tirto.id - Kahar Muzakkar adalah salah satu perintis ketentaraan di Sulawesi Selatan. Di masa revolusi, ia mengorganisasi Tentara Republik Indonesia Persiapan di Sulawesi (TRIPS). Kahar menyiapkan sejumlah pemuda untuk menyusup ke Sulawesi Selatan yang kala itu diduduki Belanda.
Ia dan mantan gerilyawan lainnya kemudian memelopori Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) menjadi bagian dari Angkatan Perang RIS sebagai Brigade Hasanuddin. Para bekas gerilyawan Sulawesi Selatan, seperti dicatat dalam Republik Indonesia Sulawesi (1952:341), kemudian hendak dilantik sebagai Corps Tjadangan Nasional (CTN), yang sebagian besar anggotanya hendak dikembalikan ke masyarakat. Artinya, hanya sedikit bekas gerilyawan itu yang diterima menjadi tentara Republik. Hal itu membuat ia dan pengikutnya sakit hati dan melakukan pemberontakan bersama DI/TII.
Pada pertengahan 1950, petinggi TNI telah membagi wilayah Indonesia dalam tujuh teritorium. Sulawesi dan wilayah bekas Negara Indonesia Timur (NIT) menjadi bagian dari Teritorium VII yang dipimpin Letnan Kolonel Achmad Yunus Mokoginta.
Dalam teritorium VII ini terdapat empat Komando Pasukan (Kompas). Kompas A membawahi Sulawesi Selatan dan Tenggara yang berkedudukan di Bone, Kompas B membawahi Sulawesi Utara dan Tengah yang berpusat di Manado, Kompas C membawahi Sunda Kecil (Nusa Tenggara dan Bali) yang berpusat di Denpasar, serta Kompas D membawahi Maluku dan Irian Barat yang berpusat di Ambon. Kompas-kompas ini kemudian dijadikan Resimen Infanteri.
Setelah ramai Piagam Permesta pada Maret 1957, komando pasukan di Indonesia bagian Timur dibagi ke dalam beberapa Kodam. Hal tersebut dilakukan Nasution karena ia mencium bibit perlawanan dari Sumual dan pendukung Permesta lainnya.
Pada 1957, Wakil KSAD Kolonel Gatot Subroto—yang pernah jadi Panglima Tentara dan Teritorium VII setelah Kawilarang—bersama Kolonel Ahmad Yani berkunjung ke Makassar.
“Pada kesempatan tersebut Kolonel TNI Gatot Subroto menyampaikan kepada saya, bahwa sayalah yang harus mempelopori pembentukan Kodam yang pertama,” ujar Andi Mattalata dalam Meniti Siri dan Harga Diri (2014:629).
Maka dibentuklah Kodam XIV dengan nama Hasanuddin. Nama ini sama dengan nama brigade yang didirikan Kahar Muzakkar. Nasution selaku KSAD kemudian ke Makassar dan melantik Letnan Kolonel Infanteri Andi Mattalata sebagai komadan pertamanya, sementara kepala stafnya adalah Mayor CPM Haeruddin Tasning. Keduanya kemudian menjadi besan bagi satu sama lain.
Tantangan pertama Kodam Hasanuddin adalah Kahar Muzakkar beserta pengikutnya. Meski demikian, Kahar Muzakkar mesti kehilangan pasukan-pasukan yang dipimpin Hamid Ali dan Usman Balo.
Bekas pasukan Hamid Ali dan Usman Balo, seperti dicatat Barbara Sillars Harvey dalam Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII (1989:289), pada 17 Agustus 1957 dimasukkan ke dalam TNI—tersebar dalam Resimen Infanteri Hasanuddin, Resimen Infanteri 23, dan Komando Militer Kota Besar (KMKB) Makassar. Tiga satuan itu, masing-masing mendapat 10 kompi bekas pasukan yang dipimpin Usman dan Hamid. Kekuatan TNI pun semakin besar dalam melawan Kahar Muzakkar.
Dalam Sedjarah Corps Hasanuddin (1972:109) disebutkan bahwa pada 1959 Her Tasning digantikan oleh Letnan Kolonel M Jusuf sebagai Kepala Staf. Setelah beberapa bulan menjadi kepala staf, M. Jusuf kemudian dijadikan Pangdam selama enam tahun.
Untuk membantu melumpuhkan Kahar Muzakkar, pasukan dari Jawa ditempatkan pula di daerah Sulawesi Selatan, salah satunya yang terkenal adalah Batalion 330 dari Kodam Siliwangi.
Bagi M. Jusuf, menghadapi Kahar Muzakkar artinya menghadapi atasannya di masa revolusi. Bukan hanya itu, M. Jusuf juga harus direpotkan oleh Andi Selle—yang punya reputasi sebagai warlord--yang diam-diam membantu Kahar Muzakkar.
Atmadji Sumarkidjo dalam Jenderal M. Jusuf: Panglima Para Prajurit (2006) menyebut bahwa Jusuf berniat mengajak Selle dalam satu pertemuan "agar kembali ke jalan yang benar." Maksudnya agar ia bergabung dengan Kodam Hasanuddin yang ia pimpin dalam menumpas musuh negara.
"Sebagai putra Sulawesi, saya ingin mengajaknya baik-baik untuk bersama-sama membangun Sulawesi,” ujar Jusuf.
Suatu hari di Pinrang, M. Jusuf hendak dipertemukan dengan Andi Selle. Namun pertemuan itu batal karena terjadi insiden yang menewaskan anggota TNI pada 5 April 1964. Dalam insiden itu M. Jusuf selamat, sementara Andi Selle melarikan diri dan terbunuh dalam pelariannya. Hal tersebut semakin membuat Kahar Muzakkar terjepit.
Pada awal 1965, Kahar Muzakkar ditembak mati oleh Kopral Ili Sadeli dari Batalion 330 Kodam Siliwangi. Setelah kematian Kahar Muzakkar, M. Jusuf ditarik ke Jakarta. Dia dijadikan Menteri Perindustrian Ringan. Lalu setelah 14 tahun di luar lingkungan militer, M. Jusuf dijadikan Panglima ABRI oleh Soeharto.
Pangdam Hasanuddin setelah M. Jusuf adalah Brigadir Jenderal Solichin Gautama Purwanegara. Lalu pada 1968, Solichin digantikan Brigadir Jenderal Sayidiman Suryohadiprojo.
Setelah terbunuhnya Kahar Muzakkar pada 1965, hanya ada gangguan keamanan yang kurang berarti di Kodam ini. Tahun 1985, Kodam Hasanuddin dilebur dengan Kodam Merdeka dan namanya diganti menjadi Kodam Wirabuana.
Ketika bernama Kodam Wirabuana, beberapa Panglima yang bertugas di Kodam ini antara lain
Mayor Jenderal Agum Gumelar dan Mayor Jenderal Agus Wirahadikusuma. Dan Ketika aktif kembali pada 2015, Kodam Hasanuddin dipimpin oleh Mayor Jenderal Agus Surya Bakti.
Editor: Irfan Teguh
