tirto.id - "Saya putus sekolah sejak kelas 2 SD,"
Hal itu disampaikan Ade, umurnya 16 tahun dan berdomisili di Jakarta. Ade mengaku putus sekolah lantaran keterbatasan biaya. Selama tidak bersekolah Ade biasanya mengamen di jalanan Jakarta untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya.
Beruntung sejak 2017 Ade bergabung dengan Yayasan Bina Anak Pertiwi. Saat ini Ade sedang berusaha lulus ujian paket A atau ujian kesetaraan sekolah dasar, ia pun sudah memiliki rencana untuk kejar paket B atau penyetaraan SMP.
"Saya mau sukses dan bahagiakan orang tua saya. Cita-cita saya ada dua, atlet karate dan naikin mama umroh," kata Ade.
Meski begitu, rupanya masih banyak anak lain yang tak seberuntung Ade. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan, pada tahun 2017/2018 terdapat 187.828 anak Indonesia yang putus sekolah. Dari angka itu, mayoritas berasal dari keluarga termiskin dan tinggal di pedesaan.
Ironisnya, pembicaraan soal isu pendidikan dirasa hampir tidak mendapat tempat di tengah hingar bingar Pemilihan Umum 2019. Hal inilah yang membuau gerakan Semua Murid Semua Guru menggelar diskusi bertajuk Gawat Darurat Pendidikan : 13 Juta Anak Indonesia Tidak Sekolah, Apa Rencana Kita?".
"Kalau soal politik, pemilu, ayo bicara pendidikan, menurut saya ini jangka panjang yang mudah-mudahan makin lama akan makin banyak yang berpikir tentang hal yang sama," kata inisiator Semua Murid Semua Guru Najeela Shihab usai acara diskusi di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (26/1/2019).
Najeela tak menyangkal isu pendidikan memang tidak seksi secara politik elektoral. Sebab, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang tidak bisa "dipamerkan" dalam kurun waktu 100 hari atau bahkan 5 tahun kemudian
"Ini investasi jangka panjang yang kalau buat politisi yang memikirkan untuk janga pendek atau diri sendiri, ngapain kita investasi disini," katanya.
Najeela menilai alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN belum mencukupi. Selain itu, penggunaan anggaran pun dirasa belum efisien lantaran hanya sedikit yang mengalir untuk perbaikan kualitas ajar mengajar.
"Anggaran untuk kualitas, misalnya untuk perlatihan gurunya, atau untuk membuat sumber belajar dikelas jadi lebih baik itu sedikit sekali," kata Najeela.
Ia mengatakan, anggaran pendidikan lebih banyak mengalir untuk perbaikan infrastruktur sekolah atau membayar gaji guru. Padahal di sisi lain, Najeela menilai perbaikan gaji guru kerap kali tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas siswa.
Untuk itu Najeela mengatakan alokasi dana pendidikan perlu ditingkatkan lagi. Namun ia pun tak menutup mata mengenai kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
Karenanya ia pun meminta pihak swasta dan masyarakat umumnya juga turut andil dalam menyelesaikan masalah pendidikan. Menurutnya isu pendidikan tidak seharusnya hanya diserahkan kepada pemerintah.
"Kalau hanya mengharapkan pemerintah menyelesaikan masalah sendirian ya enggak akan pernah sampai," kata Najeela.
Dalam kesempatan yang sama, juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Faldo Maldini mengakui memang masih banyak masalah di bidang pendidikan, di antaranya soal aksesibilitas dan kualitas. Ia mengatakan dua hal ini harus diselesaikan secara bersamaan.
"Apakah dengan kita melakukan penggelontoran dana 20% [alokasi pendidikan] apakah cukup atau kurang? Kita harus berani buka-bukan. Kalau kurang tambahin," kata Faldo di tengah diskusi.
Selain itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan sekarang banyak orang yang peduli dengan pendidikan dan sudah bergerak tanpa sokongan pemerintah. Salah satunya dengan membuat yayasan atau mewakafkan tanah dan bangunan.
Tinggal pemerintah kemudian membuat platform dan regulasi untuk menyambut partisipasi masyarakat tersebut.
"Kan dengan begitu pemerintah enggak perlu lagi bikin tender untuk building dan lain-lain," kata Faldo.
"Jangan sampai pemerintah ini mikir cuman mereka yang bisa selesaikan masalah ini. pemerintah juga harus buka pintu."
Politikus Partai Solidaritas Indonesia Rian Ernest mengatakan distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus digalakan lagi. Ia mengakui memang sejak awal diluncurkan pada 2015 sampai sekarang KIP masih terkendala soal distribusi.
"Kalau saya bisa bilang Kementerian Pendidikan dan Pemda harus bagi tanggung jawab [soal distribusi]," kata Rian di tengah diskusi.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sepanjang 2015-2018 sebanyak 27,9 juta KIP telah disebar. Dari angka tersebut, 69 persen penerima KIP telah mencairkan bantuan.
Selain itu, Rian pun menyoroti soal ketidaksesuaian antara kurikulum yang dipakai di dunia pendidikan dengan kebutuhan di dunia kerja (missmatch). Karenanya, ia menilai perlu dilakukan revitalisasi untuk masalah ini.
"Jadi ke depannya periode kedua harus fokus total di pembangunan SDM khususnya SMK," katanya.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Jay Akbar
