Mengapa Jokowi Harus Segera Gelar Dialog Jakarta-Papua?

tirto.id - Konflik aparat keamanan Indonesia versus Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat kian memanas. Baku tuding tak habis-habis: aparat menyerang warga dan menuduh itu separatis, sementara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Ogranisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) juga melakukan hal serupa dan menuding penduduk adalah bagian dari TNI dan Polri.

Saling lempar tuduhan ini tak merampungkan masalah. Misalnya, bangunan SD Jambul, SMP Negeri 1, SMA Beoga, dan rumah guru di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, dibakar pada 8 April 2021. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal menyatakan para terduga pembakar adalah “kelompok kriminal bersenjata” –sebutan dari aparat Indonesia terhadap TPNPB--. Temuan Polri, gerilyawan pro-kemerdekaan Papua itu menembak dua guru setempat, Oktavianus Rayo dan Yonatan Renden.

Dua hari usai peristiwa, personel gabungan Satuan Brimob dan Satgas Nemangkawi dikerahkan ke sana untuk berjaga. Sementara, Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengeklaim, “guru SD yang ditembak mati di Beoga itu adalah mata-mata TNI dan Polri yang telah lama diidentifikasi oleh TPNPB.” Maka kelompok itu tak ragu memuntahkan peluru kepada target.

Bahkan ia memiliki keyakinan: semua imigran yang bertugas di wilayah Pegunungan Tengah hampir kebanyakan merupakan anggota intelijen aparat keamanan Indonesia yang menyamar. TPNPB-OPM sempat pula membakar helikopter di Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak.

Kepada reporter Tirto, Selasa (13/4/2021), Sebby menyebutkan alasan pihaknya nekat menyulut api. “Sekolah dan helikopter itu milik pemerintah kolonial Republik Indonesia, jadi harus bakar. Nanti mereka pasti juga akan bangun gedung-gedung sekolah. Sekarang, semua orang asli Papua harus pikir, semua fasilitas pemerintah kolonial harus dihancurkan.”

Bahkan jika Papua berhasil memerdekakan diri dari Indonesia, Sebby yakin negara West Papua mampu mendirikan fasilitas pendidikan berdasarkan hasil kekayaan alam. “Apa yang salah dengan bakar sekolah dan helikopter?”

Perlunya Dialog Jakarta-Papua Digelar

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib mengatakan, perseteruan aparat keamanan Indonesia dan TPNPB-OPM ini merugikan masyarakat Papua yang berdiam di wilayah konflik. Mengakibatkan warga sipil tak mendapatkan hak-hak dasar sebagai manusia, terlebih anak-anak juga menjadi korban.

“Ketika konflik itu pecah, dampaknya mengungsi besar-besaran. Perjalanan minggu-minggu. Dalam perjalanan, mereka tidur di gua atau di bawah pohon besar. Apalagi daerah gunung ini dingin,” ujar dia kepada reporter Tirto, Selasa (13/4/2021). Maka ia mengingatkan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan akar masalah di Papua melalui dialog yang bermartabat.

Memang, Presiden Joko Widodo pernah berjanji untuk berdialog dengan kelompok pro-kemerdekaan Papua seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). "Dengan siapa pun akan saya temui," kata Jokowi, 30 September 2019 lalu, merespons permintaan Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa. Artinya, bisa juga ia bertemu dengan kelompok Sebby. Namun kenyataannya, dialog itu tak pernah diwujudkan hingga hari ini.

Menurut Sebby pihaknya sejak lama sudah sampaikan kepada pemerintah Indonesia, melalui media massa, bahwa siap berdiskusi soal Papua. Namun dialog itu ditujukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Lantaran Papua harus kembali ke PBB dan lembaga internasional itu, harus bertanggung jawab atas penderitaan bangsa West Papua di bawah kejahatan Indonesia. Alasan TPNPB-OPM emoh tatap muka dengan Indonesia karena Papua adalah masalah konspirasi dan sengketa politik internasional.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nioluen Kotouki berujar, diperlukan dialog untuk menuntaskan perseteruan aparat keamanan versus TPNPB-OPM. Misalnya, daerah Pegunungan Tengah sering jadi lokasi dua pihak itu baku tembak. Ini berdampak: penduduk setempat takut dan trauma.

“Rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa juga ikut korban di situ. Negara ini sudah dewasa, kalau mau masalah ini selesai mesti buka ruang perundingan. Hadirkan ULMWP, TPNPB, organisasi lain,” jelas Nioluen kepada reporter Tirto, Selasa (13/4/2021). Sebaliknya, jika seluruh persoalan Papua berasaskan ‘kesejahteraan’ saja, maka pergulatan mereka tak rampung.

Penghentian permusuhan dua kubu kudu bisa dilakukan, mereka sama-sama menahan diri agar tak ada korban sipil lainnya. Bila ingin melaksanakan dialog, biasanya ada prakondisi. Prakondisi itu bisa berupa jeda kemanusiaan.

“Jika tak ada jeda kemanusiaan, tidak mungkin ada dialog,” kata peneliti dari Pusat Penelitian Kewilayahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Cahyo Pamungkas, ketika dihubungi Tirto, Selasa (13/4/2021).

Memulihkan kepercayaan antara kedua belah pihak dan memberikan bantuan kepada warga sipil untuk bisa keluar dari daerah konflik, kini jadi masalah prakondisi tersebut. Dialog dua pihak ini menurutnya masih sulit jika nihil demiliterisasi. Maka kekerasan di Papua harus dihentikan, eskalasi konflik diturunkan melalui koridor kemanusiaan, barulah mengadakan dialog.

Cahyo berkata, bisa saja ULMWP dan TPNPB-OPM ini bisa saling bersepakat dahulu sebelum mengirimkan juru runding masing-masing ke forum dialog resmi ke pemerintah Indonesia. “Perlu dialog internal antar-rakyat Papua, itu penting untuk menyatukan visi, misi, dan strategi mereka.”

Gagasan dialog Jakarta-Papua, awalnya diinisiasi dan direalisasikan oleh Theys Hiyo Eluay melalui Presidium Dewan Papua (PDP). Namun Theys dibunuh oleh militer Indonesia. Kemudian Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Neles Kebadabi Tebay kembali menggaungkan gagasan Theys. Dia berhasil meyakinkan Presiden Jokowi untuk menggelar dialog Jakarta-Papua. Namun hingga Neles meninggal, 14 April 2019 lalu, Jokowi tak kunjung merealisasikan kesepakatannya soal dialog itu.

Padahal bagi Neles, akar konflik yang ada di Papua terjadi karena kedua belah --pihak pemerintah Indonesia dengan gerilyawan pro-kemerdekaan--, saling tak percaya. Maka dari itu perlu ada dialog yang menjamin rasa aman dan kesetaraan yang dimediasi pihak ketiga dari luar negeri.

Letakkan Senjata, Mari Dialog

Kekerasan yang terus berulang di Papua menunjukkan: pendekatan keamanan yang dilakukan pemerintah Indonesia bukan jawaban yang tepat untuk menjangkau akar masalah di sana. Jadi, kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, yang paling utama dilakukan segera mungkin adalah menghentikan pengiriman pasukan dan pendekatan keamanan yang selama ini dilakukan.

Siklus tindakan balas-membalas antara TNI dan kelompok bersenjata terus terjadi dan akhirnya wargalah yang menjadi korban. Pemerintah tidak bisa terus-menerus mengirim pasukan ke Papua dan berharap hasilnya akan berubah. Lagipula apa misi dari pengiriman pasukan ini?

“Yang terjadi adalah pengiriman pasukan untuk penjagaan perbatasan, tapi pasukan yang sama masuk ke Intan Jaya dan daerah Pegunungan Tengah dan membuat warga ketakutan, sehingga mereka mengungsi. Setelah pendekatan keamanan ini dihentikan, baru bicara mengenai dialog,” tutur dia kepada reporter Tirto, Selasa (13/4/2021).