KPK Tanggapi Prabowo soal Whoosh: Penyelidikan Tak Ada Larangan

tirto.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, memastikan KPK akan terus melakukan penyelidikan dugaan korupsi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh. Ia menilai, penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek Whoosh justru akan baik untuk kepastian hukum.

Hal itu merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar urusan kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh tak diributkan karena akan dipertanggungjawabkan.

“Penyelidikan tidak ada larangan kan? Tidak ada satu larangan untuk melakukan penyelidikan. Alangkah bagusnya memang kalau ada penyelidikan, sehingga ada kepastian hukum dan ketika hasil penyelidikan, oh memang tidak ada, jadi ada kepastian hukum bahwa itu tidak ada suatu indikasi tindak pidana korupsi,” kata Tanak usai konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2025).

Tanak menjelaskan bahwa fungsi penyelidikan dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya suatu perbuatan tindak pidana korupsi.

“Kalau tidak ada ya selesai,” katanya.

Apabila tindakan korupsi itu ada, Tanak mengatakan akan menyampaikan kepada Presiden bahwa memang kenyataannya ada perbuatan melawan hukum.

“Ketika ada tentunya Presiden juga akan menerima. Karena beliau sudah mengamanatkan dalam Asta cita ketujuhnya tentang pemeratasan tindak pidana korupsi,” katanya.



“Jadi kalau memang hasil penyelidikan memang terindikasi cukup bukti ada perbuatan tindak pidana korupsi, kita akan sampaikan. Itu koordinasi kan,” sambung Tanak.



Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku bakal bertanggung jawab atas polemik proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh. Hal ini ia nyatakan merespons adanya sorotan terhadap utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh yang membengkak.

"Enggak usah khawatir ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya," ucapnya saat meresmikan revitalisasi Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

Prabowo meminta masyarakat maupun PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku perusahaan utama dari KCJB agar tidak mengkhawatirkan utang Whoosh yang akan membebani pemerintah. Di sisi lain, Prabowo pun meminta semua pihak tidak menghitung keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari Whoosh

Prabowo justru menekankan, negara memang diwajibkan menanggung subsidi transportasi umum. Misalnya, negara menyubsidi 60 persen dari total anggaran transportasi umum

"Jangan dihitung untung rugi, hitung manfaat, enggak, untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligation," tuturnya.



"Saya hitung enggak ada masalah, PT KAI enggak usah khawatir, semuanya enggak usah khawatir. Kita layani rakyat kita, kita berjuang untuk rakyat kita," lanjut dia.

Prabowo meminta polemik Whoosh agar tidak dipolitisasi. Ia juga menduga ada pihak yang sengaja mencari keributan dari Whoosh.