Manuver Jusuf Kalla Menuju Pilpres 2019

Oleh: Mawa Kresna - 6 Agustus 2018
Dibaca Normal 3 menit
Sejauh ini, untuk yang terlihat, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengupayakan dua cara agar ia tetap berada di lingkaran kekuasaan.
tirto.id - La Ode Basir dan kawan-kawannya mantap mendeklarasikan ANIS (Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera) sebagai relawan pendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Deklarasi itu diselenggarakan pada 6 Juli lalu di Gedung Joang '45, Cikini.

Sebagaimana ucapan kebanyakan politikus, Basir punya sejumlah alasan buat mendukung Gubernur Jakarta yang baru menjabat delapan bulan itu jadi presiden, termasuk bahwa "Anies sudah menyelesaikan 80 persen janjinya di Jakarta".

"Seperti kata Pak Jokowi," demikian Basir usai deklarasi, "akan lebih mudah menyelesaikan masalah Jakarta kalau jadi presiden."

Alasan itu tidaklah terlalu penting untuk dilihat dalam kacamata peta politik. Keberadaan La Ode Basir bisa mengisyaratkan ada kepentingan-kepentingan lain yang bekerja di balik deklarasi itu.

Basir bukan orang kemarin sore dalam politik. Bila kita pakai "teori kebetulan", hasilnya seperti ini: Sebelum mendeklarasikan ANIS, Basir lebih dulu membantu mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu saat berlaga di Pilkada DKI Jakarta 2017. Kebetulan Wakil Presiden Jusuf Kalla lah yang saat itu menyodorkan nama Anies sebagai calon gubernur kepada Prabowo Subianto. Jauh sebelum itu, Basir kebetulan juga bagian dari tim sukses Jusuf Kalla saat Pilpres 2014.

Selain aktivitas politik, Basir tercatat sebagai pengurus Dewan Masjid Indonesia, yang juga kebetulan diketuai Jusuf Kalla. Ia juga aktif di Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, yang juga kebetulan Jusuf Kalla terlibat di sana. Sebagai profesional, Basir bekerja di Bosowa sebagai staf khusus Aksa Mahmud, pendiri Bosowa Group, yang lagi-lagi kebetulan merupakan besan dari Jusuf Kalla.

Soal kedekatannya dengan JK, Basir tidak membantahnya. Namun, ia menyangkal bahwa deklarasi ANIS sudah dibicarakan terlebih dulu dengan JK. "Justru setelah ini kami akan sampaikan ke tokoh-tokoh nasional, ke Pak Prabowo dan lainnya. Termasuk ke Pak JK,” kata Basir.


Anies sebagai Rencana Cadangan Jusuf Kalla?

Dukungan La Ode Basir dan teman-temannya terhadap Anies Baswedan seakan sejalan dengan kemesraan Jusuf Kalla dan Anies belakangan ini. Sebelum deklarasi, beberapa kesempatan JK dan Anies tampak menghadiri acara bersama, bahkan berangkat dalam satu mobil.

Pada 10 Juni 2018, Anies mengunjungi JK di rumah dinas; pada 29 Juni, mereka berdua menengok lokasi Asian Games 2018; kemudian pada 3 Juli, mereka bareng ke ulang tahun Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj; dan pada 4 Juli, Anies dan JK satu mobil ke acara halalbihalal Muhammadiyah. Terakhir, pada 3 Agustus, keduanya mengecek Kali Item. (JK adalah ketua dewan pengarah Inasgoc, panitia Asian Games 2018.)

Kedekatan JK tidak ditampik oleh Anies. Meski demikian, ia menampik jika kedekatan dengan JK itu terkait dengan rencana Pilpres 2019. Sejauh ini Anies belum menerima tawaran dari partai politik untuk maju menjadi calon presiden.

"Saya dekat dengan Pak JK, saya dekat dengan Pak Prabowo, saya dekat dengan Pak Salim Segaf (ketua majelis syuro PKS), saya dekat dengan semuanyalah, saya dekat," kata Anies.

Pada 1 Mei lalu, Sandiaga Uno bertemu dengan JK dan berbincang terkait kemungkinan kandidat pendamping Prabowo. Menurut Sandi, JK sempat mengajukan pasangan Prabowo – Anies.

"Kayaknya Anies masih fokus ya kerja di DKI, Pak. Kami nyaman kerja bersama," jawab Sandi kepada JK.


Meski sempat beredar dalam perhitungan calon wakil presiden, akan tetapi nama Anies tenggelam dari sorotan media dan bursa capres dan cawapres, mendekati pendaftaran yang berlangsung antara 4 - 10 Agustus, .

Misalnya, dalam pertemuan yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Prabowo Subianto, PKS dengan SBY, Prabowo dengan PKS, nama Anies sudah tidak lagi diperbincangkan. Masing-masing partai yang berkoalisi dengan Prabowo tidak menyebut nama Anies, begitu pula koalisi kubu Jokowi.

Meski demikian, bukan berarti lobi untuk mendorong nama Anies surut. La Ode Basir, koordinator ANIS, mengatakan sampai sekarang masih menemui sejumlah tokoh dan partai untuk menawarkan nama Anies. Namun, ia enggan membeberkan siapa dan partai mana saja yang sudah ia lobi.

“Masih terus jalan. Kami tidak bisa cerita strategi. Tunggu saja nanti tanggal 7 Agustus," kata Basir.


Infografik HL manuver jk jelang 2019

'Rencana A' JK

Sementara nama Anies terus didorong, JK membuat langkah politik di tempat lain: Ia ikut menjadi pihak terkait dalam uji materi terhadap pasal 169 huruf n Undang-Undang 7/2017 tentang pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Uji materi itu semula diajukan oleh Partai Perindo.

Pokok uji materi itu adalah mempertanyakan aturan bahwa orang yang sama "belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama." Frasa “selama dua kali masa jabatan” itu yang dinilai memiliki tafsir ganda, yakni berturut-turut ataukah tidak berturut-turut menjabat? Perindo meminta MK menyatakan bahwa kalimat tersebut dimaksudkan untuk masa jabatan yang berturut-turut.

Soal keterlibatan dalam gugatan ke MK itu menunjukkan JK masih ingin menjadi wakil presiden untuk Jokowi pada 2019. JK menyadari banyak pihak yang menolak, tapi—demikian menurutnya—sebagai warga negara ia hanya ingin kepastian.

"Bukan saya yang mengajukan ke MK, tapi Perindo. Ada yang menganggap ini tidak reformis. Ini tergantung di MK. MK memberikan kesempatan warga negara mempertanyakan, mengklarifikasi, menggugat undang-undang itu,” kata JK pada 2 Agustus 2018 di Hotel Arya Duta, Jakarta.


Nama JK pun disebut-sebut sebagai nama paling moderat yang bisa diterima oleh semua kalangan serta oleh koalisi Jokowi. JK adalah kader Golkar, pengusaha tajir, mewakili daerah timur, populer, dan berpengalaman.

Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah pernah menyebut JK adalah calon paling ideal. “Kapabilitas Pak JK sebagai cawapres Pak Jokowi di Pilpres 2019 adalah figur yang ideal. Saya kira partai-partai politik lain punya pemikiran yang sama,” kata Basarah, 26 April lalu.

Meski kemungkinannya kecil, JK berharap MK bisa memberikan keputusan sebelum tanggal 10 Agustus, batas akhir pendaftaran presiden. Namun, lagi-lagi, ia tidak berharap banyak, sebab semua keputusan kini ada di tangan Jokowi.

“Mau jam 10 pagi enggak apa-apa, yang penting sebelum tanggal 10 Agustus jam 12 malam. Itu pun tergantung kepada Pak Jokowi,” kata JK.

Terlepas dari semua kecilnya peluang menyodorkan Anies ke kubu Prabowo dan ikut dalam gugatan ke MK, JK adalah politikus-cum-saudagar yang bisa memberikan kejutan pada detik-detik akhir yang menentukan. Pada 2014, di hari-hari akhir pendaftaran capres-cawapres, nama JK muncul menjadi pasangan Jokowi untuk bertarung melawan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa. Dan, sebagaimana kita tahu, pasangan itu menang dengan 70,9 juta suara.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Mawa Kresna
(tirto.id - Indepth)

Reporter: M. Ahsan Ridhoi, Arbi Sumandoyo & Mawa Kresna
Penulis: Mawa Kresna
Editor: Fahri Salam
Artikel Lanjutan