Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur (Jaktim) segera memanggil sejumlah instansi terkait untuk membahas persoalan lapangan padel yang beroperasi di tengah permukiman warga di wilayah Pulomas, Pulogadung, Jakarta Timur.
Hal itu dilakukan untuk merespons penolakan warga terhadap keberadaan lapangan padel tersebut.
"Sudah, itu nanti lagi mau manggil Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, sama PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), sama Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja)," kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin, Senin (23/2), mengutip Antara.
Selain itu, Pemkot Jakarta Timur juga akan berkoordinasi dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait persoalan tersebut.
"(PTUN) Iya, nanti kita lihat, nanti kita lihat dulu dong, kan belum manggil tadi," ucap Munjirin.
Sebelumnya, warga Pulomas, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, memprotes pembangunan lapangan padel di wilayah setempat.
Lapangan tersebut diketahui telah menerima surat peringatan (SP) serta perintah pembongkaran dari pemerintah.
Salah satu warga, Ratna mengatakan pembangunan lapangan tersebut dimulai pada Juni 2024. Awalnya, warga mengira bangunan itu digunakan untuk kepentingan pribadi.
Namun pada November 2024, saat dilakukan pembukaan, warga dan pengurus lingkungan kebingungan karena merasa tidak pernah dimintai persetujuan pembangunan lapangan padel dari pihak pengelola.
Karena tidak mendapat kejelasan, warga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait izin mendirikan bangunan.
“Nah, selama berjalannya sidang, kita akhirnya tahu bahwa bukti dari Pemerintah Kota (Pemkot) justru. Wali Kota mengeluarkan bukti ada, dikeluarkannya SP satu, SP dua, SP tiga, SP pembongkaran (lapangan)," kata Ratna di Jakarta, Minggu (22/2).
SP tersebut sudah diterbitkan pada Mei 2025, setelah operasional lapangan berjalan.
Ratna pun mengakui sejak 2024, lapangan padel tersebut kerap menimbulkan kebisingan dan membuat warga tidak nyaman.
"Mobil banyak banget yang lewat gitu kan, mungkin ada kali sekitar 100 sampai 150 mobil yang lewat. Belum lagi kalau mereka antar jemput, kan jadi double, bolak-balik gitu kan. Nah terus, ya, sudah akhirnya warga merasa terganggu gara-gara juga ada turnamen, ramai banget," ungkap Ratna.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun tanggap akan perkara ini. Senin (23/2), dia mengatakan akan mengatur jam operasional lapangan padel, terutama yang berada di dekat permukiman warga.
“Tempat-tempat [padel] yang ada di kawasan padat penduduk akan kami tertibkan jam penggunaannya,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (23/2), mengutip Antara.
Dia menekankan keberadaan lapangan padel tersebut tidak boleh menggangu keseharian warga. Pramono berencana menggelar rapat pada Selasa (24/2), terkait pengaturan lapangan padel di ibu kota.
