tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati membantah pernyataan Menpan RB Azwar Anas yang mengatakan anggaran penanganan kemiskinan sekitar Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat di hotel.
Dia menuturkan anggaran untuk penanganan kemiskinan telah disusun ke berbagai program. Sri Mulyani juga mengklaim tidak mungkin anggaran tersebut digunakan untuk studi banding ataupun rapat di hotel.
"Kalau anggaran bansos (bantuan sosial) dan program-program untuk mendukung pengurangan kemiskinan, tahun lalu kan Rp460 triliun, itu sebagian besar adalah program yang langsung diterima oleh kelompok miskin," katanya saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Rabu (1/2/2023.
Dia menjelaskan anggaran untuk kemiskinan diberikan melalui program yang sudah dibuat pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Ini adalah program tahunan pemerintah yang menyasar sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
"Itu enggak ada seminar-seminar, wong sudah ada by name, by address, by account number," kata Sri Mulyani.
Begitu pula dengan program bantuan Kartu Sembako yang diberikan langsung kepada masyarakat. Serta program bantuan makanan untuk lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas yang langsung diberikan kepada penerima manfaat. Dia menjelaskan semua anggaran kemiskinan yang diberikan pemerintah memang sudah disesuaikan dengan jumlah sasaran penerimanya.
"Jadi yang dilakukan oleh Ibu Kementerian Sosial yang membuat pahlawan ekonomi nusantara, pemberian makanan dukungan untuk lansia yang kurang mampu, itu semuanya adalah langsung dilakukan (ke penerima)," jelasnya.
Menurut Sri Mulyani, yang dimaksud pernyataan Azwar Anas adalah belanja barang pemerintah secara umum yang memang banyak digunakan untuk perjalanan dinas, seminar, hingga rapat. Dia menilai belanja pemerintah tersebut memang terus diupayakan untuk ditekan agar bisa dialihkan ke belanja yang produktif.
"Itu memang kita minta untuk diturunkan, dan itu sudah kita coba untuk terus kita turunkan," pungkas Sri Mulyani.
Polemik mengenai dana penanggulangan kemiskinan Rp500 triliun sebelumnya mencuat setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas menyoroti penggunaan anggaran kemiskinan di kementerian/lembaga.
Anas mengatakan anggaran terkait penurunan kemiskinan dengan segala ekosistemnya yang tersedia berkisar Rp500 triliun diharapkan dapat menghasilkan dampak penurunan kemiskinan yang lebih signifikan.
"Termasuk pula Presiden mengarahkan agar anggaran terkait kemiskinan tidak dibelanjakan untuk urusan yang tak berdampak langsung ke penurunan kemiskinan, seperti seminar yang berulang atau sosialisasi program secara terpusat di kota-kota besar yang semestinya bisa dikurangi dengan alternatif virtual," katanya.
Menanggapi itu, Muhadjir menilai pernyataan Menteri PAN RB ada benarnya meski sejauh ini belum melihat sejauh mana anggaran yang digunakan justru tidak berdampak langsung untuk warga miskin tersebut.
"Saya kira Pak MenPAN-RB Azwar Anas ada benarnya, dia pasti punya data berapa yang telah digunakan di luar itu. Beliau minta supaya dioptimalkan betul-betul untuk orang miskin. Karena dana untuk bantuan orang miskin tidak boleh untuk yang lain," ujarnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
