Masuk tirto.id
tirto.id - Kinerja Kementerian Sosial (Kemensos) dalam memperkuat integrasi data dan digitalisasi sistem program perlindungan sosial nasional mendapat apresiasi dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.
"Kemensos saya kira sudah sangat bagus," ujarnya saat memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) Perluasan Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial dan Kartu Usaha di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).
RTM membahas percepatan integrasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan ekonomi berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Rapat juga membicarakan rencana perluasan uji coba digitalisasi bansos yang sebelumnya dijalankan di Banyuwangi ke 42 kabupaten/kota pada 2026. Pemerintah menyiapkan Bali sebagai provinsi percontohan untuk penerapan ekosistem digital perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi secara terintegrasi.
Pembahasan berfokus pula pada penyediaan Digital Public Infrastructure (DPI). Pemerintah menargetkan integrasi sistem lintas kementerian dan lembaga dapat meningkatkan akurasi penyaluran bansos, mempercepat layanan, serta mendukung realisasi target kemiskinan turun menjadi di bawah 5% pada 2029.
Sejumlah menteri dan wakil menteri hadir di RTM ini. Mereka adalah Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Wamensos Agus Jabo Priyono yang mewakili Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Selain itu, hadir pula Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Dalam rapat, Luhut meminta seluruh kementerian/lembaga segera mengintegrasikan data ke dalam sistem digital pemerintah yang berbasis kecerdasan buatan (AI). Ia tak ingin ada kementerian/lembaga yang tertinggal dalam proses integrasi tersebut.
"Jangan ada lagi yang memperlambat masuk dalam sistem. Dengan sistem yang terkoneksi dan berbasis AI, pemerintah bisa membuat keputusan yang lebih akurat, efisien, dan mengurangi korupsi," ujar Luhut.
Adapun Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menilai digitalisasi bansos sudah makin matang. Ia optimistis digitalisasi memastikan bantuan dan program pemberdayaan benar-benar menjangkau warga yang berhak.
"Program digitalisasi ini sudah sampai di titik yang sangat baik. Program ini bisa mencapai masyarakat yang menjadi sasaran dan mendukung target penurunan angka kemiskinan," kata Rachmat.
Digitalisasi Bansos Perkuat Program Pemberdayaan
Dalam rapat yang sama, Wamensos Agus Jabo Priyono menyatakan Kemensos sejauh ini sudah mendorong pendataan serta verifikasi hingga penyaluran bansos menjadi lebih cepat, transparan, sekaligus tepat sasaran dengan memanfaatkan DTSEN dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Digitalisasi akan memperkuat proses ini.
Agus Jabo menjelaskan, digitalisasi bansos dirancang untuk memangkas proses penyaluran bantuan agar lebih singkat dengan sistem digital dan verifikasi berbasis biometrik. Sistem ini dilengkapi mekanisme sanggah agar warga dapat mengetahui alasan kelayakan mereka menerima bantuan secara lebih terbuka.
Kemensos pun siap mengintegrasikan digitalisasi bansos dengan program pemberdayaan masyarakat.
"Digitalisasi bansos bukan hanya mempercepat layanan, tetapi juga menjadi instrumen penting agar bantuan sosial terhubung dengan program pemberdayaan dan graduasi penerima manfaat menuju kemandirian," kata Agus Jabo.
Kemensos berencana memacu proses graduasi penerima bansos melalui integrasi dengan program usaha produktif. Mereka yang telah mandiri akan diarahkan mengikuti program SAPA UMKM dan Kartu Usaha Produktif (KUP).
Selain itu, Kemensos juga akan memperkuat program Kartu Usaha Afirmatif (KUA) yang menghubungkan para penerima bansos dengan pemberdayaan ekonomi, pelatihan usaha, pendampingan, dan akses terhadap fasilitas pengembangan usaha.
"Kami siap memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga agar data semakin akurat dan intervensi pemerintah kepada masyarakat miskin dan rentan dapat dilakukan secara lebih efektif," pungkas Agus Jabo.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
