tirto.id - Dua jenderal berseberangan pendapat terkait fenomena penggunaan simbol Partai Komunis Indonesia (PKI). Mayor Jenderal (Mayjen) TNI (Purn) Kivlan Zen mengatakan, dirinya keberatan atas pernyataan Menteri koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan yang menilai pemakaian kaos berlambang palu-arit hanya sebatas tren anak muda.
"Polisi tegas, Menhan juga tegas. Tapi Jokowi (Presiden, red) dan Luhut (Menkopolhukam) bilang jangan berlebihan, malah dibilang baju trendi. Justru itu awal dari kebangkitan PKI [Partai Komunis Indonesi]," ujar Kivlan dalam sebuah diskusi publik di Jakarta, Rabu (25/5/2016) malam.
Dia berpendapat, Indonesia berbeda dengan negara-negara Eropa dalam memandang penggunaan palu-arit. Di Eropa, kata dia, hal tersebut masih bisa dimaklumi karena cara pandang masyarakatnya telah maju sehingga bisa memahami batas-batas idealisme sebuah negara.
"Kalau kita masih negara berkembang dan masih ada kecurigaan paham komunis akan bangkit lagi," ujar Kivlan menegaskan.
Selain itu, Kivlan juga menilai diadakannya Simposium Nasional dengan tema “Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan” yang berlangsung beberapa waktu lalu merupakan aksi pembiaran yang sengaja dilakukan pemerintah.
Kivlan juga berjanji, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengadakan simposium tandingan.
Dalam diskusi yang berlangsung di kantor Forum Komunikasi Putra Putri TNI-Polri itu, Kivlan juga memaparkan, saat ini ada pergerakan komunis gaya baru yang dia anggap akan bangkit di Indonesia.
"Kalau komunis gaya lama tampilannya sudah ada di konstitusi dan kepengurusan partai. Tapi yang gaya baru partainya tidak ada tapi orang-orangnya sudah menyusup ke tingkat pemerintahan," tukas Kivlan memaparkan.
Sebelumnya, Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengomentari maraknya kalangan remaja yang menggunakan pakaian berlambang palu-arit serta beberapa temuan spanduk di sejumlah daerah yang menggunakan lambang serupa.
Menteri Luhut mengatakan, penertiban tersebut janganlah dilakukan secara berlebihan karena bisa saja penggunaan tersebut hanyalah sebatas bagian dari budaya pop atau grup musik tertentu yang menggunakan atribut serupa.
Sementara itu, Ketua Setara Institute, Hendardi, menganggap adanya kejanggalan atas propaganda kebangkitan komunisme di Indonesia yang disebarkan beberapa pihak, termasuk dari kalangan TNI/Polri. Ia menduga propaganda tersebut sengaja dirancang untuk menghalangi niat negara dalam melakukan rekonsiliasi.
“Agak ganjil bila TNI/Polri malah mengonfirmasi bahwa komunisme akan bangkit, padahal mereka memiliki intelijen yang bisa memberikan informasi akurat mengenai pembatasan dan penumpasan kebebasan berekspresi, berpendapat dan berkumpul yang terjadi dalam tiga bulan terakhir,” kata Hendardi di Jakarta, Selasa, (10/5/2016).
Hendardi menilai, propaganda kebangkitan komunisme yang disebarkan sejumlah pihak dengan cara menuduh sejumlah kegiatan pengungkapan kebenaran seputar peristiwa 1965 melalui film, diskusi dan penerbitan buku sebagai upaya kebangkitan komunisme, merupakan upaya-upaya untuk mengadu domba masyarakat.
“Penyebaran stigma komunis terhadap beberapa kegiatan telah membangkitkan kebencian orang ada upaya-upaya persuasif, dialogis dan solutif bagi pemenuhan hak-hak korban peristiwa 1965,” tuturnya.
Hendardi mengatakan, saat ini masyarakat awam pun meragukan kebenaran propaganda kebangkitan komunisme sebab konstruksi ketatanegaraan di Indonesia yang semakin demokratis.
“Di sisi lain, partai komunis juga mustahil bisa kembali berdiri di Indonesia,” ujarnya. (ANT)
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
