Mendorong PLN Lakukan Evaluasi Usai Blackout Sumatra

tirto.id - Fadli Alif membereskan kursi lalu menutup pintu. Lelaki berusia 41 tahun ini sudah dua hari tidak bisa berjualan akibat listrik padam sejak Jumat (22/5/2026) petang hingga Sabtu (23/5/2026). Fadli adalah pemilik kafe di Kelurahan Kotamatsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatra Utara.

Listrik padam bukan hanya membuat usaha Fadli tersendat, tapi juga merugi lantaran dia tetap wajib membayar tagihan sewa tempat sementara usahanya berhenti operasi.

“Sudah pasti rugi. Untuk menggiling kopi, memasak air, dan keperluan lainnya itu kan butuh listrik. Kalau mati sampai dua hari begini, tentu saja pelaku usaha seperti saya rugi,” ujar Fadli saat berbincang dengan kontributor Tirto, Minggu (24/5/2026).

Usaha kafe milik Fadli tergolong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jika kondisi normal, Fadli bisa menjual sedikitnya 20 gelas kopi per hari dengan harga Rp20 ribu per gelas. Akibat listrik mati, Fadli sama sekali tidak memperoleh penghasilan.

“PLN harus membayar ganti rugi atau memberi kompensasi. Jangan di sini PLN justru merasa seolah-olah juga menjadi korban, sedangkan kalau masyarakat yang jadi pelanggan telat bayar tagihan bisa langsung diputus aliran listriknya,” ujar Fadli.

Nasib serupa juga dialami Ita, pemilik usaha fotokopi di Kelurahan Kotamatsum II, Kecamatan Medan Area. Putusnya aliran listrik secara massal tak pelak berimbas besar terhadap usahanya.

“Anak-anak sekolah biasanya fotokopi dan nge-print di sini. Karena mati lampu, mana ada orang mau datang, mesin tidak bisa hidup,” ujar Ita.

Gangguan listrik yang terjadi selama lebih dari sehari tidak sebatas mengganggu aktivitas ekonomi dan merugikan kalangan UMKM. Selain sisi materi, kondisi ini juga sampai menelan korban jiwa. Setidaknya tiga orang meninggal dunia di Provinsi Sumatra Utara.

Di Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, dua karyawan toko aksesoris ponsel ditemukan tewas pada Sabtu (23/5/2026). Mereka diduga keracunan asap mesin genset ketika listrik mati total sejak Jumat (24/5/2026) petang.

Keduanya adalah perempuan berinisial RR (24) dan AA (22). Masing-masing merupakan warga Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Bedagai.

Bukan cuma di Kabupaten Batu Bara, masalah listrik juga merenggut nyawa di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang. Di sini, seorang remaja berusia 15 tahun tewas tenggelam di sungai.

Korban berinisial AP dan warga lain pada hari itu, Sabtu (23/5/2026), berbondong-bondong mandi di sungai karena tidak bisa menyalakan pompa air di rumah. Di sini, masyarakat belum memperoleh layanan air bersih dari perusahaan air minum daerah sehingga mutlak bergantung pada air sumur.

Blackout Diklaim karena Cuaca Buruk

Setelah memicu polemik, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, memohon maaf kepada masyarakat atas kondisi blackout yang sempat terjadi di beberapa provinsi di Sumatra. Dia mengaku telah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menanggulangi persoalan ini.

“PT PLN (Persero) ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang berada di Sumatra. Terutama di Jambi, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Utara, dan Aceh karena ada gangguan di sistem kelistrikan sejak tadi malam,” ujar Darmawan saat menggelar konferensi pers pada Sabtu (23/5/2026).

Darmawan menduga blackout ini terjadi akibat gangguan pada ruas transmisi 275 kV di Provinsi Jambi. Hal itu menimbulkan efek kejut terhadap pembangkit listrik sehingga sebagian wilayah kehilangan beban dan mengalami oversupply. Menurut Darmawan, gangguan ini disebabkan oleh faktor cuaca.

“Indikasi awalnya karena gangguan cuaca sehingga terjadi gangguan pada sistem transmisi tersebut dan sistem transmisi tersebut keluar dari sistem kelistrikan Sumatra,” katanya.

Di tengah spekulasi yang terus berkembang, Bareskrim Mabes Polri turun tangan guna menelusuri penyebab blackout. Hasilnya, polisi mengklaim tidak menemukan unsur pidana.

“Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout,” ujar Wakil Kepala Bareskrim Mabes Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin, Senin (25/5/2026).

Senada Darmawan, Nunung juga menyebut cuaca buruk sebagai penyebab blackout di Sumatra. Dia menjelaskan telah terjadi gangguan transmisi pada Sutet 275 KV Jalur Muara Bungo-Sungai Kumpeh, Provinsi Jambi.

“Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrem yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan,” kata Nunung.

Berdasarkan hasil pendalaman kepolisian, kata Nunung, cuaca buruk telah menyebabkan frekuensi dan tegangan listrik tidak stabil sehingga memicu efek domino. Polisi juga mendapati adanya kabel transmisi yang putus.

“Masyarakat sekitar lokasi menerangkan bahwa sesaat sebelum kejadian, terjadi ledakan, baru terjadi pemadaman listrik di area sekitar tower transmisi," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Transmisi PT PLN (Persero), Nugraha Putra, mengklaim kondisi listrik di Sumatra saat ini sudah pulih 100 persen. Untuk memperbaiki kerusakan pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), petugas disebutnya membutuhkan waktu berjam-jam.

“Nah, yang lama adalah pembangkit-pembangkit PLTU. Pembangkit-pembangkit PLTU kami yang juga tersebar ada di Sumatra Utara, kemudian ada juga di Sumatra Selatan, Jambi, dan di Aceh baru menyalanya 20-30 jam kemudian,” kata Nugraha.

Sebelumnya, melalui keterangan tertulis resmi, dikutip Sabtu (23/5/2026), Darmawan telah memberi penjelasan terkait mengapa pemulihan listrik membutuhkan waktu lama. Usai berhasil memulihkan jaringan transmisi, fokus utama PLN adalah mengoperasikan kembali pembangkit-pembangkit yang sebelumnya terdampak untuk kemudian diselaraskan kembali dengan sistem transmisi yang telah siap.

“Proses penyalaan pembangkit dilakukan secara sistematis dan bertahap dengan tetap mengutamakan keamanan sistem. Pembangkit berbasis hidro dan gas dapat langsung membantu menyuplai sistem sebagai fast response untuk mempercepat recovery awal. Sementara pembangkit thermal seperti PLTU membutuhkan waktu lebih lama, antara 15 hingga 20 jam mulai dari start-up, sinkron dan beroperasi penuh,” jelas Darmawan.

Pemulihan dilakukan secara simultan mulai dari transmisi, gardu induk, hingga pembangkit di sistem kelistrikan Sumatra. Untuk mendukung proses tersebut, PLN menerjunkan ratusan personel yang bekerja 24 jam di berbagai wilayah terdampak mulai dari Jambi, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Utara hingga Aceh.

Dampak Blackout Tak Main-main

Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, gangguan listrik yang terjadi di Sumatra sempat melumpuhkan aktivitas ekonomi dan otomatis menimbulkan kerugian bagi para pelaku usaha maupun masyarakat umum.

Kerugian yang dimaksud juga mencakup kerusakan barang-barang elektronik, kemacetan lalu lintas, biaya tambahan untuk mencari sumber listrik alternatif seperti genset, pembelian bahan bakar minyak, dan lain-lain. Di sisi lain, terputusnya aliran listrik ini justru memberikan berkah tersendiri bagi kalangan usaha tertentu. Misalnya, penjual maupun penyedia rental genset.

Terputusnya aliran listrik secara massal di Sumatra, menurut Gunawan, belum sampai memicu kenaikan harga bahan pokok. Harga komoditas pangan hortikultura, gula pasir, hingga minyak goreng masih terpantau stabil. Meski begitu, peristiwa ini tetap berpotensi mendorong volatilitas harga yang tinggi.

Saat listrik padam, kata Gunawan, harga kebutuhan pokok yang ditransaksikan sangat volatile atau tidak stabil sebab pedagang tidak mampu memantau peredaran barang. Akibatnya, harga dapat bergerak liar.

“Konsumen bisa merasakan kenaikan atau juga penurunan harga. Jadi, volatilitasnya akan sampai ke para ibu rumah tangga,” ujar Gunawan.

Ketersediaan listrik, menurut Gunawan, sangat berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian. Banyak jenis usaha yang mutlak bergantung padanya. Misalnya, peternakan.

“Peternak ayam modern saat ini banyak menggunakan teknologi pengatur suhu ruangan. Pemadaman listrik berpeluang membuat banyak ayam yang mati di kandang. Harga bisa terdongkrak dan memicu inflasi. Dari hasil pemantauan saya, pemadaman massal telah mendorong peningkatan penjualan rumah makan,” ujarnya.

“Jika blackout berlangsung lama, maka bisa dipastikan bisa mendorong laju tekanan inflasi di wilayah yang alami pemadaman massal,” sambungnya.

Menurut perhitungan Gunawan, dampak gangguan listrik yang terjadi lebih dari 24 jam tidak main-main. Untuk segmen tertentu saja, kerugian yang ditimbulkan bisa mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah.

Dari sisi penggunaan alat pendingin ruangan atau air conditioner (AC) misalnya. Masalah ini berpotensi menimbulkan kerugian total mencapai Rp28 miliar jika dihitung menggunakan pendekatan value of lost load (VOLL).

Berdasarkan data resmi pemerintah, jumlah rumah tangga di Provinsi Sumatra Utara mencapai 3,5 juta. Jika diperkirakan terdapat 20 pengguna pengguna AC dengan nilai taksiran VOLL untuk 1 Kwh senilai Rp10 ribu-Rp40 ribu, maka kerugian yang dihasilkan berkisar Rp7 miliar-Rp28 miliar.

“Kalau kita menghitung total kerugian tentunya beragam. Pendekatan perhitungan kerugian bisa mencapai ratusan triliun,” ujar Gunawan.

Kompensasi dan Evaluasi

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, berpendapat bahwa gangguan jaringan transmisi listrik di Sumatra merupakan buntut dari kesalahan PT PLN (Persero).

Perusahaan negara ini dianggap tidak mampu beralih dari pembangkit berbahan bakar batu bara–jenis pembangkit yang umumnya sudah tua dan pengoperasiannya perlu biaya sangat mahal, sehingga menguras keuangan negara secara signifikan.

“Jadi, biaya bagi PLN untuk merawat transmisi ataupun berinvestasi pada energi terbarukan itu semakin kecil. Akhirnya, blackout terjadi. Ini konsekuensi atas beban keuangan PLN karena terus-menerus membayar kontrak pada pembangkit batu bara yang ada di wilayah Sumatra,” ujar Bhima.

Pemegang otoritas, kata Bhima, mesti membentuk auditor independen untuk menghitung total kerugian yang ditimbulkan akibat blackout di Sumatra. Masyarakat yang terdampak, termasuk kalangan pelaku usaha, harus menerima kompensasi atas kesalahan PLN. Jika tidak, warga bisa melakukan class action atau gugatan bersama. Kesalahan yang terjadi, menurut Bhima, tidak boleh dikategorikan sebatas force majeure.

“PLN harus membayar ganti rugi dong. Kemarin, kelihatan yang paling banyak dirugikan, misalnya, peternakan karena kerugiannya sudah material,” ujar Bhima.

“Untuk itulah, ganti rugi segera harus disusun atau masyarakat dan pelaku usaha bisa melakukan class action dan itu harus cepat,” sambungnya.

Selain membayar ganti rugi, lanjut Bhima, PLN juga harus melakukan evaluasi besar-besaran, baik dari segi teknis maupun kebijakan. PLN diminta untuk mencoret pembangkit listrik tenaga batu bara dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

Rapuhnya sistem ketenagalistrikan di Indonesia, menurut Bhima, tak lepas dari perencanaan yang bermasalah. Seperti diketahui, terputusnya aliran listrik secara massal sehingga mengakibatkan blackout bukan baru terjadi di Sumatra. Kondisi serupa juga pernah dialami di beberapa provinsi di Jawa dan di Nias.

“Rencana pembangkit listrik itu harus diubah total, memasukkan investasi jaringan transmisi, termasuk energi terbarukan. Sehingga, jaringan di Sumatra, termasuk juga pulau-pulau yang masih mengandalkan genset diesel, harus diganti dengan energi surya,” ujarnya.

Terakhir, sebagai bentuk pertanggungjawaban, Bhima menyarankan Darmawan Prasodjo mundur dari jabatannya selaku Direktur Utama PLN.

“Dirut PLN memang saatnya mundur karena blackout di Sumatra ini salah satu yang terburuk dalam sejarah. Harus mundur sebagai cara bertanggung jawab,” pungkas Bhima.