tirto.id - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan pihaknya telah menerbitkan berbagai regulasi yang bertujuan untuk melindungi keberlanjutan sumber daya kelautan di Indonesia.
Untuk itu, Menteri Susi mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga sumber daya alam kelautan serta mendukung keberlanjutan produk perikanan hasil dari kawasan perairan di Indonesia.
"KKP mengadakan konservasi bukan berarti tidak boleh ambil. Silakan ambil, tetapi pakai cara yang benar. Ambil sambil menjaga. Perhatikan ukuran tangkapan dan besar jaringnya," kata Menteri Susi di Jakarta, Jumat (19/5/2017).
Lebih lanjut Susi menjelaskan bahwa KKP melalui Badan Karantina Ikan dan Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) berkomitmen untuk menjaga sumber daya kelautan di Indonesia.
"BKIPM adalah ujung tombak penjaga kedaulatan. Jika bibit diambil, siapa lagi yang akan bertelur? Apa terumbu karang bisa bertelur lobster?" kata Susi dikutip dari Antara.
Ia menjelaskan, untuk membangun kepedulian dari berbagai golongan, KKP melalui BKIPM menyelenggarakan program Gerakan Masyarakat Sadar Mutu dan Karantina.
Sebelumnya, KKP telah berkomitmen mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil seluas 20 juta hektare pada tahun 2020.
Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamuti Poerwadi mengatakan hingga Desember 2016, luas kawasan yang telah dibentuk mencapai 17,98 juta hektare dengan total KKP mencapai 165 lokasi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Namun, diperkirakan kurang dari 15 persen KKP yang ada telah memenuhi target pengelolaannya.
Untuk itu, kata dia, Pemerintah juga berkomitmen mengatasi penangkapan ikan yang berlebih dan merusak, pencemaran dari DAS, pembangunan pesisir yang tidak terencana, dan perubahan iklim merupakan faktor ancaman bagi kesehatan ekosistem laut.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
