tirto.id - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun akan mengumumkan sanksi disiplin untuk Budiman Sudjatmiko pada hari ini, Senin (21/8/2023). Sanksi tersebut akan dijatuhkan partai karena Budiman mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai Budiman telah melanggar kode etik karena mendukung bakal calon presiden yang tidak sesuai keputusan partai. PDIP diketahui mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
"Nanti Pak Komarudin akan mengumumkan, yang jelas partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner setiap kader partai. Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas. Opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan," kata Hasto dikutip dari keterangan tertulisnya.
Sebelumnya, Budiman mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo. Bahkan dalam acara tersebut, Budiman membentuk sukarelawan Prabowo-Budiman Bersatu (Prabu) di Marina Convention Center, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/8/2023).
Hasto mengklaim bahwa tindakan tersebut serupa dengan kejadian Pemilu 2019 lalu. Hasto mengungkap, kubu Prabowo membangun posko di wilayah Solo yang merupakan tempat asal Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu menjadi lawannya.
Hasilnya, kubu Prabowo justru harus melenggang kalah. Sebab tindakan itu justru makin membuat semangat serta militansi kader dan pendukung semakin besar.
"Apa yang terjadi itu justru malah membangunkan spirit seluruh kader-kader PDI Perjuangan, apalagi pengumumannya dilakukan di Jawa Tengah. Ini membangkitkan militansi seluruh kader-kader PDI Perjuangan," ucap Hasto.
Di sisi lain, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan siap menampung Budiman apabila dipecat dari PDIP. Muzani menyebut Gerindra juga membuka pintu jika suatu waktu Budiman merapat ke partai berlambang burung garuda itu.
Menurut Muzani, Gerindra adalah partai terbuka bagi siapa pun yang ingin bergabung.
"Gerindra partai terbuka, bisa menerima siapapun, yang penting satu, menerima dengan seluruh yang sudah kita putuskan, baik anggaran dasar, anggaran rumah tangga, calon presiden, manifesto perjuangan dan seterusnya," pungkas Muzani.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fahreza Rizky
