Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan rencana besar pemerintah untuk mendorong pengembangan biostimulan, plastik yang mudah terurai secara alami (biodegradable plastic), hingga pupuk organik dari rumput laut. Meski begitu, untuk memaksimalkan potensi rumput laut ini pemerintah akan terlebih dulu membangun fasilitas penyerapan karbon dioksida (carbon sink).
“Dan kita paham bahwa kita bisa menghasilkan biostimulan, biodegradable plastic. Dan juga kalau kita bicara mengenai rumput laut, ini kita akan menyediakan carbon sink yang baik. Jadi infrastruktur sangat penting di sini,” ujar dia, dalam Internasional Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).
Kata Luhut, sekitar 62,7 persen dari total populasi Indonesia mendiami wilayah pantai dan pesisir laut. Sayangnya, kemiskinan masih menjadi momok utama bagi masyarakat pesisir.
Padahal, dalam masa tunggu 30 hari untuk memanen rumput laut, bisa membudidayakan ikan, abalone, hingga lobster.
“Jadi, sekarang kami merencanakan, kami mempelajari dengan sangat hati-hati bagaimana membangun industri pupuk organik. Karena selama ini kami mengekspor bahan baku, rumput laut ke India dan mereka mengolahnya (menjadi pupuk organik) di (India). Pertanyaannya kenapa kita tidak melakukan itu sendiri, memproses ini sendiri?” aku Luhut.
Karenanya, untuk mengolah rumput laut menjadi pupuk organik, pemerintah juga akan berkolaborasi dengan India Institute of Technology.
Selain rumput laut, Luhut juga mendorong agar pemerintah melakukan hilirisasi pada produk kemenyan (Styrax benzoin) menjadi bahan baku wewangian, aroma terapi, makanan, hingga obat-obatan. Namun, untuk itu diperlukan teknologi sederhana, berupa distilasi uap untuk menghasilkan minyak dan resin.
“Dengan frankincense ini, kami Indonesia memproduksi 80 persen. Itu adalah sesuatu yang ada di Danau Toba. Kami tidak tahu mengenai hal ini, tapi Indonesia memang support banyak sekali. Pasarnya sekarang ini 23 miliar dolar AS. Ini adalah sesuatu yang potensial di Indonesia, tapi memang kita perlu infrastruktur. Kalau tidak ada infrastrukturnya, kita tidak bisa melakukannya,” tegas Luhut.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Dwi Aditya Putra
