tirto.id - Setelah lebih dari setahun aksi protes massa pro-demokrasi di Hong Kong menyita perhatian dunia, Beijing akhirnya kehilangan kesabaran. Akhir Juni 2020, Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong disahkan. Di atas kertas, keistimewaan Hong Kong habis di bawah undang-undang baru yang otoriter itu. Pemerintah Cina dapat dengan mudah mengkriminalkan individu atau kelompok yang dianggap melawan negara, melakukan persidangan tertutup, hingga tidak mengizinkan terdakwa memegang jabatan publik.
Aksi protes Hong Kong yang kian sering dalam beberapa tahun belakangan dimulai sejak Gerakan Payung pada September 2014. Dimotori oleh pelajar dan mahasiswa, mereka menentang kebijakan pemerintah Cina terkait pemilihan kepala daerah di Hong Kong yang dianggap mengintervensi kebebasan memilih. Sejak itu perlawanan masyarakat Hong Kong tumbuh dalam beberapa babak mengikuti sikap Cina yang terus mengeluarkan rancangan aturan yang mengikis kebebasan dan otonomi Hong Kong.
Hong Kong berbeda dari Cina daratan. Sejak bekas koloni Inggris itu diserahkan kembali ke Cina pada 1997, Hong Kong mengadopsi prinsip “satu negara, dua sistem”. Sistem tersebut memungkinkan Hong Kong menjalankan corak pemerintahan yang berbeda dari Cina daratan termasuk menjamin perlindungan sejumlah hak asasi manusia yang tidak ditemui di wilayah Cina daratan.
Di sisi lain dalam protes Hong Kong yang terjadi setahun belakangan ini, kerap ditemui massa aksi yang mengelu-elukan Amerika Serikat. Spanduk berbunyi “President Trump, Please Liberate Hong Kong”, “President Trump Let’s Make Hong Kong Great Again”, topi dan kaos bergambar Trump dan pengibaran bendera AS lazim ditemui saat pengunjuk rasa melakukan aksi turun ke jalan. Siapapun yang mengikuti sejarah dan politik AS akan heran menyaksikan aksi-aksi semacam itu mengingat jejak imperialis Paman Sam dari Filipina hingga Irak.
Ekspresi Kebebasan dan Dukungan
Pengibaran bendera negara lain dalam sebuah aksi protes sebenarnya adalah hal yang lazim ditemui baik di kelompok kiri dan kanan. Hal itu kerap dijadikan tuduhan bahwa ada campur tangan asing, atau upaya untuk memicu pemberontakan, tidak terkecuali dalam kasus protes di Hong Kong.
South China Morning Post dalam laporannya pada Agustus 2019 merekam beragam alasan dan motivasi para pengunjuk rasa Hong Kong yang membawa bendera AS. Cheung, salah satu demonstran, menyatakan bahwa bendera yang ia bawa punya makna lebih dari sekedar negara AS. "Saya percaya pada konsep kebebasan, bendera (AS) mewakili nilai kebebasan," ujarnya.
Demonstran lainnya punya persepsi serupa seraya berharap lebih jauh AS akan mengambil kebijakan yang menguntungkan perjuangan warga Hong Kong. Lainnya berpikir bahwa tidak peduli AS mendukung atau tidak, tetapi setidaknya pengibaran bendera AS dalam gerakan Hong Kong akan menyedot perhatian Washington.
Beragam ekspresi mengenai pengibaran bendera AS diamini oleh para ilmuwan politik dan aktivis gerakan. Hung Ho-fung, profesor yang mengepalai jurusan sosiologi Universitas Johns Hopkins menyatakan bahwa dalam gerakan sosial menampilkan bendera dan simbol asing adalah wajar belaka. Hung membandingkan dengan situasi tahun-tahun revolusioner Cina ketika banyak peserta pawai-pawai Partai Komunis Cina memegang potret para pemimpin komunis asing seperti Lenin dan Stalin. Dalam kasus Hong Kong, ia melihat pengibaran bendera asing adalah keinginan demonstran untuk menjadikan Hong Kong sebagai “kota internasional” ketimbang hanya bagian dari Cina.
Senada dengan Hung, ilmuwan politik Universitas Cina di Hong Kong, Ma Ngok mengatakan bahwa pengibaran bendera asing, meskipun dalam jumlah kecil, boleh jadi telah membantu para pemrotes menyebarkan pesan mereka ke luar negeri. Sementara Lai Siu-kai, wakil ketua Asosiasi Cina untuk Kajian Hong Kong dan Makau, mengatakan beberapa orang mengibarkan bendera AS agar Beijing jengkel dan marah, terlebih hubungan Cina dan AS sedang tegang karena perang dagang. Ketidakstabilan di Hong Kong bisa dijadikan kartu tawar oleh Washington.
Dukungan pengunjuk rasa dan aktivis pro-demokrasi di Hong Kong terhadap AS memang direspons positif oleh Washington. Akhir November 2019 Presiden Trump menandatangani Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong, yang akan berusaha untuk memastikan bahwa Hong Kong memiliki otonomi yang cukup dari Cina. Keputusan tersebut dirayakan sambil memuji-muji pemerintahan Trump. Pada 9 Juni 2020, aliran dana dari AS untuk aksi-aksi massa Hong Kong ditangguhkan oleh pemerintahan Trump.
Bukan Sekutu yang Tepat
Demo Black Lives Matter (BLM) yang mengguncang AS dan menjalar ke dunia internasional tak ditemukan di Hong Kong. Hanya segelintir aktivis yang menyisipkan pesan dukungan terhadap BLM dalam aksi protes Hong Kong. Selebihnya batal karena gagal mengorganisir massa aksi. Padahal ketika warga Hong Kong memprotes kebrutalan polisi, banyak orang di seluruh dunia mendukung mereka. Secara umum sikap pengunjuk rasa dan aktivis Hong Kong terpecah dalam menyikapi BLM. Ada yang mengkritik perlakuan terhadap orang kulit hitam namun tetap melihat sistem hukum di AS lebih baik, ada yang mengutuk habis, ada pula yang memilih tak peduli.
Lausan, sebuah media alternatif berhaluan kiri di Hong Kong pada Jumat (3/7) kemarin merilis editorial berisi kritik atas gerakan Hong Kong yang terlalu bersandar pada AS dan tidak menunjukkan solidaritas kepada aksi BLM. Ia memperingatkan bahwa Trump bukanlah kawan yang baik serta memiliki motivasi dan tujuan berbeda meski sama-sama berseteru dengan Cina.
“AS bukanlah benteng kemerdekaan, kebebasan, atau demokrasi seperti yang diakui oleh para politisi sayap kanan itu. Sama seperti para politisi yang tidak peduli tentang kehidupan kulit hitam, mereka juga tidak peduli tentang kehidupan warga Hongkong," tulisnya. "Sebaliknya, dukungan mereka untuk gerakan Hong Kong selalu bergantung pada tujuan geopolitik mereka yang lebih luas dan bisa berubah-ubah tergantung ayunan kebijakan luar negeri AS.”
Sebelumnya, pada 10 Mei 2020, Shui-yin Sharon Yam, asisten profesor di Writing, Rhetoric, and Digital Studies di University of Kentucky dalam paparannya di Hong Kong Free Press mengingatkan hal yang sama. Ia menyebut AS bukan model yang ideal untuk urusan kebebasan sipil dan hak asasi manusia--terlebih di bawah kepemimpinan Trump---sehingga jauh dari apa yang sebenarnya dicari oleh massa pro-demokrasi di Hong Kong. Menurut Shui-yin, dengan terus mendukung Trump, gerakan Hong Kong sedang menjauhkan diri dari kelompok progresif di AS yang sebenarnya memiliki perjuangan yang sama.
Salah seorang pengunjuk rasa yang hanya mau disebut inisialnya sebagai M menyatakan kepada The Guardian bahwa sebagian besar pendemo tahu tentang sikap AS. Tapi yang mereka pedulikan hanya fakta bahwa Trump berkali-kali membuat pernyataan pro-demonstran Hong Kong.
“Mereka (gerakan Hong Kong) telah memohon bantuan kepada dunia selama bertahun-tahun--protes 2019 bukanlah aksi pertama dalam perjuangan Hong Kong” ujar M.
Editor: Windu Jusuf
