tirto.id - Pemerintah Indonesia mendesak otoritas Myanmar menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam pertemuannya dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing.
“Upaya untuk de-eskalasi situasi di Rakhine State harus menjadi prioritas utama bagi otoritas keamanan di Myanmar,” kata Menlu Retno di Nay Pyi Daw, Myanmar, Senin (4/9/2017).
Pertemuan yang berlangsung selama satu jam itu adalah agenda pertama dari rangkaian pertemuan Menlu RI dengan otoritas Myanmar untuk membahas krisis keamanan dan kemanusiaan yang kembali melanda Rakhine State.
Menlu Retno menekankan bahwa Indonesia dan dunia sangat mengkhawatirkan perkembangan situasi di Rakhine State. Pasalnya, kekerasan itu telah banyak memakan korban meninggal, luka dan kehilangan tempat tinggal.
“Otoritas keamanan Myanmar perlu segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat Muslim," tegas Menlu RI melalui keterangan tertulisnya.
Dalam pertemuan itu, Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar menyampaikan bahwa otoritas keamanan terus berupaya untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.
Menanggapi pernyataan itu Menlu Retno, berharap otoritas keamanan segera mengembalikan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.
Menurut Retno, stabilitas itu perlu dilakukan agar bantuan kemanusiaan yang selama ini berlangsung dapat kembali dilanjutkan, termasuk yang sedang dilakukan oleh Indonesia seperti pembangunan rumah sakit di Marauk U, Rakhine State dan program bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan peningkatan kapasitas termasuk oleh AKIM (Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar).
Baca juga: Paradoks Terbesar Aung San Suu Kyi
"Para LSM Indonesia telah lama bekerjasama dengan Pemerintah dan LSM Myanmar dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan, bantuan pembangunan jangka menengah dan panjang” kata Retno
Selain itu, Menlu RI juga mendesak otoritas keamanan Myanmar membuka akses bantuan kemanusiaan, khususnya bagi LSM Indonesia yang berniat memberikan bantuan kemanusiaan.
Indonesia, dikatakan Retno juga berharap bantuan kemanusiaan ini bisa menjangkau semua orang yang memerlukan.
“Indonesia telah siap untuk segera membantu Myanmar dalam memberikan bantuan kemanusiaan, kita menunggu akses untuk dibuka," lanjut Menlu Retno.
Selain itu, Menlu Retno juga menyampaikan pentingnya rekomendasi hasil laporan Advisory Commission on Rakhine State yang dipimpin Kofi Annan.
"Indonesia menyambut baik hasil laporan tersebut dan mengharapkan tindak lanjut rekomendasi laporan dapat segera dilakukan," tutur Menlu RI.
Ia juga berharap hubungan otoritas Myanmar dengan Bangladesh tetap terjaga. Sehingga keberhasilan pengelolaan perbatasan dengan memperhatikan faktor kemanusiaan akan terlaksana.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
