tirto.id - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut, kesehatan masyarakat merupakan hal esensial dalam mewujudkan Indonesia Emas 2030. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2023, Senin (2/10/2023).
Budi mengatakan, dalam waktu tujuh tahun ke depan Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Banyaknya jumlah penduduk produktif pada 2030 meningkatkan peluang Indonesia meraih pendapatan 12.000 dolar AS per kapita, yang setara dengan pendapatan negara maju.
Menurutnya, supaya bonus demografi mendatang efektif, rakyat Indonesia harus punya kehidupan berkualitas. "Untuk mencapai pendapatan 12.000 dolar AS per kapita, rakyat kita harus sehat dan pintar," ujarnya saat ditemui di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat.
"Kalau anak-anak Indonesia tidak pintar dan tidak sehat, masih terjebak dengan isu stunting, enggak mungkin mereka punya profesi yang baik di masa depan. Pendapatannya tidak akan mencapai 12.000 per dolar AS. Paling pendapatannya cuma 5.000-7.000 dolar AS," sambungnya.
Budi menyebut, ada tiga hal yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. "Masyarakat perlu punya akses kesehatan yang baik dimana pun dia berada, mendapat fasilitas kesehatan yang bermutu, dan harganya murah," tuturnya.
Guna memastikan tiga aspek tersebut terpenuhi, ia menyampaikan akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. "Bersama BPJS bertanggung jawab untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan?" tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menyampaikan, fokus utama BPJS di 2023 adalah transformasi mutu layanan.
"Melalui transformasi ini, BPJS Kesehatan akan memberikan pelayanan yang mudah diakses, cepat pelayanannya, dan setara untuk setiap peserta JKN," kata Ghufron.
Upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan untuk mewujudkan hal itu adalah peningkatan akses layanan kesehatan bagi peserta JKN, terutama bagi masyarakat yang berada di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Syarat (DBTFMS).
BPJS Kesehatan juga bekerja sama dengan rumah sakit apung atau bergerak untuk memastikan masyarakat di daerah-daerah terpencil dapat merasakan manfaat layanan kesehatan yang memadai.
"Ini hanyalah salah satu contoh dari upaya nyata BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan yang inklusif," jelas Ghufron.
Ghufron menambahkan transformasi mutu layanan juga mencakup upaya simplifikasi administrasi pelayanan. Penyederhanaan tersebut yakni masyarakat bisa langsung menggunakan KTP saat mengakses layanan kesehatan, tanpa perlu fotokopi berkas.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga menawarkan jalur layanan rujukan yang efisien, dan digitalisasi pelayanan dan pengklaiman.
"Kami juga ada percepatan penyelesaian pengaduan peserta melalui layanan BPJS Satu. Itu langkah proaktif dalam menjawab kebutuhan peserta JKN," terangnya.
Ghufron mengklaim peningkatan mutu layanan BPJS juga meningkatkan kepuasan peserta JKN hingga 89,6 persen. "Hasil survei tersebut memvalidasi upaya berkelanjutan untuk memenuhi ekspektasi peserta dalam hal pelayanan kesehatan yang berkualitas," tambah Ghufron.
Penulis: Iftinavia Pradinantia
Editor: Anggun P Situmorang
