di media sosial sama sekali dan membiarkan karya mereka yang berbicara.
“Mereka memilih untuk sudah lihat karya saya saja misalnya, apakah saya main film, apakah saya pameran misalnya, atau saya apa gitu ya. Tapi dia bahkan nggak punya profil atau nggak punya akun atau halaman sosial media,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Rabu (21/5/2025).
Di sisi lain, banyak juga yang memanfaatkan media sosial sebagai saluran tambahan untuk membangun citra dan menjangkau audiens yang lebih luas.
“Sosial media ini sebagai sebuah opportunity juga, jadi sebuah channel lagi yang bisa menghasilkan pendapatan. Misalnya, kemudian dia bisa menerima endorsement atau sponsorship yang melibatkan akun sosial medianya dia gitu. Atau bisa juga memang ngetopnya malah lewat sosial media dulu,” ujarnya.
Enda mencatat bahwa dalam konteks media sosial, pencapaian atau prestasi seringkali disorot sebagai bagian dari strategi pencitraan. Namun, yang ia sayangkan adalah ketika eksistensi seseorang lebih dikenal karena aspek pribadi atau kontroversinya, bukan karena karyanya.
“Jadi misalnya kita ada beberapa figur yang terkenal karena kasus-kasusnya gitu, atau kontroversinya daripada karyanya. Orang bahkan sudah lupa misalnya karyanya apa, tapi orang kenal atau masih ingat karena isunya atau kasusnya,” katanya.
Ketika ditanya tentang seberapa penting media sosial bagi validasi selebritas di Indonesia, Enda menegaskan bahwa sejatinya validasi tetap harus datang dari karya. Ia menekankan bahwa strategi komunikasi digital perlu memiliki substansi. Konten tanpa makna hanya akan membuat audiens bosan dan kehilangan nilai berita.
“Misalnya dia sekarang udah buat buku atau dia udah buat lagu atau dia udah buat thriller misalnya. Tentu validasi akan datang ketika orang suka lagunya, orang suka filmnya, orang suka bukunya, atau dia bikin perusahaan baru atau apa,” ujarnya.
Penulis: Alfitra Akbar
Editor: Anggun P Situmorang
