tirto.id - Anggota Komisi VII DPR Bidang Energi, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup Mulyanto menyayangkan sikap pemerintah menurunkan anggaran riset dalam RAPBN 2022.
Menurut Mulyanto, pemerintah membuktikan tidak memiliki komitmen untuk mengembangkan riset.
"Janji pemerintah ingin mengkonsolidasikan anggaran riset melalui BRIN ternyata cuma janji kosong," ujar Mulyanto, Minggu (29/8/2021).
Menurutnya dalam RUU APBN tahun 2022, terdapat 13 kementerian dan 6 lembaga riset dan teknologi (ristek) yang memiliki nomenklatur anggaran ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dengan anggaran hanya Rp5 triliun.
Padahal, menurutnya tahun-tahun sebelumnya anggaran riset bisa mencapai Rp15 triliun dari total anggaran iptek sekitar Rp36 triliun.
"Kalau angka-angka tersebut akurat, maka merosotnya anggaran riset nasional ini cukup signifikan, dari Rp15 T menjadi hanya Rp5 T. Tersisa hanya sepertiganya," ujar Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan tersebut.
Menurut catatan Tirto pada 2017 anggaran riset di beberapa negara Asia Tenggara bervariasi. Anggaran riset Indonesia terkecil dibandingkan Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tingggi Malaysia mengeluarkan dana belanja R&D (penelitian dan pengembangan) sebesar 1,13 persen (2014), Thailand 0,39 persen (2014), bahkan Singapura sudah 3,174 persen (2014), sedangkan di Indonesia hingga tahun 2016 anggaran belanja R&D hanya menghabiskan 0,2 persen dari dana pemerintah.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Zakki Amali
