tirto.id - Presiden Joko Widodo bertemu dan mendengar aspirasi 61 orang yang disebut-sebut 'Tokoh Papua' di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Pertemuan ini lekas jadi kontroversi karena pemerintah provinsi maupun lembaga kultural orang asli Papua ternyata tidak tahu-menahu.
Menko Polhukam Wiranto, Jumat (13/9/2019), mengatakan tamu-tamu ini memang sudah "disaring".
Selain membicarakan hal-hal terkait politik praktis, forum itu juga diketahui bentukan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.
Informasi detail soal ini datang dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Saiful Islam Al Payage--yang juga hadir dalam pertemuan. Kepada reporter Tirto, Selasa (17/9/2019), dia menegaskan orang-orang yang diundang itu "tidak mewakili tokoh-tokoh yang ada di Papua".
Dia juga menegaskan: “kami difasilitasi oleh BIN untuk bertemu dengan Presiden. Budi Gunawan yang memimpin acaranya.”
Payage kecewa karena BIN mengelola forum dengan buruk. Semestinya BIN mengundang pula pemerintah provinsi dan Majelis Rakyat Papua (MRP)--lembaga representatif kultural orang asli Papua. Semestinya BIN juga menghadirkan mereka yang tinggal di hutan, bukan hanya yang “aman tinggal di kota-kota.”
Yang paling penting, kata Payage, seharusnya forum itu juga menyediakan tempat bagi kelompok yang menuntut referendum atau kemerdekaan.
“Yang diundang itu hanya yang nasionalis. Kalau ingin selesaikan masalah, ya, mestinya undang teman-teman yang memberontak. Diundang, dibicarakan maunya (tuntutannya) apa. Didiskusikan secara kompeherensif,” ujarnya.
Abisai Rollo, yang didaulat Budi Gunawan sebagai kepala rombongan, memang membacakan beberapa tuntutan. Tapi menurut Payage, itu tidak dibahas matang bersama 60 undangan lain.
Payage lantas berharap pemerintah pusat tidak lekas puas. Dia berharap ada pertemuan-pertemuan lanjutan yang lebih netral dan mengakomodasi kelompok lain, terutama, katanya, “kelompok yang masih bersikeras di hutan-hutan sana.”
Harapan dengan itu satu tujuan tercapai: “ada damai di Tanah Papua.”
Pendukung Jokowi
Abisai Rollo adalah politikus dari Golkar yang menjabat Ketua DPRD Jayapura. Pada masa Pilpres 2019, ia adalah ketua tim kampanye daerah Jokowi-Ma’ruf di Jayapura.
Rollo satu-satunya undangan yang diberikan kesempatan untuk bicara.
“Kami mohon dari ketua rombongan kakak Abisai Rollo menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kedatangan ini," kata Budi Gunawan, memancing Rollo bicara. Dia langsung membacakan sembilan poin permintaan kepada Jokowi, yaitu:
- Pemekaran provinsi 5 wilayah di Papua dan Papua Barat;
- Pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua;
- Penempatan pejabat eselon I dan eselon II di kementerian dan lembaga;
- Pembangunan asrama nusantara untuk mahasiswa Papua di seluruh kota dan menjamin keamanan mahasiswa Papua;
- Usulan revisi UU otonomi khusus dalam Prolegnas 2020;
- Menerbitkan Inpres untuk pengangkatan ASN Honorer di Papua;
- Percepatan palapa ring timur Papua;
- Membentuk lembaga adat perempuan dan anak Papua;
- Membangun Istana Presiden RI di Ibu Kota Provinsi Papua, Jayapura.
Rollo bukan satu-satunya tamu yang mendukung Jokowi. Ada pula Ramses Ohee, Ketua Umum Barisan Merah Putih (BMP) Republik Indonesia yang pernah menjadi pengurus sayap ormas Golkar Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi). Ramses adalah pendukung revolusi mental, slogan kerja Jokowi.
Dia juga salah satu orang yang turut serta dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang dianggap manipulatif dan penuh tekanan. Lewat Pepera-lah Papua jadi bagian dari Republik Indonesia.
Ramses ditemani Yonas Alfons Nussy, Sekjen BMP Provinsi Papua. Selain itu juga hadir Habel Melkias Suwae, bekas Ketua DPRD Jayapura yang berpindah-pindah partai dari Golkar, Gerindra, dan kini Perindo.
Ada lagi Habelino Sawaki, yang pernah bergabung dalam Aliansi Masyarakat Merah Putih Indonesia (AMMPI). Selasa (17/5/2016) kemarin, AMMPI bersama Sawaki membakar bendera Bintang Kejora di depan Kedubes Inggris. Mereka memprotes pernyataan Ketua Partai Buruh Inggris Jeremy Corbyn yang menyatakan Papua adalah daerah yang dianaktirikan pemerintah Indonesia.
Diprotes Ramai-Ramai
Selain memicu kontroversi, forum bentukan BIN itu juga bikin marah beberapa pihak. Di antaranya MRP, Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, dan Gubernur Papua Lukas Enembe.
Ketua MRP Timotius Murib menegaskan manuver Budi Gunawan ini berpotensi memunculkan masalah baru.
“Saya bilang ini ada kekacauan. Masalah sudah serumit ini, kenapa ada orang seputar Presiden yang tidak mengerti dan bikin buruk kinerjanya Pak Jokowi,” kata Murib kepada reporter Tirto, Kamis (12/9/2019).
“Semangat Nawacita itu akan hancur,” lanjutnya, “dengan ring satu dan dua sekitar Presiden yang tidak mengerti soal Indonesia dan Papua.”
Murib sempat menemani Lukas Enembe menghadiri pertemuan tertutup dengan Jokowi di Istana Negara, Senin (26/8/2019). Saat itu, kata Murib, Jokowi berjanji akan mengundang beberapa tokoh penting dari Papua dan Papua Barat.
Namun tanpa diketahui Murib dan Enembe, tiba-tiba Jokowi mengundang 61 orang itu.
“Pertemuan tokoh-tokoh itu dengan Pak Presiden, saya pikir, sangat keliru. Gejolak semakin ada terus karena tidak menyelesaikan persoalan. Dari partai mana orang-orang itu?” tegasnya.
Murib juga memandang sinis sembilan tuntutan yang dibicarakan Abisai Rollo. Bagi Murib itu tidak substansial; bukan yang dibutuhkan rakyat Papua. Orang Papua saat ini tidak minta jabatan, kata Murib, tapi mau aspirasi dasarnya didengar.
“Hari ini kita butuh Pak Presiden duduk bicara dengan gubernur, MRP, DPRP, dan para bupati serta wali kota,” jelasnya.
Dominggus Mandacan dan Lukas Enembe juga bingung 61 orang itu mewakili siapa. Mereka tidak diberi tahu ada forum dengan Jokowi.
Menunggu Dialog Jakarta-Papua Dimediasi PBB
Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB) Maksi Nelson Ahoren mengatakan untuk menuntaskan berbagai masalah di Papua, solusinya adalah membuat perjanjian. Nantinya kesepakatan antara Jakarta dengan Papua disaksikan oleh pihak ketiga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Ahoren menegaskan, sebelum membuat perjanjian itu, akan dijelaskan terlebih dahulu berbagai masalah di Papua.
“Demonstrasi yang dilakukan secara beruntun di Papua dan Papua Barat awalnya menentang rasisme dan diskriminasi, lalu berujung pada tuntutan pelurusan sejarah dan penyelesaian pelanggaran HAM yang belum ada titik terangnya,” kata Ahoren kepada Tabloid Jubi, Ahad (15/9/2019).
“Semua itu akan disampaikan kepada Jakarta,” lanjutnya, “melalui dialog dengan intervensi pihak netral.
Tindakan serupa pernah dilakukan untuk menuntaskan masalah Aceh, antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah pusat melalui perjanjian Helsinki.
Pendapat senada diungkapkan Timotius Murib. Dia menambahkan: pemerintahan Jokowi tak perlu alergi dengan dialog.
“Kami sudah sampaikan ke Presiden. Ke depan itu karena otonomi khusus mau berakhir, sebaiknya pemerintah pusat dan rakyat Papua duduk bersama dengan tim independen sebagai saksi,” kata Murib.
Hingga status otonomi khusus ini nyaris berakhir, kata Murib, terbukti kebijakan itu tidak berhasil. Maka dari itu diperlukan dialog yang panjang dan serius.
“Referendum itu bukan hanya Papua, di Aceh juga minta. Mengapa dengar referendum itu takut sekali? Ini kan tinggal duduk bicara dari hati ke hati kemudian bikin yang terbaik,” pungkasnya.
Penulis: Dieqy Hasbi Widhana
Editor: Rio Apinino
