Menuju konten utama

Kemensos Terus Kirim Bantuan ke Korban Gempa & Konflik di Malut

Kemensos terus menyalurkan bantuan bagi korban gempa dan konflik sosial di Maluku Utara, mencakup kebutuhan dasar hingga dukungan pemulihan.

Kemensos Terus Kirim Bantuan ke Korban Gempa & Konflik di Malut
Wakil Menteri Sosial Sosial Agus Jabo Priyono dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Penanganan Pascabencana dan Pascakonflik Sosial di Maluku Utara yang digekar di Kantor Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK), Selasa (28/4/2026). FOTO/dok.Kemensos
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Penyaluran bantuan kepada korban bencana alam dan konflik sosial di Maluku Utara terus dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) hingga situasi di lapangan stabil.

Berbagai bantuan yang disalurkan itu untuk pemenuhan kebutuhan dasar hingga dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana maupun pascakonflik.

“Jika terjadi bencana atau konflik sosial, Kemensos memiliki tugas menangani atau memberikan bantuan pada saat kejadian dan pascakejadian. Jadi pada saat rehabilitasi atau rekonstruksi,” ujar Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.

Ia menyampaikan hal tersebut saat mengikuti Rapat Tingkat Menteri (RTM) Penanganan Pascabencana dan Pascakonflik Sosial di Maluku Utara yang berlangsung di Kantor Kemenko PMK, Selasa (28/4/2026).

Gempa bumi di Maluku Utara pada 2 April 2026 lalu mengakibatkan 772 warga Kecamatan Pulau Batang Dua, Kota Ternate harus mengungsi dan merusak sejumlah bangunan. Tiga gereja dan 60 rumah mengalami kerusakan ringan, dua gereja dan 25 rumah rusak sedang, serta satu gereja dan 28 rumah rusak berat.

Selain bencana alam, konflik sosial pada 3 April turut pecah di wilayah tersebut. Bentrokan antara warga Desa Banemo dan Desa Sibenpopo di Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, menimbulkan dua korban jiwa, satu korban luka berat, dan lima korban luka ringan.

Insiden itu juga mengakibatkan 84 rumah dan satu gereja terbakar, serta berdampak pada 629 warga, dengan 580 orang mengungsi secara mandiri ke hutan saat kejadian.

Merespons dua kejadian tersebut, Kemensos telah mengerahkan bantuan dari dua lumbung sosial, yakni Gudang Provinsi Maluku Utara dan Sentra Wasana Bahagia Ternate.

Dari Gudang Provinsi, Kemensos mengirimkan 100 unit kasur, 50 lembar selimut, 30 paket kidsware, 50 lembar tenda gulung, dua unit toilet portabel, serta tiga unit tenda serbaguna keluarga.

Adapun dari Sentra Wasana Bahagia, Kemensos menyalurkan 165 unit kasur, 480 paket makanan anak, 500 paket lauk siap saji, 220 lembar tenda gulung, 750 paket makanan siap saji, 210 paket family kit, 104 paket kidsware, 200 lembar selimut, 100 paket sandang anak, sembilan unit tenda serbaguna, 10 unit tenda keluarga, serta dua unit lampu darurat portabel.

Selain menyalurkan bantuan logistik, Kemensos juga menghadirkan berbagai layanan untuk mendukung pemulihan warga hingga kondisi kembali stabil. Layanan meliputi dapur umum, pengelolaan lingkungan pengungsian, fasilitas MCK, laundry, penyediaan air bersih, tempat ibadah, dukungan psikososial, serta layanan hiburan dan kesehatan.

Agus Jabo menjelaskan bahwa penanganan pascabencana dan pascakonflik di Maluku Utara dilakukan dalam tiga tahap, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang.

Pada tahap awal, pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan layanan dukungan sosial, verifikasi data korban dan dampak kerusakan, serta penambahan buffer stock logistik untuk mengantisipasi penambahan kebutuhan.

Jika bantuan yang telah disalurkan belum mencukupi, ia mempersilakan pemerintah daerah untuk kembali mengajukan kebutuhan tambahan kepada Kemensos.

“Jadi jika diperlukan penambahan buffer stock logistik, silakan Pak Bupati atau Bu Gubernur mengirim usulan ke Kemensos supaya nanti secepatnya bisa kita tindaklanjuti,” kata dia.

Selanjutnya, untuk penanganan jangka menengah, pemerintah akan menyalurkan bantuan stimulan bagi warga rentan yang terdampak. Bantuan ini berupa jaminan hidup, bantuan isi rumah, serta santunan bagi ahli waris.

Terakhir, untuk penanganan jangka panjang, pemerintah memperkuat upaya pencegahan di wilayah rawan konflik berbasis komunitas melalui program keserasian sosial, pembangunan dan renovasi gereja, serta dukungan bagi kearifan lokal seperti penyediaan alat kesenian.

Rapat Tingkat Menteri yang membahas sinergi penanganan pascabencana dan pascakonflik di Maluku Utara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat lintas sektor.

Di antara pejabat yang hadir adalah Menko PMK Pratikno, Menko Polkam Djamari Chaniago, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BIN Muhammad Herindra, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, serta Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji.

(INFO KINI)

Penulis: Tim Media Servis