KKP Anggarkan Rp2 Triliun untuk Genjot Produksi Garam Nasional

tirto.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalokasikan anggaran Rp2 triliun untuk meningkatkan produksi garam nasional. Salah satunya melalui pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Proyek yang digadang-gadang sebagai tambak garam terbesar di Indonesia ini telah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program intensifikasi dan ekstensifikasi.

"Rp2 triliun itu terbagi dua, untuk intensifikasi dan ekstensifikasi. Ekstensifikasi fokus di Rote Ndao, sedangkan intensifikasi ada di Indramayu, Cirebon, Pati, dan Rembang," ujarnya dalam Media Gathering di Jakarta, Jumat (1/8/2025).

Dari total anggaran, sekitar 70 persen akan digunakan untuk pengembangan K-SIGN di Rote Ndao, sementara 30 persen sisanya dialokasikan untuk program intensifikasi di Jawa.

"Proporsinya kurang lebih 70-30 persen. Di Rote, rencana panen pertama diperkirakan pada 2026, antara Juni hingga September," ujar Koswara.

Sementara itu, untuk tambak garam di wilayah Pantura (Indramayu, Cirebon, Pati, dan Rembang), pemanenan diperkirakan dapat dilakukan akhir tahun ini jika musim kering segera tiba. "Sekarang masih kemarau basah, sehingga produksi garam terganggu cuaca," tambahnya.

Sebagai informasi, K-SIGN akan dikembangkan secara bertahap hingga 2027 dengan luas total mencapai 13.000 hektare, terbagi dalam 10 zona produksi.

Tahap pertama akan dimulai di Zona 1 seluas 1.192 hektare, dilengkapi fasilitas produksi, pabrik pengolahan, serta infrastruktur pendukung seperti dermaga dan jalan produksi.

KKP menargetkan garam yang dihasilkan memiliki kadar NaCl di atas 97 persen agar memenuhi standar industri. Dengan proyek ini, pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan impor garam dan meningkatkan kualitas produksi dalam negeri dengan target swasembada garam 2027.