Masuk tirto.id
tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan masih ada Biro Perjalanan Haji yang enggan memberikan keterangan lengkap terkait praktik jual beli kuota haji. Keterangan itu terkait dugaan aliran uang dari travel kepada pihak di Kementerian Agama (Kemenag).
Pernyataan ini disampaikan Jubir KPK Budi Prasetyo usai memeriksa sejumlah pihak travel. Budi mengakui masih ada pihak yang tidak kooperatif.
"Jadi, penyidik melihat masih ada beberapa Biro Travel yang masih ragu untuk memberikan keterangan secara lugas (membongkar) terkait dengan praktik-praktik jual-beli kuota yang dilakukan oleh para Biro Travel kepada calon jemaah," katanya di Gedung KPK, Selasa (3/2/2026).
Kendala serupa, lanjutnya, terjadi dalam mengungkap dugaan suap yang mengalir kepada pejabat di Kementerian Agama.
"Yang kedua juga masih ragu terkait dengan keterangan soal dugaan aliran uang atau uang-uang yang diberikan dari Biro Travel ini kepada oknum-oknum (pejabat) di Kementerian Agama," tambahnya.
Komisi antirasuah itu masih terus mendalami modus operandi yang melibatkan lebih dari 300 biro travel ini. Menurutnya, KPK masih dalam tahap mendalami biro travel mana yang mendapat kuota tambahan dan praktik jual beli kuotanya.
Serta dugaan percepatan pemberangkatan jemaah yang telah mendaftar untuk tahun 2024 dengan melibatkan pungutan liar. "Namun, kemudian diduga ada percepatan-percepatan yang kemudian bisa berangkat di tahun 2024, yang kemudian juga diduga ada aliran uang berkaitan dengan haji ini," ucapnya.
Keterangan detail dari setiap travel dinilai penting, tidak hanya untuk kepentingan penyidikan KPK, tetapi juga perhitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kami ingin mendapatkan penjelasan, mendapatkan keterangan dari setiap Biro Travel jumlahnya berapa. Supaya apa? Supaya kami menjadi clear, tidak hanya kebutuhan di KPK, tapi juga kebutuhan di BPK yang sedang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara," tuturnya.
KPK bahkan juga melakukan penyelidikan hingga ke Arab Saudi untuk mengusut kasus ini. Pasalnya, variasi harga jual beli kuota bergantung pada fasilitas yang ditawarkan di Arab Saudi.
“Sehingga dalam rangkaian penyidikan perkara ini, kami juga melakukan pengecekan langsung ke Arab Saudi berkaitan dengan ketersediaan fasilitas ibadah haji di sana,” terangnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
