Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyatakan perbaikan kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) masih terus dilakukan. Pemutakhiran data ini perlu dilaksanakan secara berkelanjutan karena data penduduk selalu dinamis. Berbagai kanal pun sudah dibuka untuk keperluan perbaikan data.
"Perbaikan kualitas data DTSEN dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari SIKS-NG, Cek Bansos, ground check, call center 021-171, hingga WhatsApp Lapor Bansos 08877 171 171," kata Gus Ipul saat menerima audiensi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal di Café Selalu Ada, Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (9/3/2026).
Audiensi ini menjadi forum koordinasi antara Kemensos dengan pemerintah daerah untuk membahas pemutakhiran DTSEN dan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Provinsi NTB.
Forum ini turut dihadiri Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Direktur Pemberdayaan Sosial Daerah Tertinggal, serta jajaran Pemerintah Provinsi NTB.
Adapun Gubernur NTB datang bersama Kepala Bappeda Baiq Nelly Yuniarti, Kepala Dinas Kominfo Akhsanul Khalik, Kepala Badan Penghubung Lalu Achmad Sukarman, serta Kepala Bidang P2M Bappeda Herry Agustiadi.
Kepada peserta audiensi, Gus Ipul menjelaskan bahwa Kemensos membuka sejumlah kanal pemutakhiran DTSEN agar masyarakat dapat ikut terlibat langsung dalam proses perbaikan data.
"Bagi masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi, kami siapkan layanan call center dan WhatsApp agar tetap bisa menyampaikan laporan atau perbaikan data," ujarnya.
Gus Ipul menambahkan, peningkatan akurasi DTSEN menjadi target nasional sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Tujuan utamanya untuk memastikan bantuan sosial pemerintah sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
Guna memastikan tujuan itu tercapai, lanjut Gus Ipul, instrumen pengumpulan data telah dirancang oleh Badan Pusat Statistik dengan menggunakan puluhan variabel kesejahteraan sebagai acuan. Data yang terkumpul juga terus divalidasi lewat pemantauan berkala demi meningkatkan akurasinya.
Penyempurnaan data penting untuk terus dilakukan. Mensos mencontohkan, berdasarkan pemetaan awal pada DTSEN, ditemukan ada sejumlah warga dari kelompok kesejahteraan paling bawah belum jadi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Sebaliknya, ada warga dari kelompok kesejahteraan lebih tinggi justru menerima bantuan.
"Ini bukan kesalahan siapa-siapa. Ini konsekuensi dari data yang dinamis dan memang harus terus kita perbaiki. Prinsipnya, bantuan negara harus diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan, bukan kepada yang paling dulu tercatat," ujar dia.
Di forum yang sama, perkembangan pengaktifan kembali peserta PBI-JK turut disinggung. Dari sekitar 11 juta peserta yang sebelumnya dinonaktifkan, sekitar 869 ribu telah kembali aktif. Proses tersebut berlangsung lewat mekanisme reaktivasi PBI-JK dan peralihan skema pembiayaan melalui pemerintah daerah, perusahaan, maupun peserta mandiri.
Gubernur NTB Dukung Integrasi Data dan Peningkatan Kualitas DTSEN
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyatakan dukungannya pada proses digitalisasi dan integrasi data yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui pembentukan DTSEN.
"Digitalisasi ini penting agar data bisa terintegrasi dengan berbagai sistem yang lain. Dulu belum ada pengintegrasian sehingga masing-masing berjalan sendiri-sendiri," ujarnya.
Iqbal mengatakan Pemerintah Provinsi NTB juga secara rutin melaksanakan verifikasi dan validasi data kemiskinan setiap tahun melalui pendamping yang bekerja di lapangan.
Orkestrasi telah dilakukan agar instansi pemerintah maupun lembaga-lembaga lain seperti kampus memiliki data yang sama lewat proses pemadanan.
Selain fokus ke pembaruan data, Pemprov NTB juga memperkuat program penanggulangan kemiskinan ekstrem lewat program pemberdayaan ekonomi keluarga. Bantuan diberikan dalam bentuk dukungan usaha produktif, seperti budidaya ayam petelur hingga kegiatan pertanian skala rumah tangga.
"Setiap desa kami alokasikan sekitar Rp500 juta untuk intervensi level desa. Kami juga mendorong pemerintah pusat dan CSR untuk ikut mengintervensi keluarga dengan kategori kemiskinan ekstrem," jelasnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
