tirto.id - Di tengah pandemi Covid-19 pada 2020, masyarakat dilanda berbagai krisis. Sektor kesehatan jadi pusat perhatian, sementara kehidupan ekonomi banyak yang morat-marit. Di tengah kondisi itu, ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN, Arief Poyuono, sempat mengusulkan untuk melegalkan judi dan kasino guna mendongkrak ekonomi. Sontak usulan itu mengundang pro dan kontra.
Di Indonesia, segala aktivitas perjudian memang sejak lama telah dilarang. Pemerintah menganggap judi berbahaya bagi kehidupan masyarakat dan melanggar perintah agama. Sebagai negara yang sama-sama mayoritas penduduknya penganut Islam, larangan ini justru tidak ada di Malaysia. Negara tetangga itu dikenal punya salah satu pusat perjudian terbesar di Asia Tenggara. Bahkan lokasi perjudian itu menjadi daya tarik tersendiri bagi turis mancanegara dan oleh karena itu mendatangkan keuntungan ekonomi yang cukup besar.
Sementara di Eropa, kebijakan soal aktivitas perjudian cenderung sangat terbuka. Jika Malaysia memusatkannya di satu lokasi dan mengaturnya secara ketat, negara-negara Barat justru melegalkannya dan melindungi aktivitas judi dengan perangkat hukum nasional. Regulasi dirancang sedemikian rupa sehingga para penjudi, bandar, hingga para petugas tahu persis mekanisme perjudian yang berlaku.
Dalam regulasi inilah kerap ditemukan berbagai perbedaan. Salah satu contohnya adalah soal batasan usia. Jika Malaysia menetapkan usia 21 tahun sebagai usia minimum untuk masuk ke lokasi judi, banyak negara Barat memberikan akses judi atau sekadar membeli tiket undian judi sejenis lotre kepada masyarakat berusia 18 bahkan 16 tahun.
Salah satu sistem perjudian yang paling terkenal di dunia adalah National Lottery, jaringan pengundian lotre dengan sistem waralaba yang dilindungi oleh negara Inggris Raya. Lisensi operasionalnya dipegang oleh Camelot Group, operator resmi yang memegang izin operasional hingga 2023 mendatang. Sebagai operator, mereka bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya pada Gambling Commision, badan nasional non-pemerintah yang mengatur kegiatan judi. Komisi perjudian inilah yang menyusun regulasi, menentukan aturan, memberi jaminan perlindungan, hingga melakukan supervisi pada peraturan perjudian.
Diresmikan Perdana Menteri
Sistem yang cukup ajeg itu tentu tidak terbentuk dalam semalam. Bahkan, di abad ke-17, lotre dinyatakan ilegal oleh pemerintahan Inggris Raya dan hanya boleh dilakukan jika undang-undang tertulis memberikan izin khusus. Di masa itu, Bank of England mendirikan State Lotteries yang ditujukan untuk menggalang dana bagi tentara Inggris yang berangkat perang. Sebelumnya, di beberapa wilayah Inggris sempat bermunculan juga lotre lain seperti Million Lottery dan Malt Lottery.
Belakangan, National Lottery pertama kali melakukan pengundian angka pada 19 November 1994, tepat hari ini 27 tahun yang lalu. Masa kepemimpinan Perdana Menteri Sir John Major (1990-1997) menggarap proses penyusunan izin bagi perjudian angka. Kemudian di tahun ke-3 masa jabatannya, izin itu akhirnya resmi diberikan.
Noel Edmonds, penyiar televisi yang bekerja untuk stasiun televisi BBC One, didaulat menjadi pembawa acara pengundian. Edmonds telah cukup dikenal publik karena ia memang punya karier lumayan mentereng di media nasional. Beberapa acara yang dipandunya seperti The Noel Edmonds Show di ABC Network Amerika Serikat, acara kuis televisi Telly Addicts, hingga Noel’s Saturday Show untuk BBC. Berbagai acara yang dibawakannya itu terbilang sukses dan cukup menyedot jumlah penonton nasional.
Malam itu enam angka keluar dari pengundian. Ada juga tambahan angka bonus di putaran terakhir. Sir John Major jadi salah satu orang yang ikut menebak angka. Sebuah dokumen negara yang dirilis pada 2019 menunjukkan kasak-kusuk dan kekhawatiran yang berkecamuk di jajaran pemimpin pemerintahan Inggris Raya seandainya sang Perdana Menteri menang taruhan. Maklum, ia membeli tiket dan mempersilakan para jurnalis mengambil foto agar mendongkrak popularitas lotre yang baru saja diresmikan.
"Tujuan Baik"
Pengundian angka pertama itu akhirnya berlangsung lancar. Hasilnya, tujuh orang dinyatakan berhak menerima hadiah dan berbagi uang tunai sejumlah 5.874.778 Poundsterling. Sesuai peraturan, uang hadiah dibayarkan sekaligus dan dibebaskan dari pajak. Meski begitu, dari seluruh dana yang terakumulasi dalam putaran pengundian itu, beberapa pihak mendapatkan "jatah". Sejumlah 25 persen akan digunakan untuk "tujuan baik". Namun dana ini kerap menimbulkan kecurigaan bahwa tujuan baik yang dimaksud tak beda dengan pajak sehingga tarikan ini dianggap sebagai pajak terselubung.
Selain itu, 12 persen ditarik oleh pemerintah Inggris Raya sebagai pajak resmi. Sementara 4 persen lainnya diserahkan sebagai komisi, 5 persen diserahkan kepada Camelot Group yang menjadi operator perjudian dengan rincian 4 persen ongkos operasional dan 1 persen laba usaha.
Sistem itu terus dijalankan hingga Camelot Group mendapatkan izin lanjutan pada 2001 dan 2007. Belakangan, pada 2009 Camelot Group kembali memperpanjang izin operasional hingga 2023 dan membuka Illinois State Lottery di AS sejak 2018.
Di dalam negeri, sepak terjang Camelot Group tak bersih dari kritik. Pada akhir musim Panas 2021, sekelompok anggota parlemen Inggris menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap aktivitas perjudian berskala nasional itu. Musababnya, Camelot Group berusaha merespon tuntutan zaman modern dengan menggeser kegiatan judi tradisional yang membeli kertas tiket menjadi judi modern berbasis aplikasi.
Bagi sebagian anggota parlemen, pergeseran itu berpotensi memperburuk masalah judi di Inggris Raya. kekhawatiran yang disampaikan oleh parlemen Konservatif dan Buruh itu berdasarkan laporan Camelot Group sendiri yang menyimpulkan bahwa dua pertiga dari pertumbuhan penjualan pada 2020 dan 2021 datang melalui jalur internet. Menurut mereka, penjualan lewat internet naik dari 1.606 Miliar Poundsterling pada 2020 menjadi 2.482 Miliar pada 2021.
Penulis: Tyson Tirta
Editor: Irfan Teguh Pribadi
