Klaim 2 Orang Nonmuslim Jadi Petugas Haji, Bagaimana Faktanya?

tirto.id - Memasuki Musim Haji 2024, jagat maya digegerkan dengan beredarnya informasi soal 2 nonmuslim yang disebut menjadi petugas haji. Sebuah akun Facebook bernama “Hilman Syah” misalnya, menyebarkan tangkapan layar siaran Kompas TV dengan keterangan “Kemenag Libatkan Pegawai Kristen Jadi Petugas Haji”.

Akun itu juga menambahkan takarir, yang menyebut bahwa Menteri Agama korslet dan seperti kehabisan orang Islam karena menjadikan pegawai beragama Kristen menjadi petugas haji.

“Biar aja kalo mukanya hangus masuk Makkah & Madinah. Seandainya mau dipaksakan, berilah tugas di daerah kerja (daker) di Jeddah, ~bukan Mekkah & Madinah~,” tulis akun pengunggah, disertai sejumlah emoji sedih, muntah, dan menangis.

Selama empat hari berseliweran di Facebook, dari Jumat (17/5/2024) sampai Selasa (21/5/2024), unggahan ini sudah disukai 2 orang. Narasi serupa juga ditemukan diunggah akun Facebook lainnya, seperti di sini dan di sini.

Sebuah kanal di YouTube bernama "Ustadz Alfian Tanjung" juga menyebarkan narasi yang mirip di videonya bertanggal 16 Mei 2024.

Namun, benarkah klaim tersebut?

Penelusuran Fakta

Tim Riset Tirto mula-mula mencari asal muasal video, dengan mengetik kata kunci “pegawai Kristen jadi petugas haji” di mesin pencarian Google. Rupanya video itu berasal dari Kanal YouTube Kompas TV Pontianak, berjudul “Kemenag Pare-Pare Libatkan Pegawai Beragama Kristen & Katolik Jadi Petugas Haji”. Video itu ditayangkan pada Selasa (14/5/2024).

Dokumentasi diambil di Kota Parepare Provinsi, Sulawesi Selatan, saat momentum pemberangkatan jemaah haji kota setempat ke Embarkasi Makassar (UPG) beberapa waktu lalu.

Dalam narasinya dijelaskan kalau 2 pegawai Kantor Kemenag Kota Parepare bernama Dominggus (Agama Kristen) dan Yohannes Salu Tandi Alla' (Agama Katolik) disebut-sebut menjadi petugas haji. Keterlibatan kedua orang itu dipersepsikan oleh warganet seolah-olah keduanya bakal menjadi petugas sampai ke Tanah Suci Makkah.

Namun demikian, pembawa acara Kompas TV sudah menjelaskan bahwa mereka berdua hanya “memastikan kelancaran pemberangkatan haji”.

Pihak Kemenag Parepare pun sudah memberikan klarifikasi bahwa kebijakan ini merupakan hal yang wajar dan tidak ada suatu aturan yang dilanggar. Dua orang nonmuslim yang terlibat lebih tepatnya disebut sebagai panitia pemberangkatan jemaah haji.

Dilansir dari laman resmi Kemenag Sulsel, Jumat (17/5/2024), Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan (Mengantar dan Menjemput) Jemaah Haji asal Kota Parepare yang tergabung pada Kloter UPG 3 dikatakan hanya sebatas mengantar jemaah sampai ke Embarkasi UPG di Asrama Haji Sudiang, bukan menjadi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang berangkat ke Saudi Arabia.

“Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji asal Kota Parepare terdiri dari Pegawai Kementerian Agama, dan berbagai unsur pada Pemerintah Daerah Kota Parepare seperti Bagian Kesra Setdako, Dinas Kesehatan, Polresta, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo. Tidak ada suatu keharusan semua petugas tersebut harus beragama Islam,” tulis Humas Kemenag Parepare.

Dilansir laman resmi Kementerian Agama (Kemenag), Juru Bicara Kemenag, Anna Hasbie, juga memastikan dua pegawai tersebut bukanlah petugas haji, melainkan panitia pemberangkatan jemaah haji.

"Kita sudah memastikan bahwa dua pegawai non Islam itu dilibatkan hanya sebagai bagian dari panitia pemberangkatan jemaah haji," kata Anna Hasbie, di Jakarta, Senin (20/5/2024).

Anna menjelaskan, kepanitiaan yang melibatkan pegawai lintas agama juga terjadi dalam banyak kegiatan Kementerian Agama. Misalnya, Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) di sejumlah daerah juga melibatkan umat Islam. Demikian juga dengan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), dalam kepanitiannya juga melibatkan pegawai nonmuslim.

"Jadi ini wilayahnya kepanitiaan untuk bersama, bergotong royong, menyukseskan acara. Adapun pada hal-hal yang sifatnya peribadahan, itu tentu menjadi wilayah masing-masing pemeluk agama, tidak ada campur aduk" tegas Anna.

Lebih jauh Anna menambahkan, Undang-undang No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Dalam proses kepanitian penyelenggaraannya, tentu melibatkan beragam unsur, tidak hanya Pegawai Kementerian Agama, tapi juga pegawai Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, dan pihak terkait lainnya.

"Kementerian Agama saat ini terus fokus dalam upaya memberikan layanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia, baik saat di Embarkasi, ketika di Arab Saudi, dan sampai kembali ke Tanah Air nanti. Semoga jemaah haji Indonesi sehat dan mabrur. Aamiin," ucapnya.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran fakta yang telah dilakukan, narasi terkati pegawai yang beragama Kristen dan Katolik di Parepare, Sulawesi Selatan, menjadi petugas haji bersifat missing context (menyesatkan tanpa tambahan keterangan).

Pihak Kementerian Agama Parepare mengklarifikasi bahwa dua orang yang terlibat merupakan panitia pemberangkatan jemaah haji, yang tugasnya mengantar jemaah sampai ke Embarkasi UPG di Asrama Haji Sudiang, bukan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang berangkat ke Saudi Arabia.

Juru bicara Kemenag, Anna Hasbie, menyatakan, Undang-undang No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah mengatur bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.