tirto.id - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku tak ingin lagi membicarakan kegaduhan yang timbul akibat perdebatan soal kebijakan penenggelaman kapal-kapal asing pencuri ikan di laut Indonesia.
Menurut Susi, sikap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terhadap kebijakan tersebut akan sejalan dengan pernyataan yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo soal polemik penenggelaman kapal.
“Kalau urusan penenggelaman kapal, Pak Jokowi sudah menjelaskan dalam konferensi pers. Sudah cukup. Penenggelaman kapal sudah banyak dibahas,” kata Susi kepada wartawan di kantornya, Jakarta pada Kamis (11/1/2018)
Presiden Joko Widodo memang telah angkat bicara mengenai polemik kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan. Dalam pernyataannya, Jokowi meminta supaya Menteri Susi mulai mengalihkan konsentrasi terhadap pengembangan industri pengolahan ikan, terutama untuk mendorong nilai ekspor yang relatif menurun.
Jokowi menegaskan selama ini dirinya memerintahkan penenggelaman kapal untuk menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menindak kejahatan pencurian ikan.
“Kita tidak main-main dengan illegal fishing, terhadap pencurian ikan kita tidak main-main. Oleh sebab itu yang paling seram ya ditenggelamkan,” kata Jokowi di Jakarta pada Rabu (10/1/2018) malam, sebagaimana dilansir Antara.
Polemik ini bermula dari desakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ke menteri Susi agar menghentikan kebijakan penenggelaman kapal asing penangkap ikan ilegal di perairan Indonesia. Belakangan, Wapres Jusuf Kalla juga bersuara serupa dengan Luhut.
Tapi, Menteri Susi juga mengklaim bahwa kinerja KKP selama ini tak hanya moncer di urusan penenggelaman kapal pencuri ikan. Susi mencontohkan KKP telah berhasil menaikkan stok ikan nasional. Untuk kinerja ekspor ikan Indonesia, menurut Susi, masih jauh lebih baik dari negara-negara lain di Asia meskipun ada penurunan.
“Jadi kita move on dari persoalan-persoalan yang membebani dan hal-hal yang tidak perlu, ke depan untuk merealisasikan program-program kerja kita,” ujar Susi lagi.
Tak berbeda jauh dengan yang diungkapkan Susi, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo turut menegaskan bahwa sikap Presiden terhadap kebijakan penenggelaman ikan sudah jelas.
“Saya pikir semua itu sudah jelas. Tentu kita semua akan menjalankan perintah pimpinan tertinggi, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo,” ucap Nilanto.
Meskipun sampai saat ini sudah ada 363 kapal yang ditenggelamkan, namun Nilanto mengklaim pelanggaran dalam hal penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal-kapal asing masih banyak.
“Sekali lagi, penenggelaman kapal merupakan strategi kita untuk bisa menutup seluruh wilayah laut (dari pencurian ikan kapal asing),” kata Nilanto.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Addi M Idhom
