Masuk tirto.id
tirto.id - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menyatakan telah melakukan analisis atas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah saat ini. Analisis ini dilakukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.
Kasubdit I Direktorat Pencegahan Kortastipidkor Polri, Kombes Hardi Dinata, menyatakan pihaknya telah turun langsung ke lokasi melakukan analisis dan monitoring sejak akhir 2025 hingga tahun ini. Dari upaya turun langsung ke lapangan itu kemudian didata sejumlah permasalahan yang bisa menjadi kelemahan dan menimbulkan celah korupsi.
"Akhir 2025 dan 2026 ini, (analisis dan monitoring) dilakukan di beberapa kabupaten/kota di Pulau Jawa, Kalimantan, NTB, dan Babel," kata Hardi kepada wartawan, Rabu (9/9/2026).
Hardi menjelaskan Tim Pencegahan Kortastipidkor menemukan beberapa kerawanan, di antaranya terkait pengadaan bahan baku pangan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kortastipidkor pun memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas hal tersebut.
“Yang harus diwaspadai terhadap pelaksanaan operasional dari Makan Bergizi Gratis ini adalah mungkin adanya monopoli terhadap pengadaan bahan makanan. Yang di mana seharusnya kalau kami lihat ada itu di Juknis 001, di situ dijelaskan bahwa seharusnya itu SPPG ini melaksanakan survei pasar supaya makanan yang didapatkan itu tetaplah berkualitas dengan harga yang terbaik," ujar Hardi.
Menurut Hardi, pihak SPPG pasti menginginkan bahan baku dengan harga yang murah, namun tetap berkualitas. Sehingga, untuk mewujudkan hal itu harus dilakukan survei pasar.
Jika dalam survei pasar ditemukan adanya monopoli, kata Hardi, memang akan terjadi persaingan tidak sehat. Oleh karenanya, SPPG harus benar-benar memilih bahan baku dan harga yang seuai agar tidak mempengaruhi kualitas MBG.
“Satu hal lagi yang perlu diwaspadai adalah pada saat operasional dari SPPG, kami melihat mulai proses dia pengolahan makanan, kemudian pendistribusian, sampai dikonsumsi, ini takes time, pakai waktu," ungkap Hardi.
Hardi juga mengatakan ada kerawanan di aspek administrasi sebab pertanggungjawaban kinerja masing-masing SPPG kepada Badan Gizi Nasional (BGN) berpengaruh pada anggaran. Kinerja tiap SPPG dinilai sangat penting diawasi dengan ketat agar tetap berjalan sesuai aturan operasional.
"Pelaporan yang tidak baik, kemudian tempat yang tidak baik, dan bahkan memang ada beberapa SPPG yang kemarin saya cek itu sedang kondisi di-suspen karena dilaksanakan pengawasan oleh BGN dicek ternyata tempatnya itu tidak sesuai, jadi langsung di-suspen," ucap Hardi.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
