tirto.id - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya meminta pemerintah tetap tegas menjaga kedaulatan Indonesia di perairan Natuna yang sedang mendapatkan gangguan dari negara Cina. Menurut Teuku Riefky pemerintah tetap harus melakukan upaya total diplomacy dalam menjaga kedaulatan negara.
"Terhadap segala bentuk pelanggaran kapal China di ZEE Indonesia dan provokasi China Coast Guard, terlebih klaim sepihak yang tidak berdasar terhadap wilayah Laut Natuna Utara," kata Teuku Riefky keterangan tertulisnya yang diterima wartawan Tirto, Selasa (21/2/2020).
Menurut Teuku Riefky, ketegasan itu tidak musti dalam bentuk peperangan, namun dirinya juga mengharapkan diplomasi yang dijalankan pemerintah tidak hanya berbentuk nota protes saja. Hal ini karena pelanggaran yang terjadi di Natuna oleh Cina bukan yang pertama kali ini saja.
"Untuk itu, kami mengingatkan perlunya meningkatkan level diplomasi pemerintah. Bentuknya kita berikan keleluasaan pemerintah untuk menentukan. Yang penting posisi tawar kita sebagai sebuah bangsa berdaulat lebih dipandang oleh negara lain," katanya.
Ia menambahkan, bahwa acuan Indonesia dan juga ASEAN pada hukum internasional UNCLOS 1982 itu sudah sangat kuat. Teuku Riefky meminta pemerintah Indonesia perlu terus menggalang diplomasi secara intensif dengan negara ASEAN, terutama Vietnam China, Taiwan, Brunei, Malaysia, dan Filipina.
"Begitupula dengan mitra wicara ASEAN lain, diantaranya seperti Australia, India, Jepang, dan Korea Selatan," katanya.
Terkait dengan penguatan TNI dan Bakamla di Natuna, Teuku Riefky meminta agar pembangunan kekuatan TNI di Natuna diperkuat.
"Namun demikian, penguatan itu tidak hanya dilaksanakan di Natuna, tapi juga dilakukan di wilayah perbatasan lain yang termasuk dalam wilayah hotspot seperti Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1, ALKI 2, dan ALKI 3," pungkasnya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Bayu Septianto
