KLH Ungkap Aduan Warga: Tambang Raja Ampat Terindikasi Merusak

tirto.id - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengungkap pengusutan kasus dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang di Raja Ampat berawal dari laporan masyarakat. Kemudian, ditindaklanjuti dengan pengawasan langsung ke lokasi pertambangan.

"Laporan ini kemudian yang mengharuskan kita semua untuk mencermati sebagaimana sistem yang sudah terbangun ada laporan-laporan yang harus kita tindaklanjuti dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan oleh semua pemangku kepentingan, pemangku usaha," ucap Menteri KLH Hanif Faisol Nurofiq dalam konferensi pers di daerah Jakarta Pusat, Minggu (8/6/2025).

Hanif menerangkan, dari hasil pengawasan tim ke lapangan akhirnya ditemukan adanya kerusakan lingkungan.

"Dari laporan itu memang terjadi potensi pencemaran kerusakan lingkungan hidup dan landscape yang terganggunya biodiversity di Raja Ampat," ujar Hanif.

Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah meninjau lokasi penambangan kemarin (7/6/2025). Dia juga bertemu dengan warga sekitar untuk mendengarkan aspirasi mengenai aktivitas pertambangan tersebut.

Sebagian besar warga yang menemui Bahlil itu berprofesi sebagai nelayan. Masyarakat sekitar menyampaikan dampak positif yang mereka rasakan dengan adanya aktivitas pertambangan perusahaan PT Gag Nikel kepada Bahlil.

"Kami menghargai semuanya, pemberitaan itu kami menghargai dan bentuk penghargaan itu kita terus cek, supaya lebih objektif dengan kondisi yang ada," tutur Bahlil dalam keterangan resmi.

Di sisi lain, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyampaikan bahwa masyarakat menunjukkan dukungan terhadap aktivitas pertambangan yang ada. Sebab, warga sekitar merasakan dampak yang baik secara langsung bagi kehidupan mereka.

Elisa sendiri menekankan bahwa video pertambangan yang beredar di media sosial bukan dari Pulau Gag dan Pulau Piaynemo. Oleh karenanya, dia sangat senang pemerintah pusat meninjau langsung ke lokasi untuk mengetahui kondisi asli di lapangan.

"Mereka ambil dari mana (video itu), kami tidak tahu, tapi pasti bukan dari penambangan di Pulau Gag. Kalau kami pemerintah seharusnya mengikuti kemauan masyarakat dan kita itu hadir untuk kesejahteraan masyarakat, kenapa kita harus membuat rakyat susah," kata Elisa.