Masuk tirto.id
tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim harus menjadi peringatan bagi pemerintah daerah lain.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan kasus itu berkaitan dengan pengadaan smartboard yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah di bidang pendidikan.
“Dengan terungkapnya perkara di Muara Enim ini, juga harapannya menjadi warning buat daerah-daerah lain. Jangan sampai praktik korupsi juga terjadi, khususnya terkait dengan pengadaan smartboard tersebut,” kata Budi kepada para wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2026).
Pada hari ini, Budi menerangkan bahwa penyidik KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi dari pihak swasta yang diduga terlibat dalam proses pengadaan smartboard yang dilakukan di Pemkab Muara Enim.
Nilai proyek pengadaan barang/jasa (PBJ) itu diduga mencapai sekitar Rp31 miliar. Pemeriksaan pun dilakukan untuk mendalami modus yang dilakukan oleh para pihak.
“Kami akan melihat secara utuh bagaimana dugaan pengkondisiannya. Apakah kemudian di sana ada mark-up harga, ada mark-down atau down spec material-materialnya, spesifikasi dari barang yang disediakan oleh pihak swasta atau seperti apa. Nanti, kami akan lihat perkembangannya,” terangnya.
Setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Muara Enim nonaktif, Edison, KPK terus melakukan pemanggilan kepada sejumlah pihak. Hal itu dilakukan mengingat pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan setiap daerah memjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
“PBJ ini ada di sektor yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah, yaitu untuk pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan yang memang ditujukan untuk mendukung upaya-upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional,” pungkasnya.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
