tirto.id - Klaim Agum Gumelar yang mengatakan dirinya tahu nasib para aktivis 1998 yang disebut dihilangkan secara paksa oleh Tim Mawar Kopassus mendapat sorotan dari Komnas HAM. Ia didesak melaporkan hal itu ke Kejaksaan Agung karena keluarga korban sudah lama menunggu.
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara berharap Agum tak hanya menjadikan kasus hilangnya aktivis untuk kepentingan Pilpres 2019 semata. Beka menyarankan agar Agum melapor atau memberi keterangan kepada Kejaksaan Agung.
Hal ini, kata Beka, karena berkas penyelidikan Komnas HAM sudah diserahkan pada Kejaksaan Agung. Menurut dia, bila memang ada informasi baru, maka seharusnya langsung disampaikan daripada hanya membangun harapan kosong di media.
“Siapa pun yang punya informasi baru mengenai peristiwa itu silakan laporkan kepada Kejaksaan Agung," kata Beka saat dikonfirmasi reporter Tirto.
Pernyataan Beka ini sebagai respons atas klaim Agum soal nasib aktivis yang hilang jelang reformasi 1998. Agum bahkan menunjuk nama salah satu biang kerok peristiwa itu, yakni Prabowo Subianto yang kala itu menjadi Ketua Tim Mawar dan saat ini sebagai capres pada Pilpres 2019.
“Ketika dari hati ke hati dan mereka [tim Mawar], di sinilah saya tahu bagaimana matinya orang-orang itu, di mana dibuangnya. Saya tahu," ujar Agum seperti dikutip cnnindonesia.com.
Karena itu, Beka menyarankan agar Agum melaporkan ke Kejagung. Sebab, kata Beka, Indonesia adalah negara hukum. Artinya, jika memang Agum mengetahui dan berniat menyelesaikan masalah, maka seharusnya tidak perlu berkoar-koar di media menjelang Pilpres 2019.
“Supaya tidak melebar menjadi politisasi, maka langsung saja berikan keterangan resmi. Karena ini menyangkut keluarga dan korban itu sendiri,” kata Beka.
Hingga kini, keluarga aktivis yang hilang itu memang masih menunggu kabar mereka. Salah satunya adalah Dyah Sujirah alias Sipon, istri Wiji Thukul. Dalam film Istirahatlah Kata-Kata yang dirilis 2017, misalnya, Sipon mengisahkan betapa berat beban yang ia derita saat suaminya hilang.
Sipon juga berharap ada kabar pasti terkait nasib suaminya. “Kalau masih hidup, di mana tinggalnya. Kalau sudah meninggal, di mana kuburannya. Ada juga orang yang bilang Wiji Thukul sudah kaya raya dan punya istri banyak. Tapi saya tidak percaya kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri,” kata dia, seperti dikutip tempo.co, tahun lalu.
Wiji Thukul adalah satu dari 13 aktivis yang menghilang pada peristiwa kerusuhan Mei 1998. Satu kemungkinan, semuanya sudah meninggal dunia. Hanya saja, sampai saat ini mereka dinyatakan hilang karena jenazah tak pernah ditemukan.
Sipon mungkin masih terbilang beruntung karena masih hidup hingga saat ini. Beberapa keluarga korban aktivis yang menghilang lainnya malah sudah dipanggil Yang Maha Kuasa sebelum mengetahui nasib keluarganya yang "diculik".
“Lambat laun keluarga korban penculikan pada mati, seperti Mami Koto dan Bu Nur Hasanah (ibu Yadin Muhyidin). Aku melihat langsung penderitaan mereka, sudah enggak bisa lagi nahan sakit hatinya sampai mati," kata Sipon.
Jelang Pilpres 2019, Sipon dan keluarga korban lainnya seperti mendapat angin segar soal kabar aktivis yang hilang. Meski debat pilpres seputar HAM sudah usai, salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Agum Gumelar mengaku tahu detail peristiwa penculikan aktivis itu.
Jangan Permainkan Keluarga Korban
Anggota Divisi Pemantauan Impunitas Kontras, Dimas Agus Arya Saputra angkat bicara soal klaim Agum Gumelar. Menurut dia, jika memang dia mengetahui nasib dari korban penculikan aktivis itu, maka segera buka mulut. Sebab, selama ini keluarga korban selalu menunggu tanpa kepastian.
Aksi Kamisan yang mendesak kejelasan peristiwa itu pun menemui jalan buntu. Meski aksi Kamisan bisa mencatatkan diri di rekor Muri, tetap saja keberadaan para aktivis yang hilang menjelang reformasi 1998 itu masih tak jelas.
Karena itu, kata Agus, Kontras meminta Agum tidak hanya membual dan harus menyelesaikan masalah itu lewat jalur hukum. Sebab, kata dia, selama ini banyak yang mengatakan tahu, tapi hasilnya nihil. Menurut dia, kalau memang Agum berniat, maka dia bisa saja memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
“Kalau punya jiwa kesatria dan Pak Agum tahu atau menguasai letak beberapa korban langsung saja diberitahu kepada keluarga daripada hanya melempar statement ke media," kata Agus saat dihubungi reporter Tirto, Selasa (12/3/2019).
Basi dan Politis
Pernyataan Agum Gumelar soal aktivis ini keluar kurang lebih satu bulan jelang pencoblosan Pilpres 2019. Agum juga bukan satu-satunya orang yang menebar kabar “manis” tentang keberadaan aktivis yang hilang pada Mei 1998.
Pada 2014 lalu, misalnya, Mayor Jenderal (purn) TNI Kivlan Zen juga mengucap hal serupa. Dalam sebuah diskusi di televisi, Kivlan menyatakan dia tahu di mana 13 aktivis itu dihilangkan.
"Yang menculik dan hilang, tempatnya saya tahu di mana, ditembak, dibuang," kata Kivlan kala itu.
Keesokan harinya, Jenderal (purn) TNI Luhut Binsar Panjaitan pun turut angkat bicara. Dia mendesak Prabowo untuk mengklarifikasi soal hal itu. Dia juga mengharapkan Kivlan tak usah banyak bicara, karena sejak lama, anak Wiji Thukul sudah menunggu kepastian lokasi ayahnya.
"Saya kira tidak perlu soal bicara HAM atau tidak HAM, yang paling penting, ke mana orang yang hilang itu? Seperti si Wiji Thukul, anaknya itu tanya sampai hari ini, kalau dia mau ngisi siapa bapaknya dan di mana bapaknya, itu selalu dia mau nangis. Karena dia tidak tau bapaknya," ujar Luhut.
"Kalau sudah mati, ya diberi tahu. Tapi jangan seperti ini. Itu yang saya pikir sedih. Pak Prabowo harus bertanggung jawab itu," tegasnya lagi.
Jika dilihat dari waktunya, ada satu kesamaan di mana isu soal keberadaan aktivis hilang ini kembali mencuat dari kalangan pensiunan tentara. Apalagi, selain memiliki afiliasi politik pada capres tertentu, isu ini juga selalu bergulir jelang pencoblosan.
Kivlan, misalnya, mengeluarkan pernyataan yang sama pada acara ILC kurang lebih satu bulan sebelum hari coblosan pada 2014.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan isu ini memang menjadi bahan untuk mengamankan dukungan di Pilpres 2019. Padahal kalau dilihat dari waktunya, debat masalah HAM sudah dibahas pada debat pertama.
Namun, Ujang merasa ucapan Agum Gumelar sebenarnya sudah basi. Menurut dia, di balik ucapan Agum, sebenarnya ada pesan lain, yaitu untuk mendelegitimasi Prabowo. Padahal, KPU sudah jelas menilai Prabowo tidak masalah menjadi calon presiden.
Sebab, kata Ujang, jika Prabowo tahu seharusnya dibuka saja ke publik, daripada hanya merugikan capres nomor urut 02 itu. Apalagi isu ini juga tidak menguntungkan bagi keluarga korban.
“Ya harusnya dibuka saja kalau memang tahu. Menurut saya ini memang Agum memberikan pernyataan itu hanya politisasi saja,” kata Ujang kepada reporter Tirto.
“Ini isu lama yang dibuka kembali dan [padahal] tidak besar pengaruhnya bagi [elektabilitas] Prabowo,” kata Ujang.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Abdul Aziz
