tirto.id - Anies Baswedan sempat menegaskan akan masih duduk di kursi Gubernur DKI Jakarta saat ditanya soal pemilihan presiden (Pilpres) tahun depan. Setidaknya itu yang tergambar dari berbagai pernyataan Anies di media massa.
Namun, di satu sisi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga masih ngotot hendak mengusung Anies sebagai calon presiden. Beberapa petinggi partai mengungkapkan itu, termasuk Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Aliyudin.
"Anies-Aher (Ahmad Heryawan) bisa jadi opsi alternatif di tengah kebuntuan," kata Suhud, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7/2018) kemarin.
Suhud menilai Anies adalah sosok yang bisa diterima semua kalangan. Selain itu ia mengatakan nama mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu kerap dibicarakan di internal PKS.
Suhud Aliyudin menjelaskan, rencana memajukan Aher dan Anies akan benar-benar diupayakan jika koalisi dengan Gerindra batal. Menurut Suhud, dua pekan terakhir PKS kerap menanyakan kesiapan Anies menjadi capres.
Hal yang sama dikatakan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Pada Jumat (27/7/2018), ia mengatakan meski PKS telah menyodorkan nama-nama kadernya ke koalisi pendukung Prabowo, namun mereka juga masih mempertimbangkan nama Anies Baswedan yang notabene bukan kader partai.
Kader Tidak Laku
Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai upaya PKS memajukan Anies adalah bukti kalau kader mereka "tidak laku dijual". Hal ini, katanya, "terbukti dari sembilan nama yang diajukan sebagai cawapres ke Prabowo tidak direspons serius."
PKS memang mengajukan sembilan nama kader mereka ke Gerindra. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan; Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid; mantan presiden PKS Anis Matta; Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno. Ada juga Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman; Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufrie; mantan presiden PKS Tifatul Sembiring; Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf; dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.
Sembilan nama tersebut memang tak pernah menonjol. Berdasarkan survei dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) hanya nama Ahmad Heryawan yang masuk ke radar pilihan calon presiden. Walau begitu dia hanya mampu meraup tingkat survei sebesar 0,7 persen lewat skema pertanyaan tertutup dengan 10 nama.
Nama Aher juga muncul sebagai kandidat calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. Namun ia hanya mengantongi tingkat persentase sebesar 2,9 persen. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto bahkan lebih diunggulkan untuk mendampingi Prabowo dengan elektabilitas 3,8 persen.
Di satu sisi, dalam survei yang diselenggarakan pada 19 April 2018 hingga 5 Mei 2018 dengan margin of error 2,14 persen dan melibatkan 2.100 responden, Anies malah memperoleh suara terbanyak sebagai cawapres Prabowo dengan angka 23,1 persen.
Demikian juga pada survei nasional Populi Center. Sebagai calon presiden, hanya nama Aher yang muncul dengan elektabilitas 0,3 persen. Sementara jika sebagai cawapres Prabowo, Aher mendapat elektabilitas 1,8 persen, satu tingkat di bawah mantan Presiden PKS Anis Matta yang mendapat elektabilitas 1,9 persen.
Sementara itu, Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menyebut Anies sering masuk lima besar dalam survei di tingkat pemilihan nasional selain Jokowi, Prabowo, dan Jusuf Kalla. Jika Prabowo tak jadi maju, suaranya dapat beralih ke Anies.
"Karena itu kemudian PKS putar arah memilih calon eksternal yg berpotensi jadi bagian dari PKS. Nah ada Anies di situ," katanya.
Adi menjelaskan, walaupun terkenal sebagai partai yang eksklusif, tapi sejak 2009 PKS telah mengendurkan eksklusivitasnya dengan membuka ruang sebesar 25 persen bagi orang-orang eksternal yang dirasa potensial untuk diusung dan berkemungkinan bergabung dengan PKS. Nama Anies Baswedan dianggap memenuhi syarat-syarat tersebut semenjak Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu.
"Makanya ini yang bisa menjelaskan kenapa Anies masuk radar PKS untuk diusung. Pertama ini memang karena sangat terkait dengan visi kebijakan PKS yang ingin jadi partai terbuka sejak 2009; kedua ini tentu adalah pilihan taktis dan pragmatis PKS [karena] kader-kader mereka itu enggak laku di pasar."
Adi melihat upaya memajukan Anies dan Aher tidak realistis. Pasalnya, pasangan ini tidak memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden.
Partai Keadilan Sosial hanya mendapat 7 persen suara nasional dalam Pemilu 2018 lalu. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 untuk bisa mengusung calon.
Respons PKS
Wakil Sekretaris Jenderal PKS Abdul Hakim membantah pernyataan kalau kadernya tak laku. Ia berkaca pada hasil ijtima Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-Ulama yang memajukan nama Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri sebagai calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto.
"Terima kasih kepada para ulama yang telah berikan kepercayaan kepada Habib Salim," katanya kepada Tirto.
Sementara Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan kepada Tirto mengapa nama Anies muncul berkali-kali adalah karena mereka sadar masih belum memenuhi ambang batas presiden. Dengan mengusung Rektor Universitas Paramadina kedua ini diharapkan partai-partai lain akan bergabung.
"Mungkin Anies membawa partai yang lain, kan? PAN kan kayaknya mendukung Anies," katanya kepada Tirto.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Rio Apinino
