tirto.id - Oxfam dalam laporan terbaru mereka merekomendasikan pemerintah perlu menaikkan anggaran untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi Indonesia. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan peningkatan anggaran harus dipikirkan matang-matang karena belum tentu sejalan dengan hasil yang diharapkan.
"Saya senang saja baca rekomendasi dari Oxfam, anggaran kesehatan harus dinaikkan berapa persen, begitu juga anggaran pendidikan. Tapi apakah sudah dipikirkan matang-matang?" ujar Sri Mulyani saat menghadiri peluncuran Laporan Oxfarm, di Hotel Aryaduta Jakarta, Kamis (23/2/2017).
Menkeu mencontohkan peningkatan anggaran justru memunculkan masalah-masalah baru seperti pemborosan atau bahkan korupsi. "Karena kalau anggaran pendidikan dinaikkan, tapi kualitasnya malah menurun, sudah seharusnya kita khawatir. Begitu juga kalau anggaran kesehatan naik, tapi korupsi pengadaan alat-alat kesehatan malah semakin besar, itu juga jadi sumber kekhawatiran," tambahnya.
Lantaran itulah, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengajak para organisasi nirlaba untuk meningkatkan kepekaannya. "Anggaran untuk pendidikan di 2006 saat saya menjadi Menteri Keuangan, baru sekitar Rp125 triliun. Sekarang sudah lebih dari Rp400 triliun. Tapi apakah Anda merasakan kualitas yang sama, atau malah lebih buruk?" katanya lagi.
Lebih lanjut, Sri Mulyani sempat menyinggung sejumlah hal dengan besarnya anggaran yang ada, ia mempertanyakan kenapa masih ada sekolah-sekolah yang bangunannya rusak maupun tenaga-tenaga pengajar yang sudah dibayar tinggi namun tidak meningkatkan kemampuannya.
Meski begitu, Sri Mulyani mengaku senang dengan rekomendasi dari laporan Oxfam dan INFID. Di samping, ia juga mengatakan bahwa belanja negara merupakan instrumen penting untuk mengentaskan kemiskinan, namun harus digunakan secara efektif.
"Anda tidak bisa mengumpulkan uang, lalu menghabiskannya secara tidak efisien. Itu hanya akan menjadi sia-sia," ucapnya.
Terlepas dari pandangan Sri Mulyani terhadap rekomendasi menaikkan anggaran, Siti Khoirun Ni'mah selaku Program Manager dari INFID mengaku puas dengan apa yang disampaikan Sri Mulyani.
"Kami bersyukur karena pemerintah mau menerima laporan kita. Soalnya di beberapa negara lain, ada yang laporannya sampai tidak boleh diterbitkan," kata Ni'mah.
Namun Ni'mah berharap pemerintah tidak hanya berhenti pada menerima laporan saja. "Karena memang pemerintah fokus di isu ketimpangan ini, tapi semoga saja ada aksinya. Semoga ada rencana, seperti dalam lima tahun mau bagaimana, programnya, sampai target mau yang seperti apa. Ini yang belum kelihatan," tambah Ni'mah.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Agung DH
