tirto.id - Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti menyayangkan sikap Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) BM Maumere, Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur.
Sekolah tersebut mengeluarkan 4 siswanya yang terlibat perpeloncoan tanpa melakukan proses pembinaan terlebih dahulu.
"Anak bisa salah dan pasti berbuat salah dalam proses tumbuh kembangnya, namun kita sebagai guru dan orangtua sejatinya wajib mendampingi dan membina serta memberikan kesempatan anak memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Tirto, Jumat (14/6/2019).
Sanksi tersebut dipicu oleh empat siswa SMK BM Maumere yang terekam video sedang melakukan perpeloncoan terhadap junior mereka di sekolah.
Empat siswa yang dikeluarkan tersebut antara lain bertindak sebagai 2 siswa pelaku perpeloncoan, 1 siswa yang merekam, dan 1 siswa yang menyebarkan melalui WhatsApp history.
"Sekolah dapat merujuk pada Permendikbud No. 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Dalam permendikbud tersebut, menyebut perploncoan sebagai salah satu bentuk kekerasan," ujarnya.
Budaya perpeloncoan, menurutnya, perlu mendapat perhatian pihak sekolah. Pihak sekolah yang harus memutus mata rantai budaya tersebut karena sangat berkaitan dengan kekerasan.
"KPAI mendorong SMK BM untuk mulai menginisiasi program Sekolah Ramah Anak (SRA) dan membuka posko pengaduan dengan menjamin pihak pengadu di lindungi dan pelaku ditindak sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap memegang prinsip kepentingan terbaik bagi anak," pungkasnya.
Aksi perpeloncoan tersebut ramai dibicarakan warganet, setelah dua video dengan durasi 29 detik tersebar dalam jaringan maya pada Selasa (11/6/2019) kemarin. Dari video tersebut nampak baik anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban menggunakan seragam berupa kaos olahraga SMK BM Maumere.
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
