Masih Ada Warga Aceh Mengungsi karena Pilih Tunggu Hunian Tetap

tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengakui masih ada warga terdampak bencana di Provinsi Aceh yang tinggal di tenda pengungsian.

Hal ini terjadi karena belasan Kepala Keluarga (KK) menolak skema bantuan sementara yang ditawarkan pemerintah dan bersikeras meminta agar langsung dibangunkan Hunian Tetap (Huntap).

Hal tersebut diungkapkan Tito dalam konferensi pers terkait progres percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana Sumatra di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Rabu (25/3/2026).

"Ada 17 KK yang ada di tenda, yang baru dibangun juga di halaman kantor bupati. Nah, persoalannya apa? Masyarakat ini menghendaki agar mereka tidak mau menerima DTH. Tapi mau langsung dibangunkan huntap atau huntara," ungkap Tito.

Tito merinci warga yang menolak relokasi sementara ini berada di halaman Kantor Bupati Bireuen.

Berdasarkan paparan data Posko Satgas PRR per 24 Maret 2026, 17 KK atau 75 jiwa di Bireuen tersebut merupakan warga yang berasal dari Kecamatan Peusangan, Jangka, dan Jeumpa.

Tito menjelaskan pemerintah sebenarnya telah memberikan opsi Dana Tunggu Hunian (DTH) dari BNPB sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan, ditambah uang lauk pauk dari Kementerian Sosial.

Skema senilai total Rp1,8 juta ini bertujuan agar warga bisa menyewa rumah atau tinggal bersama keluarga sambil menunggu pembangunan selesai. Namun, tawaran tersebut ditolak.

Pemerintah akhirnya menengahi perbedaan pendapat itu dengan menyetujui pembangunan Huntap secara langsung oleh BNPB.

Kendati demikian, Tito menegaskan bahwa proses konstruksi membutuhkan waktu sehingga warga terpaksa masih berada di tenda.

"Yang 17, karena maunya langsung huntap, ya otomatis perlu waktu, karena membangun huntap ini juga perlu waktu lebih dari sebulan ya," jelas Tito yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatra tersebut.

Merujuk data visual Posko Satgas PRR, saat ini total pengungsi yang masih berada di tenda di seluruh wilayah terdampak hanya tersisa 43 KK atau 171 jiwa. Seluruhnya berada di Provinsi Aceh.

Selain 17 KK di Bireuen, sisa 26 KK atau 96 jiwa pengungsi lainnya berada di Kabupaten Aceh Tamiang, tepatnya warga Sekumur, Kecamatan Bandar Pusaka.

Berbeda dengan kasus di Bireuen, kendala di Aceh Tamiang murni disebabkan oleh faktor geografis wilayah pedalaman yang sempat terisolasi.

"Kenapa ini belum? Karena daerahnya 2 jam dari Kualasimpang. Ada di dalam, daerah terpencil pedalaman, yang jalan-jalannya juga aksesnya kesulitan. Sehingga untuk membangun logistik huntara kesulitan masuk ke sana. Nah, setelah terbuka baru kemudian BNPB masuk membangunkan huntara. Jadi saat ini prosesnya sudah dibangunkan huntara, insyaallah paling lambat dua minggu ke depan," tuturnya.

Lebih lanjut, Tito mengklarifikasi bahwa Presiden Prabowo Subianto maupun pemerintah tidak pernah mengklaim penanganan pengungsi sudah beres 100 persen, melainkan menggunakan frasa "mendekati 100 persen".

Pernyataan ini didasarkan pada tren penurunan yang sangat drastis dan kalkulasi data di lapangan.

Berdasarkan data historis kondisi awal per 2 Desember 2025, total pengungsi di tiga provinsi mencapai 261.717 KK atau 2.107.941 jiwa.

Rinciannya; Aceh sebanyak 1.463.702 jiwa (107.820 KK), Sumatra Utara 538.792 jiwa (135.267 KK), dan Sumatra Barat 105.447 jiwa (18.630 KK).

Dengan hanya tersisa 171 jiwa per 24 Maret 2026, persentase pengurangan pengungsi di tenda secara keseluruhan disebut mencapai angka keberhasilan sebesar 99,99 persen.

Provinsi Sumatra Utara dan Sumatra Barat bahkan telah mencatatkan angka nol pengungsi di tenda, yang berarti penanganan di dua wilayah tersebut telah tuntas 100 persen.

Sementara untuk wilayah Aceh, tingkat keberhasilan penyelesaian pengungsi di tenda tercatat mencapai 99,97 persen.

Keberhasilan ini, kata Tito, merupakan hasil kerja lintas kementerian dan lembaga, mulai dari BNPB, TNI, Polri, Kementerian PUPR, Kemensos, hingga pemerintah daerah.