tirto.id - Hak-hak guru meliputi berbagai hal yang perlu diterima oleh seorang pendidik saat menjalankan profesinya, baik itu sebagai guru PNS, PPPK, atau honorer. Simak beberapa hak guru yang bisa diperoleh berdasarkan Undang-Undang dan hukum yang berlaku.
Guru adalah seorang pengajar suatu ilmu. Seorang guru umumnya merujuk kepada para pendidik profesional yang bertugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
Dalam dunia pendidikan, profesi guru di bawah instansi pemerintahan kini mencakup PNS dan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu, ada pula guru-guru honorer yang biasanya memperoleh gaji di bawah upah minimum regional (UMR).
Hak-Hak Guru Berdasarkan UU & Hukum
Informasi mengenai hak guru dengan status PNS maupun PPPK yang bekerja di bawah instansi pemerintahan tampak jelas di sejumlah aturan. Akan tetapi, hak bagi guru honorer yang memperoleh gaji di bawah standar tidak termuat.
Apa saja hak-hak guru berdasarkan UU dan sesuai sudut pandang hukum? Secara umum, berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2005 Pasal 14 ayat 1, menyebutkan bahwa guru yang melaksanakan tugas profesionalnya sebagai pengajar harus memperoleh 11 hak-hak berikut:
- Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas serta prestasi kerja;
- Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- Memperoleh dan memanfaatkan sarana prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas profesionalnya;
- Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, serta peraturan perundang-undangan;
- Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam organisasi profesi;
- Memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik sekaligus kompetensi;
- Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
Kendati demikian, mengenai tunjangan profesi dan khusus sebagaimana termuat di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2009 Bab 2, tunjangan profesi dan khusus hanya diberikan kepada para guru PNS setiap bulan.
Sedangkan pemberian tunjangan tersebut untuk guru dan dosen non-PNS harus sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru serta dosen PNS.
Adapun UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 16 menyebutkan bahwa guru yang berhak mendapatkan tunjangan profesi ialah guru yang memiliki sertifikat pendidik. Tidak hanya bagi mereka yang melaksanakan tugas karena diangkat oleh pemerintah, tunjangan berlaku pula bagi guru yang ditetapkan oleh satuan pendidikan buatan masyarakat.
Pengangkatan guru honorer menjadi guru PNS kemudian mengikuti PP Nomor 48 tahun 2005, yakni lewat seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi.
Pendaftar biasanya mengisi daftar pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan yang baik, dengan pelaksanaannya yang terpisah dari pelamar umum bagi guru dengan masa kerja di bawah 20 tahun dan usia maksimal 46 tahun. Pengangkatan juga memprioritaskan tenaga honorer yang berusia paling tua atau mempunyai masa kerja lebih banyak.
Di sisi lain, ada pula profesi Guru PPPK yang melakukan perjanjian dengan kurun waktu tertentu. Mereka yang daftar PPPK Guru akan termasuk sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berjangka waktu sehingga hak, gaji, dan kewajibannya diatur lewat peraturan terpisah.
Untuk mengampanyekan peringatan Hari Guru Nasional, masyarakat bisa membagikan informasi terkait hak-hak guru di sekolah. Simak pula beragam artikel seputar HGN selengkapnya di bawah ini.
Penulis: Mochammad Ade Pamungkas
Editor: Yandri Daniel Damaledo
Penyelaras: Yuda Prinada
Masuk tirto.id







































