Menuju konten utama

KSAD soal Film Pesta Babi: Duitnya dari Mana? Coba Pikir Aja

Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menilai cuma orang beruang banyak yang mampu terbang langsung ke Papua untuk memproduksi film Pesta Babi.

KSAD soal Film Pesta Babi: Duitnya dari Mana? Coba Pikir Aja
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, memberikan komentar mengenai penayangan film Pesta Babi. Diwawancarai di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (19/5/2026). tirto.id/Naufal Majid

tirto.id - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, memberikan komentar mengenai penayangan film dokumenter Pesta Babi. Film tersebut mengangkat isu proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan.

Maruli mempertanyakan dari mana pembuat film Pesta Babi mendapatkan dana untuk keperluan produksi. Menurutnya, hanya orang yang memiliki uang banyak yang bisa terbang langsung ke Papua untuk memproduksi film dokumenter tersebut.

“Duitnya dari mana? Coba pikir aja. Ya kan? Sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini, terbang sana. Orang berduit lah,” kata Maruli kepada para wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (19/5/2026).

Meski begitu, Maruli tak menyampaikan lebih lanjut siapa pihak yang diduga mendanai produksi film Pesta Babi.

“Anda yang bilang ada yang mendanai lho, bukan saya,” ujar Maruli saat menjawab pertanyaan wartawan, siapa pihak yang dituduhnya mendanai produksi film Pesta Babi.

Sementara itu, menanggapi kritik dalam film Pesta Babi, Maruli menegaskan bahwa selama ini TNI selalu hadir di tanah Papua untuk membantu rakyat.

Ia menyebut, masih banyak masyarakat Papua yang belum hidup dengan sejahtera. Di Papua, menurutnya masih ada sekolah yang tidak layak.

“Itu masyarakat di sana ada yang tidak punya air bersih, ada juga tidak sekolah. Ya, kami justru banyak hadir ke sana [ke Papua] banyak membantu mereka,” tuturnya.

Mengenai pembubaran acara nonton bareng (nobar) film Pesta Babi, Maruli menegaskan bahwa tidak ada instruksi khusus dari pimpinan TNI untuk melakukan pembubaran.

Ia mengatakan, pembubaran justru banyak dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena ada anggapan bahwa nobar film itu berisiko menimbulkan keributan.

“Pemda punya koordinasi, mereka kan berkewenangan untuk mengamankan wilayahnya. Gitu lho. Mengamankan siswa-siswanya. Karena tingkat kebenarannya dari film itu juga kan belum tentu benar,” tutupnya.

Baca juga artikel terkait PESTA BABI atau tulisan lainnya dari Naufal Majid

tirto.id - Flash News
Reporter: Naufal Majid
Penulis: Naufal Majid
Editor: Siti Fatimah