tirto.id - Kementerian Sosial (Kemensos) terus menyiapkan pelaksanaan program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dijadwalkan serentak pada 14 Juli mendatang menjadi salah satu fokus perhatian Kemensos.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memimpin Rapat Dinas di Kantor Kemensos pada Kamis (25/6/2026) guna memastikan kelancaran MPLS di seluruh Sekolah Rakyat.
Rapat koordinasi tersebut membahas kesiapan lima aspek utama dalam penyelenggaraan MPLS Sekolah Rakyat. Kelimanya adalah sarana dan prasarana pendukung, siswa, guru dan tenaga kependidikan, teknis pelaksanaan MPLS, serta anggaran.
Dalam arahannya, Gus Ipul meminta seluruh satuan kerja Kemensos untuk bergerak cepat menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar Sekolah Rakyat sebelum MPLS digelar.
Ia juga menginstruksikan agar setiap progres di lapangan—mulai dari pembangunan fisik, pengadaan fasilitas, distribusi logistik siswa, hingga kendala kritis yang masih tersisa—dilaporkan secara terperinci dan tertulis untuk segera dievaluasi.
"Kita ingin memastikan tidak ada keterlambatan. Semua harus dipetakan sejak sekarang, mulai dari pembangunan, pengadaan, distribusi perlengkapan sekolah, sampai kebutuhan yang masih kurang. Kalau ada potensi masalah, laporkan lebih awal supaya bisa kita bantu selesaikan," kata Gus Ipul.
Transisi Sekolah Rakyat Permanen Hingga Rekrutmen SDM
Berdasarkan laporan Sekretaris Jenderal Kemensos RI, Robben Rico, pembangunan gedung permanen untuk 93 Sekolah Rakyat masih terus berjalan.
Meskipun belum ada yang mencapai pembangunan 100 persen, progres signifikan terjadi di lima lokasi, yaitu Medan, Surabaya, Gresik, Sampang, dan Bengkulu.
Agar peralihan dari Sekolah Rakyat rintisan menuju gedung permanen berjalan lancar, Gus Ipul meminta seluruh sentra dan balai Kemensos memberikan pendampingan penuh selama masa transisi.
"Tolong dibantu [pada] masa transisi dari rintisan ke gedung permanen. Laporkan jika ada pengadaan. Jangan sampai membangun hal-hal yang tidak penting hanya demi mengejar penyerapan anggaran," tegasnya.
Mekanisme penetapan siswa Sekolah Rakyat juga terus dimatangkan, terutama untuk lokasi dengan jumlah calon murid yang melebihi kuota.
Proses seleksi akan dilakukan secara transparan dan melibatkan pemerintah daerah. Melalui mekanisme itu, Kemensos hendak memastikan bahwa siswa yang diterima benar-benar dari keluarga kurang mampu yang paling rentan.
Gus Ipul menilai tingginya minat masyarakat pada Sekolah Rakyat menandakan besarnya kebutuhan akses pendidikan bagi kelompok rentan. Karena itu, pemerintah menyiapkan berbagai alternatif agar anak-anak yang belum tertampung di Sekolah Rakyat tetap dapat memperoleh akses pendidikan yang layak.
“Kita melihat kebutuhan masyarakat sangat besar. Ini menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk memperluas jangkauan program ke depan agar semakin banyak anak dari keluarga miskin yang bisa mendapatkan akses pendidikan berkualitas,” ujarnya.
Terkait aspek sumber daya manusia, Kemensos terus mempercepat proses rekrutmen guru, wali asuh, wali asrama, dan tenaga kependidikan. Penempatan personel ditargetkan selesai sebelum MPLS berlangsung.
Dengan begitu, semua Sekolah Rakyat sudah siap melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada awal tahun ajaran baru 2026/2027.
Konsep Kegiatan MPLS Sekolah Rakyat
Terkait pelaksanaan MPLS Sekolah Rakyat, Gus Ipul menyampaikan sejumlah pesan terkait materi kegiatan tersebut.
Dia meminta seluruh sekolah menyiapkan kegiatan MPLS yang edukatif, ramah anak, dan bebas dari praktik kekerasan maupun aktivitas yang berpotensi memicu kontroversi.
“Tujuan MPLS adalah mengenalkan lingkungan sekolah dan membangun semangat belajar. Jangan ada kekerasan fisik maupun kegiatan yang memberatkan siswa," jelas Gus Ipul.
"Banyak anak yang datang dengan latar belakang kerentanan, sehingga pendekatannya harus humanis dan menyenangkan," lanjutnya.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap pembentukan karakter, kedisiplinan, serta kerapian siswa Sekolah Rakyat.
Hal itu pun menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi lintas kementerian di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang dihadiri Agus Jabo.
Guna menindaklanjuti arahan Presiden, Kementerian Pertahanan akan mendukung program pembinaan karakter dengan mengirim taruna ke lingkungan Sekolah Rakyat.
"Presiden memberikan perhatian khusus terhadap pembentukan karakter siswa Sekolah Rakyat. Karena itu, Kementerian Pertahanan akan membantu melalui penugasan taruna untuk mendukung pembinaan kedisiplinan dan kerapian siswa," ujar Agus Jabo.
Sekitar 1.000 taruna mulai diberangkatkan pada awal Agustus 2026 dan bertugas selama kurang lebih satu minggu di seluruh Sekolah Rakyat. Ada lima taruna yang ditempatkan di setiap Sekolah Rakyat untuk membantu pembinaan kedisiplinan siswa.
Kemensos menargetkan seluruh Sekolah Rakyat siap menyelenggarakan MPLS pada 14 Juli 2026 dan memberikan pengalaman awal yang aman, nyaman, serta berkesan kepada para siswa baru.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
Masuk tirto.id

































