Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan proses verifikasi dan validasi terhadap 11 juta kepesertaan BPJS Kesehatan segmentasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) telah mencapai 98 persen per 31 Maret 2026.
Pada periode Maret-April 2026, sebanyak 625.221 penerima manfaat tengah mendapatkan proses reaktivasi kepesertaan otomatis.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa reaktivasi dilakukan secara bertahap melalui skema otomatis maupun penerbitan Surat Keputusan (SK).
“Dengan demikian dari 11 juta, yang sudah melakukan reaktivasi atau yang otomatis reaktivasi sebanyak 5,6 persen atau setara dengan 625.221 penerima manfaat,” ujar Mensos Saifullah dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Pria yang juga dikenal sebagai Gus Ipul itu merinci, sebanyak 246.280 penerima manfaat telah mendapatkan reaktivasi melalui SK yang terbit pada Maret 2026. Sementara itu, 276.788 penerima manfaat lainnya saat ini sedang dalam proses penerbitan SK reaktivasi untuk bulan April 2026.
Rincian lainnya, per Januari hingga April 2026, 106.000 lebih penerima manfaat penderita penyakit katastrofik sudah direaktivasi otomatis.
“Perlu diingat bahwa status aktif kepesertaan berlaku tiga bulan setelah SK terbit,” ucap Mensos.
Pendataan ulang yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) ini dilakukan untuk membenahi ketidaktepatan sasaran yang sempat terjadi sejak awal 2025.
Kemensos menemukan adanya ketidaksesuaian data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Data Kemensos mencatat, masih ada lebih dari 54 juta penduduk kelompok ekonomi rendah (Desil 1–5) yang belum terakomodasi PBI JKN.
Di sisi lain, tercatat lebih dari 15 juta penduduk dari kelompok ekonomi mampu (Desil 6–10 dan non-desil) justru masih terdaftar sebagai penerima bantuan.
"Jadi hasil ground check kami bersama BPS di lapangan sudah mencapai 98 persen. Tinggal 2 persen lagi InsyaAllah di awal April nanti kita umumkan hasil dari ground check kepada 11 juta yang dinonaktifkan sebelumnya," jelas Ipul.
Mensos menegaskan bahwa sinkronisasi data ini merupakan prioritas pemerintah untuk menjamin perlindungan kesehatan bagi warga miskin.
Warga yang memenuhi kriteria akan segera dipulihkan hak jaminan kesehatannya setelah proses sinkronisasi DTSEN rampung.
“Percepatan verifikasi data ini merupakan prioritas pemerintah untuk menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin,” ujarnya.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Andrian Pratama Taher
