Mensesneg Prasetyo Bantah Ada Pembengkakan Titik SPPG untuk MBG

Prasetyo meminta publik memberikan waktu bagi pemerintah untuk menyelesaikan proses pendataan jumlah SPPG.

Terbit 11 Jun 2026 15:05 WIB

Jurnalis mengambil gambar suasana dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Pramaguna Nasional yang ditutup sementara di Pangauban, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (27/3/2026). Badan Gizi Nasional (BGN) mengentikan sementara operasional dapur SPPG tersebut setelah aksi joget dari pemilik dapur atau mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) Hendrik Irawan yang viral di media sosial dan dinilai melanggar asas kepatutan serta terdapat temuan adanya infrastruktur Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dibangun tidak sesuai dengan standar. ANTARA FOTO/Abdan Syakura/sgd

tirto.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, membantah anggapan telah terjadi pembengkakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, angka penambahan ribuan titik SPPG yang belakangan menjadi sorotan publik masih dalam tahap inventarisasi pemerintah untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan di masing-masing wilayah.

"Loh ya, istilahnya bukan bengkak. Data yang kami dapatkan seperti itu yang dalam proses penataan ke depan itulah yang kami ingin inventarisir apakah jumlah tersebut sesuai dengan yang kami perlukan atau kami butuhkan," kata Prasetyo kepada wartawan, di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026).

Oleh karena itu, Prasetyo meminta publik memberikan waktu bagi pemerintah untuk menyelesaikan proses pendataan tersebut. Menurut Prasetyo, evaluasi tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan angka SPPG yang ada saat ini, melainkan juga harus mempertimbangkan kondisi geografis tiap daerah.

"Jadi tidak hanya dengan berbasis angka-angka. Karena kadang-kadang kan ada wilayah-wilayah juga yang memang mungkin secara jangkauan, secara jarak, itu mengharuskan jumlah penerima manfaat per satu SPPG itu berbeda jumlahnya dibanding dengan kondisi yang ideal," ujarnya.

Namun, berbeda dengan Prasetyo, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengakui adanya pembengkakan titik SPPG. Menurutnya, karena pembengkakan pelaksanaan program MBG, jumlah dapur SPPG di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) meningkat dari sekitar 2.000 titik menjadi 8.000 titik.

Pembengkakan titik SPPG ini lantas membuat anggaran MBG menggembung hingga Rp1 triliun tiap bulannya.

"Kalau lapak 6.877 penambahan, kalau Rp6 juta satu hari maka 1 tahun ada 1 bulan? 1 bulan. 1 bulan ada pengeluaran lebih Rp1 triliun. Pemborosan. Berarti, kalau 1 tahun Rp12 triliun," ungkap Zulkifli.

Dengan adanya temuan ini, ia pun meminta BGN untuk menata ulang titik-titik SPPG.

"Ini yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan," tegasnya.