Menilik Dampak Kebijakan The Fed & BI Berlomba Naikkan Suku Bunga

Reporter: Dwi Aditya Putra, tirto.id - 27 Sep 2022 10:00 WIB
Dibaca Normal 7 menit
Bhima menilai kenaikan suku bunga acuan sebesar 50 bps jadi sinyal BI ingin mengimbangi kebijakan The Fed.
tirto.id - The Federal Reserve Amerika Serikat (AS) atau The Fed kembali menaikan suku bunga sebesar tiga perempat poin atau 75 basis poin (bps) pada Rabu (21/9/2022) waktu setempat. Kenaikan suku bunga sebesar 75 bps itu, merupakan ketiga kali secara berturut dilakukan The Fed dalam melawan inflasi. Bank sentral AS bahkan mengisyaratkan kemungkinan besar satu kenaikan lagi dengan besaran sama tahun ini.

The Fed menaikkan suku bunga ke kisaran 3,00 persen - 3,25 persen yang merupakan level tertinggi sejak 2008. Proyeksi baru menunjukkan suku bunga kebijakan naik menjadi antara 4,25 persen - 4,50 persen pada akhir tahun ini sebelum mencapai puncaknya 4,50 persen - 4,75 persen pada 2023.

Keputusan The Fed menaikkan suku bunga cukup direspons matang oleh Bank Indonesia (BI). Selang sehari, Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI berlangsung selama dua hari pada 21 - 22 September 2022, memutuskan untuk menyesuaikan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 50 bps menjadi 4,25 persen.

Bank sentral juga menaikkan suku bunga deposit facility 50 bps menjadi sebesar 3,50 persen persen. Sementara suku bunga lending facility naik menjadi sebesar 5,00 persen.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah front loaded, preemptive dan forward looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi. Sekaligus memastikan inflasi inti kembali ke sasaran 3 persen plus minus 1 persen pada paruh kedua 2023.

Selain itu, keputusan ini juga untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya, akibat tingginya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah peningkatan permintaan inflasi domestik yang tetap kuat.

“Itu langkah kenapa kita lakukan keputusan kenaikan suku bunga 50 bps dan melihat ke depan kemungkinan kenaikan secara forward looking atas ekspektasi inflasi dan inflasi itu," ujarnya saat konferensi pers virtual, Kamis (22/9/2022).



Keputusan BI menaikkan suku bunga 50 bps terasa cukup mengejutkan. Karena mayoritas ekonom memperkirakan kenaikan BI rate hanya sebesar 25 bps menjadi 4 persen. Pun demikian dengan besaran kenaikan deposit facility dan lending facility yang masing-masing sebesar 25 bps.

“Boleh dikatakan ini mengejutkan," kata Ekonom dan Co-Founder & Dewan Pakar Institute of Social, Economic and Digital/ISED, Ryan Kiryanto.

Menurut Ryan, hanya sebagian kecil ekonom yang memperkirakan kenaikan sebesar 25 bps menjadi 4 persen. Bahkan mungkin tidak ada satu pun ekonom yang memperkirakan BI akan menahan suku bunga acuan dalam pengambilan keputusan kali ini.

“Secara umum latar belakang dan dasar pertimbangan kenaikan BI rate sebesar 50 bps, boleh dikatakan di luar kebiasaan. Karena biasanya kenaikan hanya 25 bps, dapat diterima dan logis," ujarnya.

Keputusan RDG BI kali ini menegaskan stance atau view bank sentral ke depan yang lebih ketat (hawkish) dengan pertimbangan utama ekspektasi inflasi pasca kenaikan harga BBM. Sehingga tujuan kenaikan suku bunga jelas untuk mengendalikan laju inflasi agar tidak berada jauh di luar koridor ekspektasi dan target inflasi yang 2-4 persen di akhir tahun ini.

“Kalau pun pada akhirnya realisasi inflasi tahunan akan melampaui sasaran yang batas atasnya 4 persen, namun pelampauannya tidak berlebihan atau eksesif sehingga berpotensi mendistorsi roda perekonomian nasional,” kata Ryan.

Dengan keputusan yang terbilang upfront loading atau front loaded ini, maka pendirian BI yang ahead the curve ingin menegaskan bahwa BI sejatinya sudah mengambil langkah setapak di depan (forward looking oriented). Tujuannya untuk melandaikan laju inflasi ke sasaran pada pertengahan 2023 nanti sesuai targetnya yang 2-4 persen.

Sejalan dengan itu, keputusan BI menaikkan suku bunga juga untuk menjaga stabilitas nilai tukar terhadap mata uang kuat dunia. Terutama dolar AS yang akhir-akhir ini mengalami apresiasi yang luar biasa yang menimbulkan fenomena super strong menyusul kenaikan suku bunga The Fed yang agresif sebesar 75 bps pada September ini menjadi 3,0 - 3,25 persen.

Oleh karenanya, dia melihat kenaikan BI rate sebesar 50 bps ini memberikan isyarat bahwa BI benar-benar melakukan asesmen yang sangat hati-hati dan terukur dengan melihat perkembangan dinamika domestik (internal) dan internasional (eksternal).

“Dengan kenaikan BI rate sebesar itu diharapkan pergerakan nilai tukar rupiah akan sesuai dengan kondisi fundamentalnya di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global,” kata Ryan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, kenaikan suku bunga acuan sebesar 50 bps jadi sinyal BI ingin mengimbangi naiknya suku bunga bank sentral AS. Selain itu, ada kekhawatiran inflasi karena naiknya harga BBM cukup berbahaya, sehingga respons BI naikan bunga cukup agresif.

“Kenaikan ini jadi sinyal BI mengimbangi kenaikan suku bunga bang sentral AS," kata Bhima kepada Tirto.


Dampak Kenaikan Suku Bunga

Bhima melanjutkan, kenaikan suku bunga BI menjadi 4,25 persen tentunya akan berdampak kepada Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Selain itu, awan gelap juga akan menyelimuti kredit kendaraan bermotor dalam beberapa bulan ke depan.

“Bank harus bersiap cari cara agar nasabah KPR masih tertarik meminjam. Misalnya promo bunga fix rate untuk KPR diperpanjang hingga 5 tahun," kata Bhima.

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan, dampak kenaikan KPR mungkin hanya dirasakan oleh masyarakat yang sudah mulai jalan cicilannya. Sebab, bagi mereka yang baru mau mengajukan KPR, bank menawarkan fix rate di awal-awal periode.

Di sisi lain, menurut Josua, kenaikan suku bunga BI berdampak lebih signifikan pada skema floating rate, seperti bunga yang biasa diambil seseorang saat cicilan KPR-nya sudah dimulai.

Sementara itu, Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani menyebut, kebijakan moneter BI dalam menaikkan suku bunga membuat dunia usaha kembali mengalami tekanan. Karena penyesuaian tersebut membuat potensi melemahnya konsumsi.

“Pemerintah kembali membuat kebijakan dari sisi moneter yang membuat dunia usaha kembali mengalami tekanan," kata Ajib.

Ajib menuturkan, seharusnya pemerintah lebih fokus dengan pemberian insentif agar terjadi pengurangan biaya-biaya dan kemudahan produksi, sehingga efek inflasinya tetap bisa terjaga. Misalnya kebijakan relaksasi kredit untuk dunia usaha yang kembali diperpanjang karena narasi besar atas potensi inflasi.

“Dengan pola pembiayaan yang lebih terukur dan managable, dunia usaha akan mempunyai fleksibilitas," imbuhnya.

Ajib menilai, kebijakan BI menaikkan suku bunga juga akan memberikan konsekuensi ekonomi dengan berkurangnya likuiditas dan cenderung menurunkan kemampuan daya beli serta konsumsi masyarakat.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan ditopang oleh konsumsi. Data Produk Domestik Bruto (PDB) 2021 sebesar Rp16.970 triliun, lebih dari 54 persennya adalah kontribusi dari konsumsi.

“Untuk jangka pendek, pemerintah sudah cukup tepat dengan mendorong program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diambilkan dari alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)" katanya.


Nasib Pertumbuhan Ekonomi Usai Suku Bunga Naik

Terlepas dari dampak kenaikan suku bunga BI, ada pertumbuhan ekonomi yang harus dipertaruhkan. Karena ketika biaya uang dalam bentuk suku bunga naik dengan cepat, pertumbuhan ekonomi mungkin melambat tajam atau bahkan membuka jalan menuju resesi.

Menurut Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan merosot dari 5,7 persen pada 2021 menjadi 2,9 persen di 2022, atau secara signifikan lebih rendah dari 4,1 persen yang diantisipasi pada Januari lalu. Laju pertumbuhan diperkirakan berada di sekitar kecepatan itu selama periode 2023-2024, karena perang di Ukraina mengganggu aktivitas, investasi, dan perdagangan dalam waktu dekat, permintaan yang terpendam memudar, dan akomodasi kebijakan fiskal dan moneter ditarik.

Presiden Direktur Centre for Banking Crisis, Achmad Deni Daruri mengatakan, sebagai dampak kerusakan akibat pandemi dan perang, tingkat pendapatan per kapita di negara berkembang tahun ini kemungkinan hampir 5 persen di bawah tren pra-pandemi.

Menurut dia, titik saat ini menyerupai 1970-an dalam tiga aspek utama, yaitu: gangguan sisi penawaran yang terus-menerus memicu inflasi, didahului oleh periode kebijakan moneter yang sangat akomodatif yang berkepanjangan di negara-negara maju, prospek melemahnya pertumbuhan, serta kerentanan yang dihadapi pasar negara berkembang.

Menurutnya pengetatan kebijakan moneter diperlukan untuk mengendalikan inflasi. Namun, episode yang sedang berlangsung saat ini juga berbeda dari 1970-an dalam beberapa dimensi, yaitu dolar AS yang kuat kontras dengan kelemahan parah di 1970-an; persentase kenaikan harga komoditas lebih kecil; dan neraca lembaga keuangan besar umumnya kuat.

Lebih penting lagi, tidak seperti 1970-an, bank sentral di negara maju dan banyak negara berkembang sekarang memiliki mandat yang jelas untuk stabilitas harga. Selama tiga dekade terakhir, mereka telah menetapkan rekam jejak yang kredibel dalam mencapai target inflasi mereka.

Dengan demikian, untuk 2022, peningkatan suku bunga acuan bank sentral justru memperlihatkan kredibilitas bank sentral yang lebih tinggi ketimbang kondisinya pada 1970-an.

“Pengetatan kebijakan moneter diperlukan untuk mengendalikan inflasi. Namun episode yang sedang berlangsung saat ini juga berbeda dari 1970-an dalam beberapa dimensi," jelasnya.



Sebagai informasi, kenaikan suku bunga tidak hanya dilakukan oleh Indonesia. Ada banyak negara yang menaikkan suku bunga. Di Eropa misalnya, ada Belanda, UK, Perancis, dan Jerman. Di Amerika ada Kanada, AS, Argentina. Lalu di Asia ada Hongkong, Filipina, Vietnam.

Untuk besaran kenaikannya sendiri Belanda, Perancis, Jerman sebesar 0,75 persen atau 75 basis poin. Pada September, Bank Sentral Eropa menetapkan suku bunga jadi 1,25 persen dari sebelumnya 0,5 persen.

Sementara UK kenaikannya mencapai 0,5 poin persen menjadi 2,25 persen dari sebelumnya 1,75 persen, Kanada 75 bps menjadi 3,25 persen dari sebelumnya 2,5 persen, Argentina 550 bps jadi 75 persen dari sebelumnya 69,5 persen, Hongkong 75 basis poin menjadi 3,5 persen dari sebelumnya 2,75 persen Filipina 50 bps menjadi 4,25 persen dari sebelumnya 3,75 persen, dan Vietnam 100 basis poin menjadi 5 persen dari sebelumnya 4 persen.

Dari beberapa negara mengerek suku bunga, pertumbuhan ekonominya rata-rata mengalami penyesuaian. Untuk Belanda misalnya, ekonomi tumbuh sebesar 0,4 persen pada kuartal pertama. Pertumbuhan di kuartal tersisa pun diperkirakan akan lebih lemah, dengan perkiraan pertumbuhan tahunan sebagian besar didorong oleh carry-over substansial dari 2021 (2,2 persen).

Sementara perkiraan pertumbuhan untuk 2023 juga direvisi turun menjadi 1,0 persen. Pertimbangan itu dengan tingkat inflasi yang tinggi dan ketegangan geopolitik yang terus menahan aktivitas ekonomi di negara tersebut.

Di sisi lain, dana Moneter Internasional (IMF) bahkan memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi AS yakni dari 2,9 persen menjadi 2,3 persen pada tahun ini. Revisi itu dilakukan hanya dalam satu bulan mengacu pada pertumbuhan ekonomi AS kuartal I 2022 dan realisasi belanja konsumen yang melemah per Mei 2022.

Dalam revisi terbarunya, IMF menyoroti tantangan inflasi AS yang tinggi, termasuk kenaikan suku bunga acuan bank sentralnya, The Fed. Menurut laporan IMF, tekanan inflasi AS bersifat luas.

“Prioritas kebijakan sekarang harus memperlambat pertumbuhan upah dan harga secara cepat, tanpa memicu resesi. Ini akan menjadi tugas yang sulit," tulis IMF.

IMF memperkirakan kebijakan moneter ketat The Fed akan membantu menurunkan inflasi jadi 1,9 persen pada kuartal IV 2023 mendatang. Turun jauh dibanding perkiraan 6,6 persen pada kuartal IV 2022.

Memang, kebijakan tersebut akan menjegal pertumbuhan ekonomi AS. Tetapi, AS akan dapat menghindari ancaman resesi.



Sementara dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini tetap berada di kisaran 4,5 persen hingga 5,3 persen secara tahunan (yoy). Optimisme ini didukung oleh solidnya pertumbuhan ekonomi hingga kuartal II-2022.

Perry mengatakan, perbaikan ekonomi nasional terus berlanjut dengan semakin membaiknya sisi permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor.

“Konsumsi swasta tumbuh tinggi didukung dengan kenaikan pendapatan, tersedianya pembiayaan kredit, dan semakin kuatnya keyakinan konsumen, seiring dengan semakin meningkatnya mobilitas,” kata Perry.

Meskipun harga BBM naik, pemerintah memiliki peran untuk tetap menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan penambahan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, utamanya pada kelompok bawah, dari dampak kenaikan inflasi sebagai konsekuensi pengalihan subsidi BBM. Kenaikan permintaan domestik juga terjadi pada investasi, khususnya investasi nonbangunan.

“Berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik tersebut tercermin pada perkembangan beberapa indikator dini pada Agustus 2022 dan hasil survei Bank Indonesia terakhir, seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur yang terus membaik," tuturnya.

Dari sisi eksternal, kinerja ekspor diperkirakan tetap baik, khususnya CPO, batu bara, serta besi dan baja seiring dengan permintaan beberapa mitra dagang utama yang masih kuat dan kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor CPO dan pelonggaran akses masuk wisatawan mancanegara.

Secara spasial, kinerja positif ekspor ditopang oleh seluruh wilayah, terutama Kalimantan dan Sumatera, yang tetap tumbuh kuat. Perbaikan ekonomi nasional juga tercermin pada kinerja lapangan usaha utama, seperti Industri Pengolahan, Pertambangan, dan Pertanian.

Ajib Hamdani yang juga Pengamat Ekonomi IndiGo Network menilai, ada dua hal yang perlu dimitigasi dengan baik dari kenaikan suku bunga BI. Pertama, potensi pertumbuhan ekonomi yang akan jadi terkoreksi. Kedua, inflasi yang tetap merangkak naik.

Sampai akhir tahun, dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi cenderung akan bergerak di angka 5 persen. Tetapi sebaliknya menjadi bahaya adalah ketika inflasi yang terjadi di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Karena ketika kondisi tingkat inflasi di atas pertumbuhan ekonomi terjadi, maka secara substantif kesejahteraan masyarakat akan turun dan terkorbankan," kata Ajib kepada Tirto, Jumat (23/9/2022).

BI sendiri memproyeksikan inflasi sampai dengan akhir tahun akan tembus mencapai di atas 6 persen. Sementara ekonomi Indonesia tahun ini hanya diperkirakan berada pada kisaran 4,5 persen hingga 5,3 persen secara tahunan (yoy).


Baca juga artikel terkait SUKU BUNGA ACUAN atau tulisan menarik lainnya Dwi Aditya Putra
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Dwi Aditya Putra
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz

DarkLight