Menuju konten utama

KPK: Kemenlu RI Raih Nilai Tertinggi Survei Penilaian Integritas

Pahala Nainggolan mengatakan masih banyak PR yang harus dibenahi kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah dalam hal menjaga integritas.

KPK: Kemenlu RI Raih Nilai Tertinggi Survei Penilaian Integritas
Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan memberikan pemaparan saat konferensi pers kepatuhan pejabat terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan sebanyak 123 dari 124 pejabat di Kabinet Merah Putih telah membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKP), sementara Tina Talisa yang baru dilantik sebagai staf khusus wakil presiden pada 6 Desember 2024 masih memiliki tenggat tiga bulan untuk melapor. ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/nym.

tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, hasilnya, skor indeks integritas nasional mencapai 71,53, dari 604 instansi yang terdiri dari 508 pemerintah kabupaten/kota, 94 kementerian/lembaga, 37 pemerintah provinsi, dan 2 BUMN.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan terjadi peningkatan nilai sebanyak 0,56 poin integritas pada survei kali ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Ada peningkatan skor SPI. Jadi kalau sebelumnya kita ada di bawah 70 nasional, sekarang lewat 70," kata Pahala dalam acara Peluncuran SPI, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025).

Pahala menjelaskan, penilaian SPI, dibagi menjadi 3 kategori, yaitu merah <72,99 (rentan), kuning 73,00-77,99 (waspada), dan hijau 78,00-100 (terjaga). Dia menyebut, skor yang didapat kali ini masih dalam kategori rentan atau kuning bawah. Pahala mengungkapkan, pihaknya membagi kategori dari masing-masing kementerian/lembaga, hingga pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten.

Pahala menyebutkan, indeks SPI terbaik antara lain pada kategori kementerian didapat oleh Kementerian Luar Negeri dengan skor 85,73; lembaga non-kementerian diraih Bank Indonesia dengan skor 86,7.

Kemudian, kategori pemerintah provinsi dengan tipe besar diraih Pemprov Jawa Tengah dengan skor 79,5; kategori pemerintah kota dengan tipe besar diraih Kota Yogyakarta dengan skor 79,4; dan kategori pemerintah kabupaten dengan tipe besar diraih Kabupaten Batang dengan skor 80,5.

"Kita boleh bilang bahwa sebenarnya SPI-nya walaupun meningkat, masih banyak PR," tuturnya.

Survei ini, kata Pahala, dilakukan dari 601.453 responden yang terdiri dari 390.754 ribu pegawai di internal kementerian/lembaga, pemprov, dan pemda; 201.927 dari masyarakat; dan 8.772 eksper.

Baca juga artikel terkait INDEKS INTEGRITAS atau tulisan lainnya dari Auliya Umayna Andani

tirto.id - Hukum
Reporter: Auliya Umayna Andani
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Bayu Septianto