tirto.id - Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah memutuskan untuk membatalkan dan menunda rencana demo buruh Sritex Rabu (5/3/2025). Aksi unjuk rasa ini rencananya akan dilakukan di sejumlah titik di Indonesia, seperti Jakarta dan Semarang.
Sebelumnya, KSPI telah berupaya untuk dapat mengerahkan ribuan buruh untuk melakukan unjuk rasa di Instana Negara dalam upaya memperjuangkan hak-hak pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).
Pabrik Sritex telah tutup sejak 1 Maret 2025, menyebabkan 10 ribu orang pegawai mengalami PHK. Penutupan ini terjadi akibat putusan Pengadilan Niaga Semarang yang menyatakan Sritex pailit.
Selain itu, Tim Kurator kepailitan Sritex menyatakan bahwa perusahaan itu memiliki piutang mencapai Rp29,8 triliun. Di balik kondisi yang menyulitkan itu, tetap ada hak-hak buruh Sritex yang perlu ditunaikan.
Lantas, mengapa demo buruh Sritex batal untuk digelar hari ini? Simak informasi selengkapnya.
Serikat Buruh Batalkan Demo 5 Maret 2025
Keputusan pembatalan demo buruh Sritex ini diambil oleh Said Iqbal selaku Ketua Partai Buruh setelah adanya konferensi pers di Istana Negara pada, Senin (3/3/2025) siang.
Said Iqbal menyebut, Partai Buruh dan KSPI akan membatalkan aksi di Istana, Kemnaker dan Semarang yang sebelumnya telah direncanakan pada 5 Maret 2025.
Konferensi pers ini dilakukan atas arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pemerintah menangani permasalahan yang menimpa PT Sritex. Kegiatan ini dihadiri oleh Erick Thohir selaku Menteri BUMN, Prof. Yassierli selaku Menteri Ketenagakerjaan, dan Nurma Sadikin selaku Tim Kurator PT Sritex.
Nurma Sadikin menyebut, tim kurator telah membuka opsi penyewaan alat berat untuk meningkatkan harta pailit dan menjaga aset perusahaan agar tidak turun nilainya. Nurma juga menambahkan bahwa saat ini sudah ada investor yang sedang dalam proses komunikasi.
Dalam jangka dua pekan kedepan, tim kurator akan memutuskan investor yang menyewa terhadap aset milik Sritex. Hal ini akan berdampak baik kepada penyerapan tenaga kerja dari karyawan yang sebelumnya telah di PHK.
Keputusan ini dilakukan sebagai bagian dari langkah serikat buruh untuk memberikan kesempatan bagi pemerintah dalam menerapkan langkah strategis mengenai permasalahan Sritex. Partai Buruh dan KSPI akan terus mengawal upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah, sehingga aksi buruh sementara ditunda untuk digelar.
Isi Tuntutan Demo Buruh Sritex 5 Maret 2025
Demo buruh dan karyawan rencananya akan berlangsung pada, Rabu (5/3/2025) di beberapa titik di Jakarta, seperti Istana Negara, Gedung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan Semarang.
Melalui aksi ini para demonstran akan membawa sejumlah tuntutan demo buruh Sritex yang tertuang dalam enam poin utama. Tuntutan tersebut berisi hak-hak karyawan Sritex yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
Dilansir dari laman Tirto.id, Said Iqbal selaku Ketua Partai Buruh menyebut keenam poin tuntutan tersebut, meliputi:
1. Bongkar Penyebab Penutupan Pabrik dan PHK Massal Buruh Sritex
Pada poin pertamanya, para buruh mendesak pemerintah agar mengusut tuntas penyebab tutupnya pabrik PT Sritex dan memunculka gelombang PHK besar-besaran.
2. Selamatkan Industri Nasional dan Sektor Riil
Pada poin kedua, pemerintah diminta untuk menyelamatkan industri nasional dan sektor riil di tengah ancaman badai PHK.
3. Hapus sistem Outsourcing
Tuntutan selanjutnya yakni buruh menuntut dihapuskannya sistem Outsourcing yang semakin masif diterapkan. Sistem ini dinilai banyak merugikan pekerja, terutama dalam pemberian status kerja yang tidak pasti.
4. Pembayaran THR Tanpa PHK atau Pemutusan Kontrak
Para pekerja menuntut agar pemerintah memastikan bahwa THR tahun ini tetap dibayarkan serta menolak segala bentuk pemutusan kontrak dan PHK.
5. Pengadilan bagi koruptor
Pemerintah juga diminta untuk bertindak tegas terhadap koruptor, terutama terhadap oknum yang terbukti memiliki andil dalam kasus kepailitan Sritex.
6. Cabut Permendag Nomor 8 Tahun 2023
Tuntutan terakhir yakni pemerintah diminta untuk mencabut Permendag Nomor 8 Tahun 2023 yang membuka pintu impor secara ugal-ugalan sekaligus menjadi cikal bakal penyebab PHK massal di sektor tekstil dan impor truk.
Editor: Indyra Yasmin & Dipna Videlia Putsanra
